Saham WIKA Naik 155 Persen, ada Apa?

KABARBURSA.COM - Saham emiten BUMN, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), mengalami penurunan sebesar 1,92 persen menjadi Rp204 pada perdagangan Kamis, 11 Juli 2024. Sehari sebelumnya, 10 Juli, saham ini juga turun sebesar 0,95 persen.

Namun, jika dilihat sejak penutupan pada 19 Juni 2024 yang berada di Rp 80 hingga 11 Juli 2024 di harga Rp 204, saham WIKA telah melesat naik sebesar 155 persen.

Bursa Efek Indonesia (BEI) pun meminta penjelasan terkait volatilitas transaksi saham Wijaya Karya (WIKA). Salah satu pertanyaan BEI adalah apakah WIKA memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana yang dapat mempengaruhi pencatatan saham perseroan di BEI dalam tiga bulan ke depan.

Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya, menjelaskan bahwa perseroan berencana melakukan asset recycling pada semester kedua tahun 2024.

“Langkah ini diambil sebagai bagian dari penerapan salah satu dari delapan stream penyehatan keuangan, sebagai strategi perseroan untuk meningkatkan likuiditas dan memperkuat posisi kas keuangan perseroan guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan di masa mendatang,” ujarnya baru-baru ini.

Sementara itu, dalam rapat kerja (raker) Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir, disetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) kepada 16 perusahaan BUMN dengan total Rp 44,24 triliun. Dari total tersebut, sebesar Rp 5,65 triliun akan mengalir kepada tiga emiten BUMN karya. Ketiganya adalah PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) yang mendapatkan Rp 2 triliun, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dengan Rp 2,09 triliun, dan PT PP Tbk (PTPP) sebesar Rp 1,56 triliun.

Dengan adanya suntikan modal ini, diharapkan perusahaan-perusahaan BUMN tersebut dapat memperkuat struktur permodalan mereka dan mendukung berbagai proyek strategis yang sedang dan akan mereka kerjakan.

Peningkatan modal ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif pada kinerja saham mereka di pasar modal serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan-perusahaan tersebut.

WIKA Sebut Whoosh jadi Penyebab Kerugian

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA mengidentifikasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh sebagai penyebab utama kerugian besar yang dialami pada tahun 2023.

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, mengungkapkan bahwa selain tingginya beban bunga dan beban lain-lain, kerugian besar WIKA juga disebabkan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Agung menjelaskan bahwa WIKA telah menginvestasikan dana yang signifikan untuk proyek kereta cepat tersebut, yaitu sebesar Rp6,1 triliun.

“Kami memang yang paling besar dalam penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dari penyertaan saja sudah Rp6,1 triliun. Kemudian yang masih dalam sengketa atau belum dibayar sekitar Rp5,5 triliun, sehingga totalnya hampir Rp12 triliun,” ujar Agung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Senin, 8 Juli 2024.

PSBI adalah anak usaha dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang memiliki mayoritas saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebesar 60 persen. WIKA sendiri adalah salah satu pemegang saham PSBI dengan kepemilikan 38 persen saham.

Dengan beban keuangan yang besar, Agung menambahkan bahwa perseroan harus mengumpulkan modal melalui penerbitan obligasi, yang akhirnya membebani keuangan perusahaan.

“Sehingga mau tidak mau, WIKA harus melakukan pinjaman melalui obligasi. Apalagi dengan adanya bisnis properti yang kami memberikan SHL (surat hibah lahan) dalam jumlah besar pada kurun waktu 2019-2022,” jelasnya.

Perusahaan mencatatkan kerugian sebesar Rp7,12 triliun sepanjang tahun 2023. Kerugian bersih ini meningkat drastis, sebesar 11.860 persen, dari kerugian pada tahun 2022 yang hanya Rp59,59 miliar.

Beban perusahaan juga meningkat, dengan beban lain-lain naik 310,16 persen menjadi Rp5,40 triliun, dan beban keuangan meningkat 133,70 persen menjadi Rp3,20 triliun pada tahun 2023.

Kerugian yang signifikan ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi WIKA dalam menjalankan proyek besar seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, serta tekanan finansial yang muncul dari kebutuhan untuk mengumpulkan modal tambahan melalui obligasi dan beban lain-lain.

Di tengah situasi ini, WIKA perlu merumuskan strategi yang efektif untuk mengatasi beban keuangan dan memastikan keberlanjutan proyek-proyek yang sedang dijalankan.

Daftar 16 BUMN Dapat Suntikan Dana Rp44 Triliun

Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir membahas alokasi penyertaan modal negara (PMN) untuk tahun 2025 bagi 16 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Setelah melalui pembahasan, total PMN yang disetujui mencapai Rp 44,24 triliun, sesuai dengan usulan dari Kementerian BUMN.

“Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M Sarmuji, dalam rapat kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu, 10 Juli 2024 malam.

Sebelum keputusan diambil, berbagai fraksi memberikan catatan dan tanggapan. Fraksi PDIPbmenolak pemberian PMN kepada PT Danareksa (Persero) sebesar Rp2 triliun dan Perum Perumnas sebesar Rp1 triliun.

“Kami menolak usulan PMN 2025 untuk dua BUMN. Pertama, PT Danareksa karena kami beranggapan bahwa PT Danareksa bisa mendapatkan pendanaan dalam bentuk lain di luar PMN. Kedua adalah PT Perumnas karena model bisnis dan konsep perencanaannya tidak jelas,” kata anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Harris Turino.

Namun demikian, PMN akhirnya disetujui dengan catatan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir harus memastikan dana PMN digunakan secara produktif, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja korporasi BUMN sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Berikut adalah daftar 16 BUMN yang akan menerima PMN di Tahun Anggaran 2025 beserta peruntukannya:

1. PT Hutama Karya (Persero) - Rp13,86 triliun untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

2. PT Asabri - Rp3,61 triliun untuk perbaikan permodalan.

3. PT PLN (Persero) - Rp3 triliun untuk program listrik desa.

4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG - Rp3 triliun untuk penguatan permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI - Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru.

6. PT Bio Farma (Persero) - Rp2,21 triliun untuk fasilitas capex baru.

7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk - Rp2,09 triliun untuk pembangunan tol Jogja – Bawen dan Solo - Jogja.

8. PT Wijaya Karya (Persero) - Rp2 triliun untuk perbaikan struktur permodalan.

9. PT Len Industri (Persero) - Rp2 triliun untuk modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.

10. PT Danareksa (Persero) - Rp2 triliun untuk pengembangan usaha.

11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI - Rp1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah.

12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food - Rp1,62 triliun untuk modal kerja program CPP.

13. PT PP (Persero) - Rp1,56 triliun untuk penyelesaian proyek Jogja – Bawen dan KIT Subang.

14. Perum DAMRI - Rp1 triliun untuk penyediaan bus listrik dan peremajaan bus angkutan perintis.

15. Perumnas - Rp1 triliun untuk penyelesaian persediaan perumahan.

16. PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA - Rp976 miliar untuk pembuatan kereta KRL. (*)