KABARBURSA.COM - Ketergantungan Indonesia terhadap impor migas masih menjadi tekanan bagi APBN di tengah penguatan dolar.
Meski pemerintah mengklaim terjadi peningkatan produksi, pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menilai posisi swasembada minyak masih jauh dari realitas.
Ia mengungkapkan, produksi minyak mentah domestik baru sekitar 500 ribu barel per hari sementara kebutuhan jauh lebih besar.
“Artinya bahwa pemerintah juga masih membutuhkan impor yang cukup besar. Terutama adalah untuk BBM kemudian diesel. Walaupun pemerintah pun juga sedang fokus terhadap biosolar yaitu dengan menggunakan CPO (Crude Palm Oil). Tapi, sampai saat ini pun juga kan masih dalam proses pembuatan, jadi belum pasti,” ujar Ibrahim kepada KabarBursa.com, Selasa, 13 Januari 2026.
Ibrahim menegaskan, dengan konsumsi BBM domestik yang besar dan impor migas yang tetap tinggi, penguatan dolar akan langsung menekan anggaran negara.
“Sedangkan sekarang dolar terus mengalami penguatan. Sehingga penguatan dolar ini berdampak terhadap defisit anggaran belanjaan negara. Ya, karena yang paling banyak ini memang anggaran itu terfokus terhadap bahan bakar minyak,” katanya.
Tekanan yang disebut Ibrahim tercermin dalam data perdagangan luar negeri. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai impor Indonesia pada 2024 mencapai USD235,20 miliar, dengan impor migas sebesar USD36,28 miliar.
Untuk periode berjalan terakhir, BPS dalam rilis 5 Januari 2026 menyebut nilai impor Januari–November 2025 mencapai USD218,02 miliar, sementara impor nonmigas USD188,61 miliar. Selisih kedua angka tersebut mengindikasikan impor migas sekitar USD29,41 miliar dalam 11 bulan.
Pada periode yang sama, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus USDD8,54 miliar yang sepenuhnya ditopang nonmigas sebesar USD56,15 miliar. Sementara sektor migas justru mencatat defisit USD17,61 miliar.
Di sisi fiskal, ketergantungan pada impor migas membuat APBN sensitif terhadap pergerakan nilai tukar. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi belanja subsidi pada 2023 mencapai Rp269,59 triliun, dengan porsi terbesar berasal dari subsidi energi.
Untuk 2025, pemerintah menyampaikan subsidi dan kompensasi energi telah disalurkan kepada badan usaha penyalur dengan nilai sekitar Rp315 triliun. Sementara realisasi belanja subsidi tercatat Rp281,6 triliun atau 91,4 persen dari target APBN 2025.
Besaran ini berjalan beriringan dengan asumsi makro APBN 2025 yang menetapkan kurs Rp16.000 per dolar AS dan target lifting minyak 605 ribu barel per hari di tengah realisasi nilai tukar rupiah yang bergerak di atas asumsi tersebut.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menunjukkan, pencapaian target fiskal tidak serta-merta mencerminkan perbaikan struktur energi.
Ia menilai kontribusi sektor ESDM terhadap penerimaan negara memang masih besar, terutama melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), namun bukan satu-satunya penopang APBN.
“Kalau ketergantungan APBN terhadap ESDM, kalau lihat dari PNBP, penyumbang PNBP-nya memang masih besar untuk minyak, batu bara. Tapi kalau dikatakan apakah dia (minyak dan batu bara) yang paling besar? Ya tidak juga. Karena yang penerimaan APBN terbesar itu kan dari perpajakannya,” ujar Faisal.
Meski demikian, ia menekankan bahwa PNBP Indonesia masih didominasi sumber daya alam pertambangan, berbeda dengan sejumlah negara lain yang lebih terdiversifikasi.
Faisal juga menyoroti kualitas investasi di sektor energi dan sumber daya alam yang belum sepenuhnya menjawab tantangan struktural.
“Kalau yang dimaksudnya adalah minyak bumi itu memang masih kurang menurut saya dari sisi eksplorasi,” katanya.
Sementara di sektor pertambangan nonmigas, ia menilai eksplorasi justru berlangsung terlalu cepat dan menimbulkan persoalan lingkungan, seperti yang terjadi pada komoditas nikel.
Menurut Faisal, persoalan tidak hanya terletak pada besaran investasi, tetapi juga pada dampak sosial, lingkungan, tata kelola, serta kemampuan investasi tersebut menciptakan lapangan kerja.
Tekanan fiskal dari sektor energi ini berjalan seiring dengan dinamika pasar keuangan. Bank Indonesia mencatat sepanjang 2024 nonresiden membukukan beli neto di pasar saham sebesar Rp22,78 triliun, di pasar Surat Berharga Negara Rp38,63 triliun, dan di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) Rp171,36 triliun.
Di tengah arus dana tersebut, nilai tukar rupiah bergerak melemah, dengan kurs referensi JISDOR pada akhir Desember 2025 berada di kisaran Rp16.720 per dolar AS dan kembali melemah ke sekitar Rp16.875 per dolar AS pada pertengahan Januari 2026.
Kondisi ini memperlihatkan bagaimana ketergantungan impor migas, pergerakan kurs, dan beban subsidi saling berkelindan, membentuk tekanan yang tidak selalu terlihat di permukaan, tetapi menjadi variabel penting bagi stabilitas fiskal dan persepsi risiko pasar.(*)