KABARBURSA.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tantangan serius pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama soal penciptaan lapangan kerja.
Ia menyoroti lemahnya ketersediaan data ketenagakerjaan sebagai hambatan utama dalam merespons cepat dinamika pasar tenaga kerja.
“Kalau inflasi naik gara-gara cabai, kita langsung tahu dan bisa atasi. Tapi kalau soal pekerjaan? Data bulanannya tidak ada,” ujar Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Minggu, 7 Juli 2025
Menurut Menkeu, salah satu penyebab lemahnya respons pemerintah dalam mendorong penciptaan lapangan kerja adalah tidak adanya data high frequency seperti halnya inflasi.
Selama ini, data ketenagakerjaan hanya tersedia dua kali setahun melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).
Sri Mulyani mengapresiasi usulan Wakil Ketua Komisi XI Hanif Dhakiri soal pentingnya memasukkan elastisitas penciptaan kerja sebagai indikator makroekonomi.
Namun, ia menekankan bahwa tanpa dukungan data yang akurat dan cepat, indikator tersebut akan sulit diimplementasikan secara efektif.
“Saya setuju dengan ide elastisitas penciptaan kerja, tapi kita harus punya kemampuan data seperti itu dulu. Di Amerika, mereka punya data pekerjaan bulanan, jadi kebijakan bisa langsung dikalibrasi. Kita belum sampai ke situ,” katanya.
Ia bahkan telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mencari cara agar data ketenagakerjaan bisa diperoleh lebih cepat dan lebih rutin.
“Kita butuh sistem pemantauan seperti untuk inflasi. Itu dijaga semua pihak pusat, daerah, bahkan sampai ke desa. Kenapa lapangan kerja tidak?” tegas Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menggarisbawahi risiko besar bila ekonomi tumbuh namun tidak menciptakan lapangan kerja. Menurut dia, pertumbuhan tanpa serapan tenaga kerja hanya akan memperlebar kesenjangan dan menciptakan ketidakpuasan sosial.
“Growth itu seharusnya mentranslate ke job. Tapi kalau kita nggak punya data, gimana kita mau pastikan itu terjadi?” ujarnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut bahwa investasi dan pertumbuhan sejatinya harus diarahkan pada sektor-sektor yang padat karya dan menyentuh masyarakat luas, terutama 40 persen kelompok terbawah. Untuk itu, program bantuan sosial (bansos) tetap akan menjadi prioritas.
“Kita tetap perhatikan kelompok 40 persen terbawah. Karena mereka yang paling rentan terhadap shock ekonomi dan ketidakpastian pasar kerja,” kata Sri Mulyani.
Menkeu menyebut bahwa ke depan, pemerintah akan mencoba memperbaiki sistem monitoring ketenagakerjaan, termasuk dengan mendorong kolaborasi lintas instansi untuk pengumpulan data yang lebih sering dan lebih dalam.
“Kalau inflasi bisa dijaga rame-rame, kenapa lapangan kerja tidak bisa?” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa tekanan ekonomi global menuntut kebijakan yang lebih presisi dan berbasis data.
“Kalau tidak, kita bisa salah langkah. Dan itu mahal biayanya,” tutupnya.(*)