Shell Indonesia Dikabarkan Bakal Tutup: Pakar Justru Minta Awasi Kinerja Pertamina

KABARBURSA.COM - Perusahaan migas Shell Indonesia dikabarkan hendak menutup operasional stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di seluruh Indonesia. Adapun saat ini, Shell Indonesia sendiri memiliki 116 unit SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kendati begitu, manajemen Shell Indonesia sendiri membantah kabar tersebut. Adapun Shell Indonesia sendiri berpegang teguh pada komitmennya untuk terus mengoperasikan seluruh unit SPBU bagi pelanggan dalam negeri.

Terlepas dari benar tidaknya kabar tersebut, Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Mulyanto menilai, operasional Shell Indonesia tidak akan berdampak negatif terhadap penyediaan BBM bagi masyarakat. Ia menyebut, porsi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) Shell selama ini sangat minim sehingga tidak akan berdampak secara signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan BBM. 

Bahkan, Mulyanto menyebut ada peluang bagi PT Pertamina (Persero) Tbk untuk meningkatkan porsi pelayanan ke masyarakat seandainya Shell Indonesia berhenti beroperasi di Indonesia. "Kabar ini mengkonfirmasi bahwa bisnis migas Pertamina semakin hari semakin dominan secara nasional. Karena itu masyarakat harus benar-benar mengawasi kinerja Pertamina jangan sampai anjlok, apalagi sejak diangkatnya Dirut dan Komut pertamina baru yang berasal dari unsur partai politik," kata Mulyanto dalam keterangannya kepada Kabarbursa.com, Senin, 25 November 2024. 

Ia menuturkan, wacana penutupan SPBU Shell bukan hal yang baru terjadi. Sebelumnya, Mulyanto juga menyebut wacana itu tersiar pada Maret 2024. Shell berencana akan menutup 1000 SPBU mereka di Asia mulai tahun 2025, kata Mulyanto alasannya karena akan fokus terkait bisnis di sektor green energi, khususnya berinvestasi lebih masif di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

"Ini memang konsekuensi logis di era senjakala bisnis migas. Kompetisinya semakin keras. Kasus ini juga sekaligus memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Pertamina di sektor hilir migas. Setelah sebelumnya terjadi penguatan bisnis mereka di sektor hulu," kata Mulyanto. 

"Di sektor hulu sendiri, Pertamina kini telah mendominasi lifting minyak nasional lebih dari 60 person. Sementara dominasi Pertamina di sektor hilir migas, yakni pengoperasian SPBU nasional mencapai sebanyak lebih dari 90 persen, bahkan sampai ke daerah 3T," imbuhnya. 

Mulyanto menuturkan, sinergi hulu-hilir ini menyebabkan daya saing Pertamina di sektor hilir migas semakin kokoh, di samping juga kepercayaan pemerintah yang menyerahkan distribusi BBM bersubsidi kepada BUMN migas yang satu ini. "Sementara itu, selain soal harga yang kompetitif, kualitas BBM non subsidi Pertamina pun diakui cukup handal," ujarnya. 

Karena itu, Mulyanto minta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masyarakat mengawasi kinerja Pertamina. Hal itu dianggap perlu untuk mengoptimalkan kinerja Pertamina di bawah tokoh politik. 

Sebagai informasi, sejak bulan Juni 2024 Shell menutup sebanyak 9 SPBUnya di Sumatera Utara. Dengan dilepasnya kilang mereka di singapura kepada PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) melalui perusahaan patungan bersama Glencore, maka keunggulan bersaing Shell di bisnis SPBU ini semakin merosot.

Sebelumnya, Vice President Corporate Relations Shell Indonesia Susi Hutapea, menegaskan bahwa pihaknya tetap akan beroperasi di Indonesia. Hal itu dia ungkap menyusul kabar miring yang menyebut Shell Indonesia hendak menutup semua unit SPBU.

Adapun kabar miring itu menguak seiring dengan kondisi bisnis ritel BBM di Indonesia. Sementara saat ini, Shell Indonesia sendiri memiliki satu pabrik pelumas di Jakarta, begitu juga dengan penyimpanan bahan bakar di Gresik. “Shell Indonesia menginformasikan bahwa informasi yang beredar terkait rencana Shell untuk menutup seluruh SPBU di Indonesia adalah tidak benar,” ungkap Susi sebagaimana dikutip dari Antara, Minggu, 24 November 2024.

Petinggi Partai Gerindra

Pengamat Ekonomi dan Energi, Fahmy Radhi, mengaku terkejut dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero), pada Senin, 4 November 2024. Pasalnya, restrukturisasi pimpinan Pertamina diisi oleh para petinggi Partai Gerindra.

Sebut saja Simon Aloysius Mantiri, yang menggantikan posisi Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama (Dirut) Pertamina. Fahmy mengungkap, Simon merupakan Wakil Sekretaris Partai Gerindra. Sementara di Komisaris Utama Pertamina ditempati oleh Mochamad Iriawan alias Iwan Bule yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Akademisi UGM itu menilai, penempatan dua kader Partai Gerindra di Pertamina berpotensi membuka akses pelanggaran korupsi di tubuh perseroan. Di sisi lain, dia juga menilai akan menimbulkan konflik kepentingan dan tidak berfungsinya pengawasan oleh Komut terhadap Dirut.

“Berpotensi membukakan akses pelanggaran korupsi di tubuh Pertamina, dan menimbulkan konflik kepentingan serta tidak berfungsinya pengawasan oleh Komut terhadap Dirut,” kata Fahmy dalam keterangannya, dikutip Selasa, 5 November 2024.

Pembukaan akses pelanggaran korupsi di Pertamina, tutur Fahmy, bertentangan terhadap komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pemberantasan korupsi di Pemerintahan, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dia pun menduga, pengangkatan dua kader Partai Gerindra sebagai pimpinan Pertamina lahir dari inisiatif Menteri yang berwenang.

“Tujuannya adalah untuk menyenangkan Presiden melalui serangkaian aksi Asal Babak Senang (ABS),” ungkapnya.

Fahmy menyebut, menjadi kelaziman bagi sebuah perusahaan melakukan akuisisi saham tertentu dengan menempatkan orang-orangnya di jajaran direksi dan komisaris, utamanya Dirut dan Komut. Kendati begitu, dia menekankan bahwa Pertamina milik negara yang seyogyanya tidak diisi kepentingan politik.

Pemegang Saham Pertamina

“Pemegang saham Pertamina adalah 100 persen milik Pemerintah, yang diwakili oleh Menteri BUMN, sehingga tidak layak dan tidak pantas bagi Partai Politik menempatkan dua kadernya sebagai Dirut dan Komut Pertamina,” tegasnya.

Untuk tetap menjaga komitmennya dalam pemberantasan korupsi, Fahmy menilai, Prabowo baiknya membatalkan pengangkatan Simon Aloysius sebagai Dirut dan Iwan Bule sebagai Komut Pertamina. “Alternatifnya, keduanya mengundurkan diri sebagai kader dan pengurus Partai Gerindra, kalau kedua kader Partai Gerindra itu tetap bertahan sebagai Dirut dan Komut Pertamina,” tutupnya.(*)