KABARBURSA.COM - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, mengonfirmasi adanya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pendanaan pembangunan 1 juta rumah dengan Qatar.
Menurutnya, proyek ini menjadi bagian dari program ambisius Presiden untuk membangun 3 juta rumah per tahun.
“Kebetulan saya diundang ke Istana untuk menyaksikan penandatanganan MoU pendanaan untuk 1 juta rumah. Hari ini ditandatangani,” ujar Fahri kepada wartawan di Jakarta, Rabu 8 Januari 2025.
Meski tidak mengetahui secara pasti besaran nilai investasi yang digelontorkan, Fahri optimistis jika Qatar berkomitmen untuk berkontribusi dalam proyek tersebut.
“Yang disebut itu jumlah rumahnya, 1 juta unit,” tambahnya.
Fahri menyebutkan bahwa salah seorang anggota kerajaan Qatar yang juga merupakan investor akan hadir dalam acara tersebut bersama Presiden.
Namun, ia menegaskan bahwa skema teknis terkait pembangunan akan dibahas dalam rapat lanjutan setelah tahapan awal, seperti pemilihan lahan dan pengurusan izin, diselesaikan.
“Jadi kita lihat aja nanti karena yang akan hadir ini adalah salah seorang anggota dari kerajaan juga dan beliau secara pribadi juga adalah investor,” terang dia.
Skema Kerja Sama dengan BUMN dan Swasta
Terkait pelaksanaan proyek, Fahri menjelaskan bahwa pembangunan akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta.
“Teknisnya nanti akan dikerjasamakan dengan BUMN, dengan swasta dan lain-lainnya,” jelas Fahri.
Fahri menegaskan bahwa lokasi pembangunan akan dibagi berdasarkan tanah yang ditunjuk oleh mitra lokal di setiap daerah.
“Lokasinya juga nanti dibagi-bagi berdasarkan tanah yang ditunjuk oleh partner lokalnya,” ujar dia.
Prioritas Pembangunan di Kota
Saat ditanya mengenai lokasi pembangunan, Fahri mengungkapkan bahwa proyek ini akan lebih diprioritaskan di kawasan perkotaan dengan konsep hunian vertikal.
“Beliau (investor Qatar) lebih mau prioritas yang di kota untuk pembangunannya,” ungkap Fahri.
Fahri menjelaskan bila hunian yang akan dibangun oleh anggota kerajaan Qatar tersebut akan lebih diprioritaskan dalam bentuk vertikal, seperti apartemen atau rumah susun.
Fahri menegaskan bahwa pemerintah terbuka untuk berbagai investasi dari manapun dalam rangka menyukseskan program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden. Qatar, menurutnya, menjadi salah satu negara yang merespons dengan cepat dan pemerintah siap memfasilitasi kelancaran proyek ini.
“Kebetulan ini dari Qatar cukup cepat kesambutannya dan kami fasilitasi,” ujarnya.
Siap Bangun 7 Juta Rumah
Belum lama ini dikabarkan, dua negara Asia Barat, Qatar dan Abu Dhabi menunjukkan kesiapannya untuk mendanai pembangunan 7 juta rumah di Indonesia.
Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa kedua negara tersebut berkomitmen membantu proyek perumahan di Indonesia.
Hashim menjelaskan bahwa Qatar akan membiayai pembangunan 5 juta unit rumah, sementara seorang dermawan dari negara tersebut juga berkomitmen membantu 1 juta unit tambahan. Di sisi lain, Abu Dhabi menyatakan kesediaannya mendanai pembangunan 1 juta unit rumah.
“Saya dengar sendiri dari Pak Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Hashim optimistis target pembangunan 15 juta rumah dalam lima tahun ke depan dapat dicapai dengan dukungan pendanaan dari luar negeri, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.
“Jadi dua negara ini, Qatar dan Abu Dhabi, bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan,” ungkap Hashim.
Selain Qatar dan Abu Dhabi, Hashim juga mengungkapkan bahwa China menunjukkan minat untuk mendanai pembangunan 3 juta rumah di Indonesia. Tiongkok menganggap hal ini sebagai potensi keuntungan. Adapun pendanaan ini ditawarkan dalam bentuk investasi langsung, yang diharapkan mampu mempercepat ketersediaan perumahan di Tanah Air.
“So ada 3 penyandang dana bisa membiayai perumahan, ini inflow investment untuk perumahan, ini bisa jadi stimulus untuk ekonomi,” kata Hashim.
Lebih lanjut, Hashim menilai program ini akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia, termasuk membuka lapangan pekerjaan baru. Berdasarkan data asosiasi properti, pembangunan satu unit rumah memerlukan setidaknya 4-5 tenaga kerja.
Dengan rencana pembangunan 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta di pedesaan, Hashim memperkirakan program ini akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan, memberikan dorongan signifikan terhadap perekonomian daerah.
“Kawan-kawan dari REI dan Gapensi mengatakan untuk membangun 1 rumah, di desa, atau dimanapun, butuh 4-5 tukang, kita mau bangun 2 juta unit rumah di pedesaan, itu perlu 4-5 juta pekerja baru, ini pekerjaan baru,” tutupnya. (*)