KABARBURSA.COM - Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersepakat menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.005,13 triliun dalam RAPBN 2025.
Target itu naik Rp8,26 triliun dari rancangan semula, yakni Rp2.996,87 triliun.
“Penerimaan negara menembus Rp3.000 triliun, tepatnya Rp3.005,13 triliun. Ini merupakan rekor baru yaitu penerimaan menembus Rp3.000 triliun,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI yang membahas Penetapan Postur Sementara RUU APBN 2025, Rabu, 4 September 2024.
Target pendapatan negara itu akan dikejar oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Adanya kenaikan target disebabkan karena Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dipatok naik menjadi Rp513,64 triliun, dari rencana sebelumnya Rp505,38 triliun.
Kenaikan PNBP dipicu oleh potensi kenaikan pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) atau dividen BUMN sebesar Rp4 triliun menjadi Rp90 triliun. Lalu, kenaikan PNBP K/L sebesar Rp4,26 triliun terutama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Polri, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Hukum dan HAM.
“Dengan demikian dari sisi PNBP ada kenaikan Rp8,26 triliun, yaitu dari pendapatan KND Rp 4 triliun dan PNBP dari K/L Rp 4,26 triliun,” jelas Sri Mulyani.
Sementara itu, untuk penerimaan perpajakan tidak ada penambahan target yakni tetap sebesar Rp 2.490,91 triliun di 2025. Jumlah itu terdiri dari target penerimaan pajak Rp2.189,31 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp 301,60 triliun.
“Penerimaan perpajakan tidak berubah dari RUU APBN yaitu Rp2.490,91 triliun. Penerimaan pajak tidak berubah Rp 2.189,3 triliun, pendapatan bea dan cukai tetap di Rp301,6 triliun,” papar mantan Direktur Bank Dunia (World Bank) ini.
DPR Setujui Program Prabowo-Gibran
Banggar DPR telah menyetujui postur sementara APBN 2025 sebesar Rp3.621,31 triliun, yang mencakup program Quick Win Prabowo-Gibran.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah membacakan postur tersebut dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Rabu, September 2024.
“Baiklah bapak Ibu sekalian, kami ingin mengambil keputusan terhadap postur sementara APBN 2025. apakah bapak Ibu sekalian dapat disetujui?” tanya Said, dan dijawab serentak anggota Banggar ‘setuju’.
Secara keseluruhan, postur tersebut hanya mengalami perubahan sedikit dibandingkan dengan RAPBN 2025 yang diumumkan pada 16 Agustus 2024.
Rencana Penerimaan Negara (RPN) mengalami kenaikan dari Rp2.996,87 triliun menjadi Rp3.005,13 triliun. Sementara itu, pendapatan dari pajak dan bea cukai tetap masing-masing sebesar Rp2.189,31 triliun dan Rp301,6 triliun.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat dari Rp505,38 triliun menjadi Rp513,64 triliun, sejalan dengan proyeksi peningkatan kinerja BUMN yang diperkirakan akan menyumbang dividen lebih besar, yaitu dari Rp86 triliun menjadi Rp90 triliun.
Dari sisi belanja, Belanja Negara naik dari Rp3.613,06 triliun menjadi Rp3.621,31 triliun, seiring dengan kenaikan PNBP. Belanja Pemerintah Pusat juga meningkat dari Rp2.693,18 triliun menjadi Rp2.701,44 triliun.
Kenaikan ini mencakup tambahan belanja untuk Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp117,87 triliun, yang dialokasikan untuk program-program Prabowo-Gibran, termasuk kebutuhan lembaga tinggi negara. Sebaliknya, belanja non-K/L mengalami pemangkasan sebesar Rp109,61 triliun, turun dari Rp1.716,4 triliun menjadi Rp1.606,78 triliun.
Dalam rincian belanja non-K/L, hanya belanja cadangan kompensasi BBM dan listrik yang mengalami kenaikan sebesar Rp1,12 triliun menjadi Rp190,92 triliun, seiring dengan pengalihan anggaran subsidi energi senilai Rp1,12 triliun, menjadi total Rp203,41 triliun.
Cadangan Belanja Negara, Cadangan Anggaran Pendidikan, dan Cadangan TKD dialihkan masing-masing sebesar Rp28,39 triliun, Rp66,85 triliun, dan Rp14,38 triliun untuk mendukung program Quick Win Prabowo-Gibran, yang merupakan janji kampanye pasangan tersebut. Dengan demikian, anggaran dalam APBN 2025 untuk masing-masing kategori menjadi Rp68,49 triliun, Rp41,01 triliun, dan Rp68,22 triliun.
“Defisit anggaran tetap sebesar Rp616,19 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB, sesuai dengan nota yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada 16 Agustus,” ujar Said Abdullah.
Badan Penerimaan Negara
Presiden terpilih Prabowo Subianto dipastikan akan mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN). Kepastian itu diucapkan Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo.
“Tujuan mendirikan BPN adalah untuk meningkatkan penerimaan negara, bukan bagi-bagi kursi,” kata Hashim dalam acara bertajuk ‘Future of Indonesia Dialogue: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang digelar oleh APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2 September 2024.
Rencana pembentukan BPN ini masuk ke dalam 8 Program Hasil Cepat Terbaik Prabowo-Gibran.
Nantinya, BPN akan mencakup bea cukai dan direktorat jenderal baru yang bertugas untuk mengatur penerimaan negara.
“Mungkin Direktorat Jenderal PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan Bea Cukai, nanti fokusnya untuk penerimaan negara,” tuturnya.
Lanjut Hashim, pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan peningkatan penerimaan negara yang saat ini sebesar 12,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dapat mencapai 23 persen dalam kurun waktu lima tahun.
“Secara pelan-pelan Indonesia akan mencapai sama dengan Vietnam. Dari 12,7 persen, selama lima tahun ke depan penerimaan negara kita sama dengan Vietnam, 23 persen,” ujar Hashim.
Menurutnya, target tersebut dapat tercapai dengan cara menutup kebocoran-kebocoran penerimaan negara, memperbaiki dan menegakkan peraturan perpajakan yang sudah ada saat ini. Dia optimis, perekonomian Indonesia dapat tumbuh 9-10 persen secara tahunan.
“Berdasarkan angka dan data baru perekonomian Indonesia. Saya sangat-sangat optimis. I am very, very optimistic,” ucap Hashim. (*)