KABARBURSA.COM - Stok beras di gudang Perum Bulog per 29 Mei 2025 resmi menembus angka 4 juta ton. Jumlah ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah Bulog.
Dari total stok itu, sebanyak 2,4 juta ton berasal dari serapan gabah dan beras produksi dalam negeri, sementara sisanya adalah stok akhir tahun lalu yang sebagian besar merupakan hasil impor.
Namun, lonjakan stok ini diprediksi memunculkan sejumlah persoalan struktural yang harus segera diatasi.
Pengamat pertanian, Khudori menilai pencapaian tersebut di satu sisi merupakan prestasi, namun di sisi lain menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
“Beras adalah barang mudah rusak. Idealnya hanya disimpan 4 bulan. Lebih dari itu harus segera disalurkan agar tidak turun mutu atau bahkan rusak,” jelas Khudori dalam keterangan resminya kepada KabarBursa.com, Senin, 2 Juni 2025.
Penyimpanan jangka panjang, kata dia, meningkatkan biaya perawatan dan berisiko menyebabkan penyusutan volume serta penurunan kualitas. “Kian lama penyimpanan, kian besar biaya perawatan. Ini akan membebani Bulog sebagai korporasi,” ujarnya.
Khudori juga menyoroti minimnya penyaluran sepanjang 2025. Hingga akhir Mei, Bulog baru menyalurkan 181.173 ton beras untuk operasi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Bahkan program bantuan pangan beras yang sedianya disalurkan pada Januari–Februari juga sempat dihentikan. Akibatnya, stok menumpuk dan kapasitas gudang terlampaui.
Bulog kini harus menyewa gudang tambahan berkapasitas 1,4 juta ton karena kapasitas internal 3,7 juta ton telah penuh. Kondisi tersebut turut menyeret kinerja keuangan perusahaan yang pada kuartal I-2025 mencatatkan kerugian sebesar Rp1,4 triliun.
Untuk menekan stok menjadi 1,2 juta ton di akhir 2025, Bulog harus menyalurkan sekitar 2,8 juta ton dalam 7 bulan ke depan atau rata-rata 400 ribu ton per bulan.
Namun, menurut Khudori, angka itu tidak mudah dicapai karena sepanjang sejarah, realisasi penyaluran sebesar itu hanya tercapai pada dua bulan—Desember 1997 dan Februari 1998—saat krisis parah melanda Indonesia.
Sebagai perbandingan, sepanjang 2024 Bulog menyalurkan 3,697 juta ton beras atau rata-rata 308 ribu ton per bulan. Namun itu didorong oleh bantuan pangan sebesar 1,97 juta ton dan SPHP sebesar 1,4 juta ton.
Sementara pada tahun ini bantuan pangan yang sudah diputuskan hanya 960 ribu ton, dan penyerapan operasi pasar sangat tergantung dinamika harga di pasar.
“Usia beras di gudang terus bertambah. Saat ini setidaknya ada ratusan ribu ton beras berusia 9–14 bulan dan puluhan ribu ton berusia lebih dari 14 bulan. Beras-beras ini harus segera disalurkan,” katanya.
Maksimalkan Outlet Penyaluran Beras di Bulog
Khudori menyarankan agar pemerintah segera mengoptimalkan semua outlet penyaluran beras seperti yang telah diatur dalam Inpres No. 6/2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto.
Outlet itu mencakup SPHP, bantuan pangan reguler maupun luar negeri, tanggap darurat bencana, distribusi untuk ASN, TNI, Polri, serta program makan bergizi gratis.
“Instruksi Presiden itu harus segera diturunkan dalam bentuk regulasi konkret oleh kementerian atau lembaga. Ini untuk memastikan penyaluran setidaknya 2,8 juta ton bisa dilakukan,” ujar Khudori.
Ia juga membuka ruang atas opsi ekspor, namun menekankan bahwa hal itu hanya bisa dilakukan bila produksi dalam negeri terbukti mencukupi. “Ekspor atau tidak sebaiknya diputuskan akhir September karena saat itu produksi sudah mencapai 80–85 persen,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menilai kebijakan pembelian gabah tanpa syarat kualitas yang berlaku saat ini perlu dikoreksi. “Pembelian gabah tanpa syarat kualitas memang menolong petani, tapi membuka laku lancung yang tidak mendidik. Rafaksi harga gabah mesti diberlakukan lagi,” tegasnya.
Khudori pun mengusulkan agar harga pembelian beras Bulog dikoreksi menjadi Rp13.000 per kg agar menarik dan harga eceran tertinggi (HET) disesuaikan. Gabah dia nilai input beras. Ketika harga gabah naik, maka tidak masuk akal harga beras tidak ikut disesuaikan.(*)