KABARBURSA.COM – Presiden Prabowo Subianto melempar gagasan besar untuk memperketat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) nasional. Dalam pidatonya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026, Prabowo menegaskan penjualan ekspor sejumlah komoditas strategis akan dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah.
“Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Semua hasil sumber daya alam kita harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal,” ujar Prabowo.
Prabowo mengklaim kebijakan ini ditujukan untuk menutup berbagai kebocoran yang selama ini terjadi, mulai dari praktik kurang bayar pajak, manipulasi harga ekspor, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor ke luar negeri.
Ia menyebut Indonesia tidak boleh terus menjadi negara kaya sumber daya alam tetapi memperoleh manfaat fiskal yang minim.
“Bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci berapa kekayaan kita yang dijual ke luar negeri,” katanya.
Prabowo mencontohkan sejumlah negara seperti Malaysia, Vietnam, Ghana, hingga Meksiko yang dinilai lebih mampu mengoptimalkan penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam.
Dalam pidato yang sama, Prabowo juga meminta perbankan BUMN lebih berpihak kepada pelaku usaha baru dan usaha kecil.
“Saya minta bank-bank negara menjadi bank yang patriotik. Jangan yang sudah kaya itu lagi yang terus diberi kredit. Anak-anak muda dan pengusaha baru harus diberi kesempatan,” ujarnya.
Respons Pasar Saham Negatif
Pasar saham merespons pidato tersebut dengan sikap hati-hati. Berdasarkan data perdagangan penutupan sesi I perdagangan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di level 6.332,18 atau turun 38,50 poin setara 0,60 persen.
IHSG sempat bergerak di rentang 6.215,56 hingga 6.459,56 dengan nilai transaksi mencapai Rp13,68 triliun dan frekuensi perdagangan 1,60 juta kali.
Tekanan terdalam terjadi pada sektor basic industry yang anjlok 4,14 persen.
Sektor energi juga turun 2,76 persen, sementara sektor cyclical dan properti masing-masing terkoreksi 1,25 persen. Sektor teknologi melemah 0,86 persen dan kesehatan turun 0,64 persen.
Di sisi lain, sektor keuangan justru menguat 0,35 persen dan sektor non-cyclical naik 0,17 persen.
Pelemahan sektor basic industry dan energi menunjukkan investor masih mencerna dampak kebijakan baru tersebut, terutama terhadap emiten berbasis komoditas yang selama ini mengandalkan fleksibilitas dalam pemasaran ekspor.
Berpotensi Menghasilkan Rente
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai gagasan ekspor satu pintu melalui BUMN pada dasarnya memiliki tujuan yang tepat, yakni menutup kebocoran penerimaan negara dari komoditas strategis.
Namun, ia mengingatkan kebijakan itu juga dapat menciptakan sumber rente baru jika tidak dirancang dengan tata kelola yang kuat.
“Apakah ekspor satu pintu melalui BUMN akan menjadi obat bagi kebocoran kekayaan sumber daya alam Indonesia, atau justru menjadi pintu rente baru yang lebih terpusat?” ujar Achmad.
Menurut dia, nilai ekspor tiga komoditas utama seperti sawit, batu bara, dan ferro alloys mencapai lebih dari USD65 miliar atau sekitar Rp1.100 triliun per tahun. Dengan nilai transaksi sebesar itu, biaya layanan yang tampak kecil pun berpotensi menghasilkan rente yang sangat besar.
“Jika ada fee pemasaran hanya 0,5 persen, nilainya sudah sekitar Rp5,5 triliun per tahun. Jika fee itu 1 persen, nilainya Rp11 triliun,” kata Achmad.
Ia menjelaskan risiko lainnya terletak pada mekanisme penentuan harga, pemilihan pembeli, pengelolaan dana hasil ekspor, serta potensi konflik kepentingan jika BUMN yang ditunjuk juga memiliki bisnis di sektor yang sama.
Karena itu, Achmad menekankan kebijakan ekspor satu pintu hanya akan efektif jika dijalankan dengan standar transparansi tinggi, audit yang ketat, serta pelaporan berkala yang bisa diawasi publik.
“Jika tata kelolanya kuat, ekspor satu pintu bisa menjadi jalan kedaulatan ekonomi. Jika tata kelolanya lemah, ia bisa menjadi rente baru yang lebih mahal daripada kebocoran lama,” tuturnya.
Sementara itu, Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik, tadi juga turut hadir ke DPR. Saat ditanya responsnya mengenai pidato Prabowo, ia menilai pasar masih memiliki optimisme terhadap prospek perekonomian nasional.
“Kita optimis, optimis dengan prospek ekonomi kita. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dengan kemudahan berusaha dan berinvestasi tentu kita optimis,” kata Jeffrey saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta.
Sementara untuk moneter, menilik data dari morningstar. Rupiah saat ini berada di level Rp17.664 terhadap dolar Amerika Serikat bebarengan dengan Presiden Prabowo usai berpidato.(*)