KABARBURSA.COM - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut Program 3 Juta Rumah yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diprediksikan akan menyerap 6 juta tenaga kerja baru.
“Untuk membangun satu unit rumah saja di perdesaan, diperlukan 4-5 pekerja. Kalau kita total, program ini akan melibatkan minimal 5-6 juta pekerja baru,” kata Hashim di Jakarta, Rabu, 4 Desember 2024.
Hashim mengungkapkan harapannya agar anak-anak Indonesia, khususnya di perdesaan, memiliki peluang kerja di dalam negeri sehingga tidak perlu menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri.
“Harapan kami, anak-anak Indonesia, terutama di perdesaan, tidak perlu lagi mencari pekerjaan ke luar negeri sebagai TKI atau TKW. Mereka bisa mendapatkan pekerjaan di Tanah Air,” ujarnya.
Program ini juga dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan keluarga. Dengan pekerjaan yang tersedia di dalam negeri, para orang tua diharapkan tetap dapat mendampingi anak-anak mereka tanpa harus bekerja jauh dari rumah.
“Bisa urus anak, bisa urus cucu. Tidak perlu jauh-jauh lagi. Anak-anak dan cucu kita tidak perlu lagi diurus oleh nenek atau kakek mereka,” jelas Hashim.
Selain itu, Hashim menekankan pentingnya pemberian upah yang layak di atas standar UMR atau UMP, agar para pekerja dapat hidup sejahtera.
Hashim menyebut, Indonesia saat ini menghadapi backlog perumahan sebesar 11 juta keluarga yang masih menanti akan mendapatkan hunian layak. Selain itu, 27 juta keluarga tinggal di rumah tidak layak huni, seperti gubuk atau lingkungan kumuh. Kondisi ini juga berkontribusi pada angka stunting yang masih mencapai 25 persen di kalangan anak-anak Indonesia.
“Gizi yang baik itu penting, tetapi lingkungan hidup yang layak dan bersih juga harus diperhatikan. Rumah dengan lantai tanah dan akses air yang tidak bersih hanya memperburuk kondisi stunting,” ujar Hashim.
Peluang untuk UMKM dan Koperasi
Dalam pelaksanaannya, Presiden Prabowo memutuskan bahwa dua juta unit rumah di perdesaan hanya boleh dikerjakan oleh kontraktor kecil, koperasi, dan UMKM. Sementara itu, satu juta unit apartemen di kota besar akan menjadi tanggung jawab kontraktor besar.
“Ini menjadi kesempatan besar bagi kontraktor kecil, koperasi, dan badan usaha milik desa (BUMDes) untuk berkontribusi. Presiden telah menginstruksikan Menteri dan Wakil Menteri Perumahan untuk mengawasi langsung pelaksanaannya,” kata Hashim.
Program 3 Juta Rumah per tahun ini tidak hanya dirancang untuk mengatasi masalah perumahan di Indonesia, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Dengan menciptakan jutaan lapangan kerja baru, pemerintah optimistis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat struktur sosial masyarakat.
“Dengan program ini, kita tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun masa depan yang lebih sehat, bermartabat, dan sejahtera bagi bangsa Indonesia,” pungkas adi kandung Presiden Prabowo Subianto ini.
Dapat Suntikan dari Lima Negara
Selain itu, Hashim meyebutkan, Program 3 Juta Rumah mendapat dukungan dari lima negara, yaitu Arab Saudi, Qatar, China, India, dan Singapura.
“Program perumahan ini akan didanai oleh beberapa pihak, termasuk Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), Qatar, China, India, dan Singapura,” kata Hashim.
Utusan Khusus Presiden RI ini optimistis Program 3 Juta Rumah dapat terwujud didukung tingginya minat negara-negara tersebut untuk berinvestasi.
“Cukup banyak negara yang ingin investasi di program perumahan sosial dari Pemerintah Prabowo. Ini pasti terwujud,” ujarnya.
Sebagai langkah strategis, pemerintah telah memutuskan mendirikan kembali Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) setelah sebelumnya dilebur ke dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kementerian Perumahan sudah dirikan, selama ini 10 tahun terahkir dileburkan ke Kementerian PUPR. Sekarang Kementerian Perumahan yang khusus untuk menangani ini,” ucap Hashim.
Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) mengungkapkan telah melakukan pendekatan dengan sejumlah investor asing guna menyukseskan program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo.
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan market sounding untuk program ini ke berbagai negara, termasuk China dan Abu Dhabi.
“Tapi saya sudah minta Pak Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah yang ke luar negeri. Pertama ke Republik Rakyat China (RRC), kedua ke Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), untuk fokus mengenalkan Program 3 Juta rumah,” kata Maruarar di Rusun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 28 November 2024.
Maruarar menambahkan bahwa membangun kepercayaan investor, terutama investor asing, tidak mudah. Oleh karena itu, pemerintah akan bekerja keras memastikan iklim investasi yang kondusif.
Untuk meningkatkan daya tarik Program 3 Juta Rumah, Maruarar menyebutkan langkah-langkah seperti peningkatan kepastian hukum dan penguatan pasar industri real estate di Indonesia yang dinilai masih sangat besar. Saat ini, ketimpangan kepemilikan rumah (backlog) di Indonesia tercatat mencapai 9,9 juta unit.
“Kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo yang tinggi sekali harus dijaga. Itu menjadi pertimbangan utama para investor. Orang pasti bertanya, ‘Aman enggak Indonesia?’ Jadi perlu dipastikan Indonesia aman,” pungkasnya.
Alokasikan Rp5,27 Triliun
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5,274 triliun dalam tahun anggaran 2025. Dana ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, pengembangan infrastruktur perumahan di berbagai wilayah Indonesia, serta operasional kementerian.
“Anggaran ini merupakan bagian dari alokasi total Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 116,227 triliun. Dari total tersebut, Rp110,961 triliun dialokasikan untuk Kementerian PU, sedangkan Rp5,274 triliun untuk Kementerian PKP,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2024.
Selain anggaran utama, terdapat tambahan pembiayaan sebesar Rp35,49 triliun dari Badan Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Dana ini akan digunakan untuk pembiayaan 234.200 unit rumah melalui berbagai skema, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).