KABARBURSA.COM - Kementerian Pertanian (Kementan) menepis adanya rencana impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam terkait Program Makan Bergizi Gratis yang diprakarsai Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementan, Moch. Arief Cahyono, menjelaskan bahwa Kementan tidak memiliki rencana untuk melakukan impor tersebut. Sebaliknya, Kementan mengajak investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia.
"Perlu ditegaskan bahwa Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kebijakan Kementan adalah mengundang investor dari Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan produksi susu nasional, bukan mengimpor produk susu," ujar Arief. Seperti dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu 27 Oktober 2024.
Arief menyatakan bahwa pernyataan ini perlu disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar terkait investasi perusahaan asal Vietnam yang direncanakan menghasilkan produksi susu sebanyak 1,8 juta ton di Indonesia.
Kementan, menurut Arief, berfokus pada kerja sama peningkatan kapasitas produksi dalam negeri agar Indonesia mencapai kemandirian pangan, sesuai dengan arahan Presiden. Investor dari Vietnam rencananya akan mengelola lahan 10.000 hektar di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dan membangun fasilitas pengolahan susu yang diproyeksikan mampu menghasilkan hingga 1,8 juta ton per tahun.
“Target produksi ini bukanlah hasil dari impor, melainkan dari kapasitas produksi lokal yang akan dibangun dan ditingkatkan melalui investasi tersebut,” jelas Arief.
Jika investasi tersebut berjalan sesuai rencana, Kementan memperkirakan produksi susu dalam negeri akan mencapai target 1,8 juta ton dalam waktu tiga hingga lima tahun mendatang. "Dengan demikian, produksi dalam negeri dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan nasional yang saat ini masih mengandalkan impor sebesar 3,7 juta ton per tahun," imbuhnya.
Arief berharap inisiatif ini akan menciptakan lapangan kerja, menekan angka pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi investasi. Ia menambahkan, rencana ini adalah langkah konkret Kementan dalam mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat industri persusuan nasional untuk mencapai kemandirian pangan nasional.
"Kami berharap rekan-rekan media dapat menyampaikan informasi ini secara utuh dan akurat, serta mendukung Kementan dalam mendorong pembangunan industri peternakan nasional guna mencapai kemandirian protein hewani di Indonesia," ujar Arief.
Awalnya Wamentan: Impor Sapi Perah
Sekedar mengingatkan, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memberikan penjelasan mengenai negara asal impor sapi perah yang akan mendukung program susu gratis dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Sudaryono menyatakan bahwa negara asal impor sapi tersebut dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan pengimpor. Kementerian Pertanian (Kementan) tidak akan menentukan secara khusus negara asal impor, tetapi menyerahkan keputusan kepada perusahaan terkait.
“Asal impor sapi perah akan disesuaikan dengan preferensi perusahaan. Tentunya, perusahaan akan mempertimbangkan negara yang memiliki iklim serupa dengan Indonesia, seperti Meksiko atau Brasil, agar adaptasi sapi lebih mudah. Tapi kita tidak membatasi, semua bisa disesuaikan,” jelas Sudaryono usai menghadiri peluncuran buku ‘Anti-mainstream Bureaucracy’ di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.
Lebih lanjut, Sudaryono mengatakan, bahwa Kementan hanya berperan dalam memberikan bantuan teknis, seperti pengurusan birokrasi, perizinan, dan penyediaan lahan untuk perusahaan yang ingin mendatangkan sapi perah ke Indonesia.
Keputusan mengenai asal sapi dan pengelolaannya sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab perusahaan atau pengusaha yang berinvestasi.
Sudaryono juga menyebutkan bahwa hingga saat ini, sudah ada sekitar 46 perusahaan yang menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra pemerintah dalam impor sapi perah. Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri dari perusahaan lokal dan koperasi, dengan komitmen jumlah impor yang bervariasi. Ada yang berkomitmen mengimpor mulai dari ribuan hingga ratusan ribu ekor sapi.
“Sekitar 46 perusahaan sudah menyatakan komitmen, dengan jumlah yang bervariasi. Ada yang komitmen untuk mengimpor 100.000 ekor, ada yang 50.000, bahkan ada yang hanya 5.000 ekor. Perusahaan lokal maupun koperasi juga ikut serta dalam program ini,” ungkap Sudaryono.
Pengajuan Masih Komitmen
Hingga saat ini, total komitmen impor sapi perah yang telah diajukan mencapai 1,3 juta ekor. Meski begitu, Sudaryono menegaskan bahwa sapi-sapi tersebut belum tiba di Indonesia, melainkan masih dalam tahap komitmen dari perusahaan-perusahaan tersebut.
Sebagai bagian dari program pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah melalui Kementerian Pertanian berencana untuk membuka impor sapi perah dalam jumlah besar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi susu domestik demi mendukung program Makan Siang Bergizi Gratis, yang menjadi salah satu program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda, pemerintah menargetkan impor sapi perah mencapai 1 juta ekor dalam lima tahun ke depan.
“Impor sapi perah ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan susu domestik. Saat ini, 80 persen kebutuhan susu nasional masih bergantung pada impor,” kata Agung Suganda di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu, 7 September 2024.
Program distribusi susu gratis merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis, yang menyasar anak-anak di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga pesantren.(*)