Raksasa China Berminat Ikut Tender Tanggul Laut di Pantura

KABARBURSA.COM - Perusahaan asal China, Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI), tertarik untuk ikut serta dalam proyek pembangunan tanggul laut di Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa. Proyek ini merupakan salah satu prioritas besar dari Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menurut Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra Saleh Atmawidjaja, NHRI telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam proyek besar ini, namun hingga kini keterlibatannya masih dalam tahap minat awal.

“Pada pertemuan terakhir di Beijing, investor dari China ini menyampaikan ketertarikannya. Namun, saat ini masih berupa pernyataan minat dari NHRI,” jelas Endra saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis, 10 Oktober 2024.

Meskipun sudah ada pernyataan minat, NHRI belum secara resmi terlibat dalam proyek ini. Untuk melanjutkan proses tersebut, Endra menjelaskan bahwa selanjutnya harus ada Letter of Intent (LoI) sebagai langkah awal pertukaran data dan kajian teknis.

“Jika sudah ada Letter of Intent, kita bisa mulai bertukar data dan tenaga ahli. Mereka juga akan mendalami kajian teknis yang sebelumnya telah dilakukan oleh Korea Selatan dan Belanda,” tambahnya.

Endra juga menekankan bahwa proyek sebesar ini tidak mungkin hanya dikerjakan oleh satu pihak. Kerjasama dengan lebih dari satu investor sangat diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Belanda dan Korea Selatan (Korsel), yang sudah lebih dulu melakukan studi, juga memiliki potensi untuk ikut berpartisipasi.

Tanggul laut ini berbeda dengan proyek tanggul pantai yang telah dijalankan oleh Kementerian PUPR sebelumnya. Proyek ini didasarkan pada kebutuhan untuk melindungi wilayah Pantura, yang menjadi pusat pertumbuhan di Pulau Jawa, dari ancaman kenaikan muka air laut dan penurunan tanah (land subsidence). Kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Kalongan berada di wilayah ini, sehingga pembangunan tanggul laut dianggap penting untuk melindungi infrastruktur vital di kawasan tersebut.

“Presiden memiliki rencana untuk membangun tanggul laut guna melindungi wilayah Pantura dari kenaikan air laut dan penurunan tanah. Selain itu, proyek ini juga bertujuan menyediakan lahan baru untuk pengembangan wilayah,” kata Endra.

Namun, hingga saat ini, belum ada rincian spesifik mengenai rencana pelaksanaan proyek tanggul laut ini. Endra juga menambahkan bahwa pembangunan di kawasan padat penduduk, seperti Jakarta, memerlukan kombinasi antara pembangunan tanggul dan reklamasi lahan baru.

Kementerian PUPR saat ini sudah menjalankan proyek pembangunan tanggul pantai melalui program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang bertujuan untuk mencegah banjir rob di wilayah pesisir. Proyek tanggul pantai ini mencakup pembangunan di daerah Marunda, Angke, dan Cilincing dengan total panjang 32 km, di mana 11 km di antaranya dikerjakan oleh Kementerian PUPR, sementara sisanya adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Proyek tanggul laut yang direncanakan sepanjang Bekasi hingga Tangerang diperkirakan akan memakan biaya hingga Rp90 triliun dan akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, sebelumnya telah bertemu dengan pihak NHRI untuk membahas potensi kerjasama dalam pembangunan tanggul laut dan breakwater. Kunjungan tim NHRI ke Indonesia direncanakan dalam waktu dekat untuk melakukan tinjauan data dan kajian teknis yang telah disusun oleh tim ahli dari Korea Selatan, Belanda, dan Kementerian PUPR.

“Ini akan menjadi proses transfer pengetahuan dari China ke Indonesia. Skema pembiayaan yang direncanakan adalah melalui pinjaman (loan),” ujar Basuki dalam keterangannya, Rabu, 25 September 2024.

Sementara itu, Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR Arie Setiadi menjelaskan bahwa wilayah Pantai Utara Jawa menghadapi ancaman serius berupa penurunan tanah hingga 15-16 cm per tahun serta masalah tanah lunak. Saat ini, proses pengumpulan data batimetri dan investigasi tanah sedang berlangsung sebagai bagian dari perencanaan tanggul laut sepanjang 22 km dari Bekasi hingga Tangerang.

Selain berfungsi sebagai perlindungan dari kenaikan air laut, tanggul laut ini juga akan berfungsi sebagai jalan tol untuk mengurangi kemacetan di Jakarta dan sebagai bendungan estuari untuk menampung air tawar.

Namun, Arie menekankan pentingnya perbaikan sanitasi masyarakat di wilayah tersebut sebelum proyek tanggul laut dapat direalisasikan. "Ada 13 sungai yang bermuara di wilayah ini, sehingga perlu ada perbaikan sanitasi agar tanggul tidak berubah menjadi tempat penampungan air yang tercemar," jelasnya.

Proyek tanggul laut ini diharapkan menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk melindungi wilayah Pantura dari dampak perubahan iklim dan peningkatan permukaan air laut. Selain itu, proyek ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lahan baru untuk pengembangan infrastruktur dan perumahan di kawasan pesisir. Namun, dengan biaya yang sangat besar, proyek ini memerlukan dukungan finansial dan teknis dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri.

Keberhasilan proyek ini juga akan bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, investor asing, dan para ahli teknik yang telah berpengalaman dalam pembangunan tanggul laut di berbagai negara. (*)