KABARBURSA.COM - Rencana presiden terpilih AS Donald Trump, untuk menaikkan tarif dan mengusir migran, membuat inflasi tinggi terus membayangi.
Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI Teuku Riefky, mengatakan bahwa inflasi di AS sudah terjadi sejak Oktober 2024. Pendorong utamanya adalah kenaikan biaya tempat tinggal.
Menurut dia, biaya tempat tinggal menyumbang sepertiga inflasi sehingga inflasi naik sebesar 4,9 persen (year-on-year/yoy).
“Kenaikan harga tempat tinggal disertai dengan harga mobil bekas, juga berkontribusi pada kenaikan inflasi inti sebesar 3,3 persen pada bulan Oktober 2024. Perlu diperhatikan bahwa terdapat perbedaan dalam pembobotan antara IHK dan indeks personal consumption expenditure (PCE) yang digunakan oleh The Fed,” kata Riefky dalam keterangannya, Rabu, 20 November 2024.
Ia menilai, indeks PCE memiliki sensitivitas yang lebih rendah terhadap kenaikan harga tempat tinggal dibandingkan CPI, di mana komponen harga tempat tinggal memberikan tekanan lebih besar pada CPI di bulan Oktober.
Sementara, dari sisi ketenagakerjaan, ekonomi AS hanya mencatat penambahan 12.000 pekerjaan pada Oktober 2024. Jumlah tersebut jauh di bawah rata-rata 12 bulan sebelumnya sebesar 194.000. Kondisi ini membuat pasar tetap memperkirakan bahwa The Fed akan melanjutkan penurunan suku bunga pada Desember.
Namun, proyeksi hingga tahun 2025 bisa mengalami perubahan tergantung pada hasil pemilihan Presiden. Rencana Trump untuk menaikkan tarif impor, memangkas pajak, dan mendeportasi jutaan pekerja migran berpotensi meningkatkan tekanan inflasi, yang dapat membatasi ruang bagi The Fed untuk melanjutkan pelonggaran kebijakan moneter.
Suku Bunga The Fed Turun 25 Bp
Sebelumnya, The Fed memangkas suku bunga kebijakan berturut-turut sebesar 25 basis poin. Menurutnya, hal ini sejalan dengan ekspektasi pasar untuk mempertimbangkan inflasi ang terkendali dan tenaga kerja melambat.
“Inflasi tahunan di AS naik tipis dari 2,4 persen pada September 2024 menjadi 2,6 persen yoy pada Oktober 2024, menandai kenaikan pertama dalam tujuh bulan terakhir,” kata Riefky.
Sementara itu, Indonesia mencatat arus modal keluar bersih sebesar USD1,46 miliar antara pertengahan Oktober dan pertengahan November 2024. Modal ini terdiri dari USD0,58 miliar dari pasar obligasi dan USD0,88 miliar dari pasar saham.
Riefky menilai, arus keluar ini dipengaruhi oleh ketidakpastian global, termasuk pemilihan Presiden AS dan meningkatnya ketegangan geopolitik.
“Investor mengambil sikap hati-hati menjelang pemilu AS, mengalihkan portofolio mereka ke aset safe haven. Setelah hasil pemilu, janji kebijakan pro-bisnis presiden terpilih Trump memicu peralihan aset dari pasar negara berkembang,” kata Riefky.
Akibatnya, imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia meningkat. Obligasi tenor 10 tahun mencatat kenaikan dari 6,73 persen menjadi 6,94 persen, sementara obligasi tenor 1 tahun naik dari 6,20 persen menjadi 6,34 persen pada periode yang sama.
Rupiah Depresiasi 1,38 Persen
Arus modal keluar tersebut juga memberikan tekanan pada Rupiah. Nilai tukar Rupiah melemah 1,38 persen (m.t.m) dari Rp15.555 per USD pada pertengahan Oktober menjadi Rp15.770 per USD pada pertengahan November.
Secara year-to-date, Rupiah terdepresiasi sebesar 3,26 persen, tetapi masih menunjukkan ketahanan dibandingkan mata uang lain seperti Rubel Rusia dan Lira Turki yang mengalami depresiasi dua digit.
Meski demikian, cadangan devisa Indonesia tetap kuat. Hingga akhir Oktober 2024, cadangan devisa mencapai USD151,2 miliar, naik USD1,3 miliar dari bulan sebelumnya. Peningkatan ini terutama didorong oleh penerimaan pajak, jasa, dan penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.
“Cadangan devisa setara dengan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, jauh di atas standar internasional,” jelas Riefky.
BI-Rate Tetap di 6 Persen
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang berlangsung pada 19-20 November 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate pada level 6,00 persen, suku bunga Deposit Facility di angka 5,25 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75 persen.
Dalam keterangan, disebutkan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan kebijakan moneter yang bertujuan untuk menjaga inflasi tetap terkendali, dengan sasaran inflasi 2,5±1 persen pada tahun 2024 dan 2025, serta mendukung kelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Seperti dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 20 November 2024.
Pada sisi penawaran, pertumbuhan kredit pada Oktober 2024 menunjukkan kinerja yang solid, dengan angka pertumbuhan tahunan (yoy) mencapai 10,92 persen. Hal ini didorong oleh terjaganya minat perbankan untuk menyalurkan kredit, berlanjutnya realokasi likuiditas ke sektor kredit, serta peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK), yang juga didorong oleh dampak positif dari kebijakan KLM Bank Indonesia.
Hingga akhir Oktober 2024, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp259 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp120,9 triliun disalurkan kepada kelompok bank BUMN, Rp110,9 triliun kepada bank BUSN, Rp24,7 triliun kepada BPD, dan Rp2,6 triliun kepada KCBA. Insentif ini difokuskan pada sektor-sektor prioritas, antara lain Hilirisasi Minerba dan Pangan, Otomotif, Perdagangan, Listrik, Gas dan Air (LGA), Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta UMKM.
Di sisi permintaan, pertumbuhan kredit masih didorong oleh kinerja positif sektor korporasi, seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang tetap optimis. Secara sektoral, sektor-sektor seperti Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, dan Industri menunjukkan pertumbuhan kredit yang kuat. Berdasarkan kelompok penggunaan, kredit modal kerja tumbuh 9,25 persen (yoy), kredit investasi meningkat 13,63 persen (yoy), dan kredit konsumsi tercatat tumbuh 11,01 persen (yoy) pada Oktober 2024.
Pembiayaan syariah mengalami kenaikan sebesar 11,93 persen (yoy), sementara kredit UMKM juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 4,76 persen (yoy).
Berdasarkan perkembangan ini, pertumbuhan kredit untuk tahun 2024 diperkirakan akan tetap berada dalam kisaran 10-12 persen dan diproyeksikan akan meningkat pada 2025.(*)