KABARBURSA.COM – Rencana Indonesia mengamankan pasokan minyak mentah dan LPG dari Rusia memasuki fase yang lebih konkret setelah komunikasi tingkat tinggi antara kedua negara berlanjut ke pembahasan teknis.
Di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat dan pasokan global yang terganggu, arah kerja sama ini mulai memperlihatkan struktur sekaligus tantangan yang harus dihadapi.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Gennadievich Tolchenov, menegaskan bahwa skema kerja sama energi yang ditawarkan tidak menyertakan insentif harga atau diskon, seperti yang sempat terjadi beberapa tahun lalu.
Ia mengutip pernyataan Wakil Perdana Menteri Rusia bidang energi Alexander Novak, yang menyebut tidak ada lagi ruang untuk diskon. Bahkan, dalam beberapa kondisi harga bisa berada di atas pasar.
“Tidak ada diskon sekarang. Ini terkadang bahkan ada harga premium,” ujar Sergei di Jakarta, Kamis, 17 April 2026, mengutip Kompas.
Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa dinamika pasar energi global telah berubah signifikan dibandingkan periode 2022. Yaitu Ketika Rusia memberikan potongan harga besar sebagai respons terhadap sanksi Barat akibat konflik Ukraina. Diskon tersebut diberikan guna menjaga aliran ekspor tetap berjalan.
Namun sejak awal 2026, menurut Sergei, posisi tawar Rusia kembali menguat seiring meningkatnya permintaan global dan tekanan geopolitik yang membuat pasokan energi semakin ketat.
Ia juga menepis anggapan adanya “harga kawan” dalam transaksi minyak Rusia. Menurutnya, mekanisme perdagangan berjalan sepenuhnya secara business to business (B2B) antarperusahaan, bukan transaksi langsung antarnegara. Dengan begitu, prinsip harga tetap mengikuti logika pasar.
“Ini adalah ekonomi pasar, tidak ada teman dalam bisnis,” kata dia.
Bahlil Jajaki Minyak Rusia
Di sisi lain, pemerintah Indonesia tetap melanjutkan penjajakan kerja sama ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa Indonesia berpeluang mendapatkan tambahan pasokan minyak mentah dan LPG dari Rusia.
Kepastian awal itu diperoleh setelah pertemuan bilateral dengan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev, di Moskow pada 14 April 2026.
“Alhamdulillah kita mendapatkan hasil yang cukup baik, di mana kita bisa mendapatkan cadangan crude untuk kita tambah. Di samping itu juga kita akan bisa mendapatkan LPG,” ujar Bahlil.
Pembahasan tersebut tidak hanya mencakup pasokan energi, tetapi juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas. Salah satunya terkait pengembangan infrastruktur kilang, penyimpanan minyak mentah, hingga penjajakan energi nuklir.
Sejumlah perusahaan energi Rusia seperti Rosneft, Ruschem, Zarubezhneft, dan Lukoil turut dilibatkan dalam komunikasi awal ini.
Dalam konteks kebutuhan domestik, langkah ini muncul di tengah tekanan pasokan minyak Indonesia yang masih bergantung pada impor, dengan sebagian kebutuhan sebelumnya dipenuhi dari kawasan Timur Tengah.
Gangguan distribusi akibat konflik di wilayah tersebut membuat pemerintah mencari alternatif sumber pasokan yang dinilai lebih stabil.
Pakar Ingatkan Soal Kerja Sama dengan Rusia
Namun, di balik peluang tersebut, terdapat batasan waktu yang tidak bisa diabaikan. Pakar migas dari ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto, mengingatkan bahwa pelonggaran sanksi Amerika Serikat terhadap minyak Rusia saat ini bersifat sementara. Durasinya hanya 30 hari sejak Maret 2026.
“Jangka pendek ini, untuk keamanan pasokan, minyak dari Rusia kita perlukan. Namun, batas waiver AS hanya 30 hari. Jadi harus dimaksimalkan dalam jendela waktu itu,” ujar Pri Agung.
Kondisi ini menciptakan tekanan tersendiri bagi pemerintah dalam menentukan langkah cepat sekaligus terukur. Di satu sisi, kebutuhan energi mendesak harus dipenuhi. Di sisi lain, risiko geopolitik dan kepatuhan terhadap kebijakan internasional tetap menjadi faktor pembatas dalam penyusunan kontrak jangka panjang.
Pri Agung menilai bahwa untuk jangka menengah hingga panjang, Indonesia perlu menjaga keseimbangan sumber impor, terutama mengingat adanya komitmen terhadap pasokan migas dari Amerika Serikat.
Ia mendorong skema kerja sama antarpemerintah atau government to government (G2G) agar memberikan kepastian hukum dan stabilitas pasokan.
Aspermigas: ini Langkah Tepat
Pandangan berbeda disampaikan Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal. Ia menilai langkah pemerintah menjajaki impor dari Rusia merupakan keputusan yang tepat dalam konteks diversifikasi pasokan energi.
Menurutnya, ketergantungan terhadap satu kawasan seperti Timur Tengah meningkatkan risiko pasokan, sehingga masuknya Rusia sebagai alternatif dapat memperkuat ketahanan energi nasional.
Ia bahkan mendorong realisasi impor segera dilakukan untuk menggantikan sekitar 20 persen pasokan yang selama ini berasal dari kawasan tersebut.
Meski demikian, Moshe juga menyoroti momentum yang dinilai kurang optimal. Ia menyayangkan Indonesia baru masuk ke pasar Rusia ketika harga minyak sedang tinggi. Padahal, sebelumnya Rusia dikenal menawarkan diskon untuk menarik pembeli di tengah tekanan sanksi.
“Saya selalu bilang kita harus bebas. Jangan hanya karena perjanjian tertentu lalu dipaksa beli dari satu negara saja, karena itu meningkatkan risiko,” ujar Moshe.
Di level global, pergerakan pasar menunjukkan bahwa minat terhadap minyak Rusia kembali meningkat setelah Amerika Serikat memberikan pelonggaran sementara terhadap sanksi. Sejumlah negara di Asia mulai memanfaatkan celah ini untuk mengamankan pasokan energi mereka.
Negara-negara Penerima Minyak Rusia
Filipina tercatat menerima pengiriman minyak mentah ESPO pertama dalam hampir enam tahun, sementara Korea Selatan mulai menerima pasokan nafta Rusia yang sebelumnya sempat terhenti.
Negara lain seperti Sri Lanka juga dilaporkan tengah menjajaki kesepakatan serupa dengan Moskwa.
Namun, transaksi tersebut tetap dibayangi batas waktu yang ketat, terutama terkait proses pembayaran dan bongkar muat yang harus diselesaikan sebelum masa berlaku pelonggaran sanksi berakhir.
Hal ini menegaskan bahwa peluang akses terhadap minyak Rusia saat ini bersifat terbatas dan sangat bergantung pada dinamika kebijakan global.
Dalam lanskap seperti ini, posisi Indonesia berada di antara kebutuhan domestik yang mendesak dan tekanan eksternal yang kompleks. Rencana impor dari Rusia membuka ruang tambahan pasokan, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan dalam hal harga, waktu, dan keseimbangan geopolitik yang harus dikelola secara simultan.(*)