KABARBURSA.COM – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan tajam seiring genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan orientasi anggaran yang disesuaikan pada program prioritas, mulai dari Makan Bergizi Gratis hingga pemeriksaan kesehatan gratis. Namun, data realisasi APBN justru menunjukkan tekanan serius pada sisi penerimaan, sementara belanja negara terus meningkat, sehingga memperlebar defisit dan membebani keberlanjutan fiskal.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai kinerja penerimaan negara pada 2025 memberikan sinyal kuat pelemahan fundamental ekonomi. Ia mencatat realisasi penerimaan negara hanya mencapai 91,7 persen dari target APBN atau turun 3,3 persen secara tahunan. Penurunan ini terutama disebabkan oleh shortfall penerimaan pajak yang hanya terealisasi 87,6 persen, atau turun Rp14 triliun dibandingkan 2024.
“Kinerja perpajakan 2025 mencerminkan kondisi ekonomi yang sedang tidak baik,” ujar Nailul dalam keterangan tertulis yang diterima KabarBursa.com pada Jumat, 9 Januari 2026.
Lebih lanjut, Nailul menjelaskan bahwa pelemahan penerimaan pajak terutama berasal dari anjloknya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPNBM) yang turun hingga 4,6 persen atau setara Rp38,3 triliun. Penurunan tersebut mencerminkan melemahnya daya beli masyarakat yang sejalan dengan perlambatan pertumbuhan konsumsi domestik. Di saat yang sama, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan juga turun 4,3 persen, mengindikasikan lesunya aktivitas industri sepanjang 2025.
“Penurunan PPN dan PPh Badan mengonfirmasi bahwa konsumsi dan aktivitas industri sama-sama melemah,” kata Nailul.
Di tengah penerimaan yang menurun, belanja negara justru mengalami kenaikan sebesar 2,7 persen atau Rp91,7 triliun. Kenaikan paling signifikan terjadi pada belanja kementerian dan lembaga yang realisasinya mencapai 129,3 persen dari pagu APBN, melonjak Rp176,4 triliun. Salah satu kontributor utama lonjakan belanja tersebut adalah program Makan Bergizi Gratis dengan anggaran Rp51,5 triliun.
Kondisi ini berdampak langsung pada pelebaran defisit APBN. Dalam outlook APBN 2025, rasio defisit terhadap Produk Domestik Bruto diproyeksikan sebesar 2,78 persen. Namun hingga 31 Desember 2025, realisasinya melebar menjadi 2,92 persen, hanya berjarak tipis 0,08 persen dari batas maksimal 3 persen sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Ruang fiskal semakin sempit dan berisiko melanggar batas defisit undang-undang,” ujar Nailul.
Tekanan fiskal juga tercermin dari keseimbangan primer yang memburuk tajam. Sepanjang 2025, keseimbangan primer tercatat minus Rp180,7 triliun atau melonjak 285,3 persen dibandingkan target APBN. Padahal pada 2024, keseimbangan primer masih berada di level minus Rp20,7 triliun. Artinya, pemerintah harus menambah utang baru hanya untuk membayar bunga utang yang jatuh tempo pada tahun berjalan.
“Ini menunjukkan pengelolaan APBN tidak sehat dan tidak berkelanjutan,” kata Nailul.
Nailul juga menyoroti ambisi besar pemerintah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis yang dinilai terlalu dipaksakan di tengah kondisi fiskal yang rapuh. Ia mengingatkan bahwa anggaran MBG pada tahun depan diproyeksikan melonjak hingga Rp335 triliun, yang berpotensi memperlebar defisit dan meningkatkan beban utang negara secara signifikan.
“Jika pengelolaannya seperti sekarang, MBG justru bisa meruntuhkan kemampuan APBN membiayai pembangunan nasional,” ujar Nailul.
Menurutnya, tanpa perbaikan serius pada penerimaan negara dan disiplin belanja, program populis beranggaran besar justru akan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di tengah perlambatan ekonomi dan melemahnya basis pajak, keberlanjutan fiskal menjadi tantangan besar yang harus segera dijawab oleh pemerintah agar APBN tetap kredibel dan mampu menopang pertumbuhan jangka panjang.(*)