KABARBURSA.COM - Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7-8 persen yang dicanangkan Presiden/Wakil Presiden Prabowo Subianto akan menjadi tantangan besar.
Menurut dia, target itu sulit, bahkan tidak akan tercapai jika tanpa strategi kebijakan yang optimal.
"Target pertumbuhan ekonomi Indonesia 7-8 persen di era Prabowo pasti tidak mudah direalisasikan, bahkan mustahil jika tidak ada strategi kebijakan yang optimal," kata Didik j Rachbini melalui siaran persnya secara tertulis kepada Kabar Bursa, Selasa, 24 September 2024.
Menurut dia, apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa bergerak menyentuh 6,5-7 persen sudah menjadi pencapaian yang baik. Tapi, jika hanya mencapai 5 persen, apalagi di bawahnya, Indonesia akan tetap terjebak sebagai negara pendapatan menengah yang stagnan (middle income trap).
"Jika bisa tumbuh 6,5 - 7 persen itu satu hal yang baik, tapi jika hanya 5 persen, apalagi di bawah itu, Indonesia tidak akan bisa kemana-mana, tetap jadi middle income country di level bawah," ujar Didik.
Lanjutnya, untuk mencapai target tersebut, diperlukan tim yang profesional, bukan diisi atau ditangani oleh politisi-politisi yang tidak memiliki visi.
Menurut Didik, pendekatan teknokratis seperti yang diterapkan oleh Widjojo Nitisastro Cs pada era 1980-an terbukti mampu menghasilkan pertumbuhan 7-8 persen
"Jika ingin berhasil, harus ada tim yang super dan tidak politicking atau techno politician. Yang kita butuhkan bukan politisi, tapi teknokratis," tegasnya.
Selain itu, kata Didik, Indonesia harus mengadopsi pendekatan outward looking untuk bersaing di pasar global dengan meningkatkan produktivitas dan berlevel global, bukan hanya mengandalkan pasar lokal.
Kata dia, kondisi pasar saat ini berbanding terbalik dengan era 1980-an. Di mana pada saat ini proteksi di masing-masing negara menguat.
Dia menyarankan agar pemerintah Indonesia melakukan penjajakan kepada negara-negara di kawasan Asia Barat, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Afrika yang berpotensi menjadi pasar baru.
"Jika kita tidak berupaya, Indonesia bisa terjebak sebagai negara dengan pendapatan menengah yang stagnan,” tegasnya kembali.
Kemudian, Didik Rachbini membeberkan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan Prabowo.
"Ada tujuh langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo. Jika tidak dilakukan akan menyulitkan target pertumbuhan ekonomi," ucap Didik.
Adapun tujuh langkah strategis itu, pertama stabilitas makroekonomi menjadi landasan penting, aplagi jumlah utang negara yang terus meningkat.
"Kalau pembayaran utangnya dicicil 50 persen dari income kita, tapi pendapatan kita harus dinaikkan dua kali lipat, maka utangnya tinggal 50 persen, sehingga ketergantungan pada utang menghilang," imbuhnya.
Didik juga mengkritik kondisi saat ini Indonesia sedang menghadapi persoalan inflasi, nilai tukar, dan suku bunga, sementara Bank Indonesia (BI) tampak pasif dan hanya fokus pada stabilitas sektor moneter dengan menetapkan suku bunga yang tinggi tanpa beban kerja yang berarti.
"Inflasi exchange rate atau nilai tukar dan suku bunga. Sementara Bank Indonesia saat ini hanya diam saja tidak punya beban kerja berat, sehingga seenaknya mematok suku bunga yang tinggi dan hanya berfokus pada stabilitas pada sektor moneter saja," jelas dia.
Didik mengungkapkan kekhawatiran mengenai kuota yang membebani pasar, menekankan bahwa akses pasar internasional untuk produk Indonesia perlu dipercepat. Menurutnya, penting untuk menegosiasikan tarif ekspor agar lebih kompetitif dibandingkan negara lain.
Dia tegaskan, bahwa tidak seharusnya kebijakan kuota diseret-seret di parlemen, terutama untuk kebutuhan masyarakat yang tidak terkait dengan perlindungan petani. Dalam pandangannya, hal tersebut akan menambah beban. Dia juga mengingatkan bahwa pada era Orde Baru, setiap duta besar diberikan tugas untuk meningkatkan akses pasar.
"Itu suatu hal yang berat. Dulu di era Orde Baru tentang trade policy, semua duta besar diberi tugas, yaitu Market Access. Jadi jika ekspor naik maka duta besar itu dianggap berprestasi," jelas dia.
Ketiga tarif ekspor yang, harus dinegosiasikan dengan pihak luar. Misalnya ekspor tekstil Indonesia ke Eropa. jika dibandingkan dengan Vietnam, Amerika Serikat (AS) dan lainnya, Indonesia kena pajak dua kali lipat. "Insentif ekspor dengan suku bunga tinggi seperti sekarang akan sulit," tambah dia.
Keempat, Identifikasi ekspor menuju industrialisasi juga harus dilakukan. Dia mengatakan (alm) Faisal Basri tidak setuju dengan hilirisasi karena istilah akademiknya adalah industrialisasi.
Didik menyerukan perlunya fokus pada industri dan hilirisasi. Ia percaya bahwa Indonesia harus mampu mengembangkan produk turunan dari sumber daya alam, seperti kelapa sawit, yang telah berhasil dilakukan Malaysia.
Dia pun menggambarkan Malaysia yang sudah punya lebih 100 turunan produk kelapa sawit dan sekarang mereka sudah lepas dari middle income trap. Sudah masuk ke level industri maju.
"Ada studi Eisha M Rachbini tentang kelapa sawit di mana turunannya bisa 80 an jenis produk," ujarnya.
Kelima, upaya untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan transfer teknologi juga sangat krusial untuk mendukung pengembangan sektor industri. seperti, rubber, nikel dan batu bara yang harus dihilirisasikan ke dalam.
Keenam, produk udang, rumput laut jika diindustrialisasikan bisa naik nilainya 4-5 kali lipat. Harus ada upgrade teknologi.
Dengan penekanan pada upgrade teknologi, Didik mengingatkan bahwa jika perlu, teknologi dari luar harus diimpor untuk memperkuat proses industri.
"Jika kita tidak bisa upgrade sendiri, ya harus diimpor dari luar seperti perakitan otomotif," ujar dia.
Dan, terakhir, dia berkesimpulan Bank Dunia telah melakukan studi, bahwa ratusan negara terjebak dalam middle income trap. Solusinya, inklusi teknologi, development skill dan seterusnya. (*)