KABARBURSA.COM - Kementerian Perhubungan mengonfirmasi rencana pemerintah untuk menerapkan subsidi pada layanan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek yang berbasis nomor induk kependudukan (NIK).
Namun, implementasi subsidi ini akan dilakukan secara bertahap dan tidak akan segera berlaku. Dengan demikian, tarif KRL Jabodetabek dipastikan tidak akan mengalami perubahan dalam waktu dekat.
Risal Wasal, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, menjelaskan bahwa rencana subsidi berbasis NIK yang akan diterapkan pada 2025 merupakan bagian dari upaya Ditjen Perkeretaapian (DJKA) untuk menyesuaikan tarif KRL dengan subsidi yang lebih terarah.
“DJKA memastikan belum ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dalam waktu dekat. Skema tarif berbasis NIK belum akan diberlakukan segera,” tegas Risal dalam pernyataan tertulisnya, Kamis 29 Agustus 2024 kemarin..
Skema subsidi tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK masih dalam tahap pembahasan dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan alokasi subsidi nonenergi untuk public service obligation (PSO) tahun anggaran 2025 tepat sasaran. “Skema ini akan diberlakukan secara bertahap dan akan disosialisasikan kepada masyarakat sebelum diterapkan,” kata Risal.
DJKA juga akan membuka forum diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan bahwa skema tarif yang diterapkan tidak membebani pengguna layanan KRL Jabodetabek. Diskusi ini akan dilakukan setelah skema tarif diselesaikan secara internal.
Pemerintah sebelumnya telah merencanakan perubahan skema subsidi untuk layanan KRL Jabodetabek yang akan berbasis NIK mulai 2025. Rencana ini tertera dalam Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 pada bagian subsidi nonenergi, yang berhubungan dengan peningkatan layanan umum di sektor transportasi.
Dalam RAPBN 2025, total subsidi nonenergi untuk kewajiban pelayanan publik (PSO) dipatok sebesar Rp7,96 triliun, meningkat 0,9 persen dari outlook Tahun Anggaran 2024 yang mencapai Rp7,88 triliun. Subsidi ini termasuk untuk PSO transportasi, di mana PT Kereta Api Indonesia (KAI) mendapatkan alokasi subsidi PSO sebesar Rp4,79 triliun untuk berbagai layanan, termasuk KRL Jabodetabek.
Rencana perubahan skema subsidi KRL Jabodetabek ini sejalan dengan wacana penyesuaian tarif transportasi publik yang telah beredar. Direktur Operasi dan Pemasaran PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter, Broer Rizal, mengonfirmasi bahwa perusahaan telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek kepada Kementerian Perhubungan. Namun, keputusan akhir masih menunggu persetujuan pemerintah.
VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, menegaskan bahwa perseroan akan mengikuti keputusan regulator terkait penyesuaian tarif. "Tarif masih menunggu keputusan dari DJKA Kemenhub. Kami akan patuh terhadap aturan yang ditetapkan oleh regulator,” ujar Anne.
Saat ini, tarif KRL Jabodetabek sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. 354/2020 adalah Rp3.000 untuk 25 km pertama, dengan tambahan Rp1.000 untuk setiap 10 km berikutnya.
Serapan anggaran subsidi PSO mengalami peningkatan rata-rata 2,4 persen per tahun dari Rp4,74 triliun pada 2020 menjadi Rp5,09 triliun pada 2023. Untuk Tahun Anggaran 2024, subsidi PSO diperkirakan mencapai Rp7,88 triliun, dengan kenaikan ini mendukung LRT Jabodebek.
KRL Commuter Line mencatatkan angka penumpang sebanyak 179.165.921 orang di seluruh area pelayanan pada semester pertama 2024. Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tercatat sebanyak 155.331.685 penumpang.
Penumpang KRL Melonjak 2024
Peningkatan volume pengguna KRL Commuter Line menunjukkan tren yang terus membaik. VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus, menyebutkan bahwa semester pertama 2024 mengalami lonjakan volume pengguna sebesar 15 persen dibandingkan semester pertama 2023, seperti tercantum dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Kamis 11 juli 2024 lalu.
Peningkatan signifikan terlihat pada rute KRL Commuter Line Yogyakarta-Palur dan Basoetta, yang masing-masing mengalami lonjakan sebesar 130 persen, melayani 3.764.314 dan 1.098.595 penumpang.
Tren positif juga muncul pada KRL Commuter Line Jabodetabek dengan kenaikan 15 persen, dari 156.816.151 penumpang pada semester pertama 2023 menjadi jumlah yang lebih tinggi pada 2024.
Di rute Merak, KRL Commuter Line mengalami peningkatan volume pengguna sebesar 29 persen, dengan total 2.106.257 penumpang.
Sementara itu, layanan KRL Commuter Line di wilayah Bandung menunjukkan kenaikan 7 persen, dari 7.238.438 penumpang pada semester pertama 2023 menjadi 7.759.017 penumpang pada periode yang sama tahun ini.
Kenaikan juga tercatat pada Commuter Line Prameks dan wilayah Surabaya. Commuter Line Prameks mengalami peningkatan volume pengguna sebesar 10 persen dengan total 476.002 penumpang, sementara wilayah Surabaya juga mencatat kenaikan 10 persen, melayani 7.145.567 penumpang.
Di semester kedua 2024, KAI Commuter berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan demi memenuhi kebutuhan seluruh penggunanya, tambah Joni.
Joni mengungkapkan bahwa KAI Commuter telah meningkatkan frekuensi perjalanan KRL Commuter Line, khususnya selama periode puncak seperti libur Lebaran dan libur sekolah baru-baru ini. Pada musim Lebaran tahun ini, KAI Commuter menambah 6 perjalanan untuk rute KRL Commuter Line Yogyakarta-Palur dan 4 perjalanan tambahan lainnya.
Selain itu, KAI Commuter terus berinovasi dalam sistem pembayaran dengan memperluas penggunaan Kartu Multi Trip (KMT). Kini, KMT memungkinkan masyarakat untuk membayar tiket KRL Commuter Line, LRT, MRT, serta berbagai layanan bus seperti Bus Trans Jakarta, Bus Trans Yogyakarta, Bus Trans Jateng, dan Bus Trans Jatim.
"Selama semester pertama tahun ini, tercatat bahwa 49,42 persen transaksi pembayaran tiket KRL Commuter Line dilakukan melalui KMT. Sementara itu, pembayaran menggunakan kartu uang elektronik bank mencapai 34,12 persen, dan transaksi berbasis QR Code menyumbang 16,46 persen," jelas Joni. (*)