KABARBURSA.COM – Rapor hijau kinerja hulu sektor pertambangan batu bara Indonesia mulai menunjukkan tanda-tahun kelesuan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, realisasi produksi batu bara pada awal tahun ini mengalami tren penurunan jika dibandingkan dengan performa pada periode tahun lalu.
Menyikapi perlambatan ini, Dirjen Minerba bersiap mengambil langkah taktis untuk merombak strategi pengelolaan komoditas andalan ekspor tersebut agar tidak semakin kehilangan taji di pasar global.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, membeberkan bahwa sejauh ini realisasi produksi batu bara nasional baru menyentuh angka 239 juta ton.
Dari jumlah tersebut, porsi untuk kebutuhan dalam negeri atau DMO terserap sebesar 84 juta ton, sedangkan sisanya dialokasikan ke pasar global.
"Untuk realisasi tahun ini pada saat ini adalah sebesar 239 juta ton dengan DMO 84 juta ton dan sisanya dilakukan ekspor atau bisa sekitar 145 juta ton. Memang mengalami penurunan apabila dibanding dengan tahun 2025," ujar Tri Winarno saat memberikan paparan kinerja di RDP Komisi XII DPR RI, dikutip Rabu 20 Mei 2026.
Sebagai perbandingan, sepanjang tahun 2025 lalu, Ditjen Minerba merestui target jumbo dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) hingga menembus miliaran ton, dengan angka realisasi yang jauh lebih agresif.
"Tahun 2025 RKAB yang kita setujui itu sekitar 1,15 miliar ton, kemudian realisasi produksi 817,49 juta ton, ekspor 522 (juta ton), dan DMO 246 (juta ton)," rinci Tri membandingkan rapor tahun lalu.
Melihat grafik yang mulai melandai, Tri menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Dirjen Minerba tengah mematangkan kajian mendalam berbasis data kuartalan untuk menakar arah kebijakan sektor batu bara ke depan.
"Izinkan kami khusus untuk batu bara ini, kami akan melakukan evaluasi secara komprehensif terkait dengan produksi ini untuk Q1 (Kuartal I). Mudah-mudahan hasil dari evaluasi kami dapat memberikan masukan kepada pimpinan dan kemudian mana yang terbaik untuk urusan batu bara ke depan," tegasnya.
Evaluasi komprehensif yang digandeng Dirjen Minerba ini bergulir di tengah situasi yang cukup sensitif. Belum lama ini, atmosfer investasi di sektor pertambangan RI sempat digoyang oleh surat keluhan resmi yang dilayangkan oleh Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce atau Kadin China) langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam surat yang beredar luas di kalangan dunia usaha tersebut, para investor asal Negeri Tirai Bambu secara blak-blakan memprotes sejumlah regulasi baru di Indonesia yang dinilai menjadi beban berat bagi likuiditas korporasi.
Salah satu poin paling krusial yang disorot tajam oleh pengusaha China adalah pengetatan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).
Mereka keberatan dengan draf kebijakan yang mewajibkan perusahaan menempatkan hingga 50 persen devisa ekspor mereka di bank milik negara (BUMN) dalam jangka waktu minimal satu tahun. Aturan ini dinilai berpotensi kuat mengganggu modal kerja operasional perusahaan.
Tak hanya urusan DHE, Kadin China juga mengeluhkan rencana pemerintah Indonesia yang berniat mengerek tarif royalti komoditas minerba hingga pengenaan bea keluar yang lebih ketat.
Kondisi inilah yang diduga ikut membuat lesu produksi para raksasa tambang, sehingga evaluasi total yang dijanjikan Dirjen Minerba di kuartal pertama ini diharapkan mampu melahirkan solusi jalan tengah demi menjaga iklim investasi sekaligus mengamankan pundi-pundi penerimaan negara.(*)