KABARBURSA.COM - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp19,5 triliun untuk merenovasi 11.420 sekolah di seluruh Indonesia pada 2025. Program ini bertujuan mendukung percepatan Wajib Belajar 13 Tahun sekaligus meningkatkan pemerataan akses pendidikan.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk merevitalisasi 9.300 sekolah dan 2.120 madrasah, mencakup jenjang pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB dan SKB. Program ini melibatkan baik sekolah negeri maupun swasta.
“Revitalisasi mencakup rehabilitasi ruang kelas dan ruang pendukung lainnya yang minimal mengalami kerusakan sedang, termasuk perbaikan meubelair. Jika diperlukan, akan dibangun ruang kelas baru atau dilakukan rekonstruksi untuk kerusakan berat,” ujar Diana dalam keterangan resminya, Sabtu 23 November 2024.
Pelaksanaan revitalisasi akan dilakukan dalam dua tahap melalui APBN, berdasarkan usulan dan data Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2025 dari Kemendikbudristek dan Kementerian Agama. Tahap pertama akan mencakup 1.380 sekolah dan madrasah, sedangkan tahap kedua menyasar 10.040 sekolah dan madrasah lainnya.
“Kami sudah mulai melakukan survei, verifikasi, validasi lokasi, dan perencanaan teknis. Sosialisasi bersama Kemendikdasmen, Kemenag, Bappenas, dan Kemenkeu juga akan segera digelar,” tambah Diana.
Untuk mempercepat pelaksanaan, proses lelang dini direncanakan dimulai pada November hingga Desember 2024. Dengan target tersebut, konstruksi diharapkan dapat dimulai pada Januari 2025 dan selesai sepenuhnya pada Desember 2025.
Pemangkasan Anggaran Kementerian PU
Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan dipotong. Hal itu dipastikan setelah Menteri PU Dody Hanggodo dan Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.
“Pertemuan ini hanya sebatas diskusi, agar pekerjaan di tahun 2025 yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan tepat, cepat, efektif, dan efisien. Tidak ada pembicaraan yang lain,” kata Dody saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin, 18 November 2024.
Dody menjelaskan, diskusi yang dimaksud yaitu membahas refocusing anggaran antara Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Sementara, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memaparkan, anggaran Kementerian PU yang awalnya Rp116 triliun akan dipangkas, dan dialokasikan ke Kementerian PKP.
“Anggarannya tetap Rp116 triliun, tapi dibagi dua, untuk PU dan PR (Perumahan Rakyat),” ungkap Diana.
Rincinya, lanjut Diana, sekitar Rp5,1 triliun yang sebelumnya dialokasikan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian PUPR, akan dipindahkan ke Kementerian PKP. Dan, sisanya, Rp111 triliun akan digunakan oleh Kementerian PU untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan.
“Kekurangan anggaran Kementerian PKP akan diusulkan mulai 2 Januari 2025,” kata Diana.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp53,6 triliun untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto.
Dia pun menyebut, pagu anggaran 2025 sebesar Rp5,1 triliun itu masih jauh dari kebutuhan. Pihaknya membutuhkan danan tambahan sebesar Rp48,4 triliun.
“Angka Rp53,6 triliun berdasarkan usulan Satgas Perumahan. Jadi masih kurang sekitar Rp48,4 triliun,” kata Maruarar.
“Kami berharap dukungan dari Kemenkeu untuk memenuhi kebutuhan ini,” tambahnya.
Rencana Pembangunan Bersama
Diberitakan sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa seluruh anggaran proyek infrastruktur yang sudah dialokasikan pemerintah, saat ini ditahan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. Hal ini dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto.
“Semua dana infrastruktur sementara ini ditahan oleh Ibu Menteri Keuangan, sesuai arahan bapak Presiden,” kata Dody saat ditemui wartawan di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin, 18 November 2024.
Dody menjelaskan, penahanan anggaran tersebut akan berlangsung hingga seluruh kementerian dan lembaga terkait dapat merumuskan rencana pembangunan bersama. Proses tersebut akan dipimpin oleh Kepala Bappenas.
“Kami akan duduk bersama antar kementerian di bawah pimpinan Kepala Bappenas, karena beliau yang merencanakan. Setelah rencana matang, baru kita bisa tentukan arah pembangunan,” tuturnya.
Menurut Dody, beberapa proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan bendungan, akan dihentikan sementara waktu. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk proyek-proyek ini akan dialihkan untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air.
“Dalam beberapa kesempatan saya sampaikan, proyek fisik besar seperti pembangunan bendungan sementara akan dihentikan. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air,” ucap Dody.
Dengan terbatasnya anggaran, Dody menegaskan bahwa upaya optimasi akan lebih diutamakan daripada memulai pembangunan baru.
“Karena keterbatasan anggaran, apa yang sudah ada akan kita maksimalkan dan revitalisasi untuk mendukung prioritas utama Presiden, khususnya dalam bidang ketahanan pangan, energi, dan air,” imbuhnya. (*)