Qatar dan Abu Dhabi Diklaim Siap Biayai Pembangunan 7 Juta Rumah

KABARBURSA.COM - Dua negara Asia Barat, Qatar dan Abu Dhabi menunjukkan kesiapannya untuk mendanai pembangunan 7 juta rumah di Indonesia.

Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa kedua negara tersebut berkomitmen membantu proyek perumahan di Indonesia.

Hashim menjelaskan bahwa Qatar akan membiayai pembangunan 5 juta unit rumah, sementara seorang dermawan dari negara tersebut juga berkomitmen membantu 1 juta unit tambahan. Di sisi lain, Abu Dhabi menyatakan kesediaannya mendanai pembangunan 1 juta unit rumah.

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan," ujarnya pada Jumat, 27 Desember 2024.

Hashim optimistis target pembangunan 15 juta rumah dalam lima tahun ke depan dapat dicapai dengan dukungan pendanaan dari luar negeri, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.

"Jadi dua negara ini, Qatar dan Abu Dhabi, bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ungkap Hashim.

Selain Qatar dan Abu Dhabi, Hashim juga mengungkapkan bahwa China menunjukkan minat untuk mendanai pembangunan 3 juta rumah di Indonesia. Tiongkok menganggap hal ini sebagai potensi keuntungan. Adapun pendanaan ini ditawarkan dalam bentuk investasi langsung, yang diharapkan mampu mempercepat ketersediaan perumahan di Tanah Air.

"So ada 3 penyandang dana bisa membiayai perumahan, ini inflow investment untuk perumahan, ini bisa jadi stimulus untuk ekonomi," kata Hashim.

Lebih lanjut, Hashim menilai program ini akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia, termasuk membuka lapangan pekerjaan baru. Berdasarkan data asosiasi properti, pembangunan satu unit rumah memerlukan setidaknya 4-5 tenaga kerja.

Dengan rencana pembangunan 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta di pedesaan, Hashim memperkirakan program ini akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan, memberikan dorongan signifikan terhadap perekonomian daerah.

"Kawan-kawan dari REI dan Gapensi mengatakan untuk membangun 1 rumah, di desa, atau dimanapun, butuh 4-5 tukang, kita mau bangun 2 juta unit rumah di pedesaan, itu perlu 4-5 juta pekerja baru, ini pekerjaan baru," tutupnya.

Dapat Rp5,274 Triliun

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5,274 triliun dalam tahun anggaran 2025. Dana ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, pengembangan infrastruktur perumahan di berbagai wilayah Indonesia, serta operasional kementerian.

Selain anggaran utama, terdapat tambahan pembiayaan sebesar Rp35,49 triliun dari Badan Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Dana ini akan digunakan untuk pembiayaan 234.200 unit rumah melalui berbagai skema, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Rincian Alokasi Anggaran Per Direktorat

Menteri Maruarar memaparkan pembagian dana ke sejumlah direktorat di Kementerian PKP sebagai berikut:

Ditjen Kawasan Permukiman

Alokasi: Rp0,212 triliun

Penggunaan:

• Sinkronisasi program
• Verifikasi data dan evaluasi kegiatan
• Peningkatan kualitas kawasan seperti Panjunan di Cirebon dan Kampung Ceria di Lubuk Linggau

Ditjen Perumahan Perdesaan

Alokasi: Rp0,908 triliun

Penggunaan:

• Bantuan Rumah Swadaya (BSPS)
• Pembangunan rumah khusus di Daerah Otonomi Baru (DOB)
• Pemulihan pascabencana di Lebak dan Ternate

Ditjen Perumahan Perkotaan

Alokasi: Rp3,707 triliun

Penggunaan:

• Pembangunan rumah susun (rusun) untuk TNI, ASN, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
• Renovasi Wisma Atlet Kemayoran
• Penyediaan sarana dan utilitas untuk 10.550 unit rumah MBR di berbagai provinsi

Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Alokasi: Rp 0,078 triliun

Penggunaan:

• Pengembangan sistem pembiayaan perumahan

Inspektorat Jenderal

Alokasi: Rp 0,009 triliun

Penggunaan:

• Layanan audit dan pengawasan keuangan.

Sekretariat Jenderal

Alokasi: Rp0,359 triliun

Penggunaan:

• Operasional kementerian
• Pembayaran gaji
• Layanan data dan produk hukum

Pembagian anggaran antara Kementerian PU dan Kementerian PKP merupakan hasil kesepakatan terkait pemisahan alokasi berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing. Menteri Maruarar menegaskan bahwa pengelolaan dana akan dilakukan dengan transparansi untuk memastikan tercapainya target Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas nasional.