KABARBURSA.COM - Pendapatan kelompok kelas menengah Indonesia mengalami tekanan berat dalam lima tahun terakhir. Dampaknya tidak sekadar melemahkan daya beli, tetapi juga menggerus tabungan rumah tangga, elemen yang selama ini menjadi sokongan utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Ekonom senior Fithra Faisal menilai, kelompok menengah kini berada dalam fase penyusutan pendapatan yang mengkhawatirkan. “Middle income class itu anjlok income-nya selama lima tahun terakhir,” kata Fithra dalam keterangannya, Senin, 26 Mei 2025.
Salah satu indikator yang memperkuat kesimpulan ini adalah data simpanan perbankan. Berdasarkan catatan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), rata-rata nilai tabungan masyarakat Indonesia pada Februari dan Maret 2025 hanya sebesar Rp1,7 juta. Padahal, menurut Fithra, lima tahun lalu nilainya hampir dua kali lipat. “Hampir setengahnya,” ujarnya.
Tren ini sejalan dengan temuan survei konsumen Bank Indonesia (BI). Indeks tabungan kelompok menengah pada Februari 2025 berada di angka 100,7, turun tipis dari Februari tahun sebelumnya di posisi 100,5, namun tetap menjadi yang terendah sejak Maret 2024.
Dari sisi proporsi, tabungan rumah tangga kini hanya menyumbang 14,7 persen terhadap total pengeluaran, terendah sejak Desember 2021 (14,1 persen). Hampir seluruh kelompok pengeluaran mengalami penurunan:
- Pengeluaran Rp1 juta–Rp2 juta stagnan di 15,3 persen, sama seperti Januari 2024.
- Kelompok Rp2,1 juta–Rp3 juta anjlok ke 13,4 persen, dari sebelumnya 16,2 persen.
- Rentang Rp3,1 juta–Rp4 juta turun ke 14,4 persen, posisi terendah sejak akhir 2021.
- Bahkan kelompok pengeluaran di atas Rp5 juta pun tergerus ke 16,3 persen, dari 19,3 persen pada Januari 2024.
Menurut Fithra, penurunan tajam ini tak bisa dilepaskan dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi dalam dua tahun terakhir. “Anjlok karena mereka terlempar dari sektor formal, yang mana itu adalah industri,” jelasnya.
Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 20 Mei 2025 mencatat jumlah kasus PHK nasional mencapai 26.455 kasus, dengan Jawa Tengah menjadi daerah tertinggi (10.695 kasus), disusul Jakarta (6.279 kasus) dan Riau (3.570 kasus). Sektor yang terdampak meliputi industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta jasa.
Fithra menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memulihkan industri padat karya, sebagai tulang punggung penciptaan lapangan kerja formal dan jaring pengaman pendapatan masyarakat.
“Sehingga ketika pemerintah bisa fokus kepada industri, maka ini bisa memperbesar sektor formal, menaikkan potensi pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, ia meyakini bahwa pemulihan industri akan menopang keberlanjutan konsumsi rumah tangga. Dalam jangka menengah, hal ini menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen secara berkelanjutan.
“Dan pada akhirnya kita bisa melihat sustainability dari konsumsi ke depan akan lebih signifikan lagi, dan pertumbuhan ekonomi yang di atas 5 persen akan terrealisasi menurut saya,” pungkasnya.
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Jilid II
Salah satu cara mengatasi tekanan ekonomi ini adalah dengan menghadirkan kebijakan yang langsung menyentuh beban pengeluaran rumah tangga. Pemerintah pun merespons dengan menyiapkan paket stimulus ekonomi yang rencananya akan diluncurkan pada 5 Juni 2025.
Rangkaian stimulus ini tidak hanya bertujuan memulihkan daya beli masyarakat, tetapi juga mendorong konsumsi domestik yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beberapa komponen utama yang telah diumumkan mencakup:
- Diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi 79,3 juta rumah tangga pelanggan nonsubsidi, khususnya golongan R-1 dan R-2 dengan daya 900 VA hingga 2.200 VA. Potongan ini diberikan secara otomatis untuk konsumsi bulan Juni dan Juli 2025.
- Bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), berupa beras 10 kg, minyak goreng, dan telur ayam yang disalurkan selama tiga bulan ke depan.
- Transfer tunai langsung (cash transfer) senilai Rp600 ribu untuk pekerja berpenghasilan rendah, terutama mereka yang terdampak PHK atau mengalami pemotongan jam kerja akibat pelemahan sektor industri.
- Diskon premi asuransi kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk sektor-sektor padat karya, khususnya yang bergerak di manufaktur tekstil, alas kaki, dan otomotif, dengan harapan dapat meringankan beban operasional pelaku usaha serta menekan potensi PHK lanjutan.
Secara strategis, paket stimulus ini dirancang sebagai jembatan fiskal untuk menjaga daya beli kelas menengah-bawah sekaligus menciptakan ruang fiskal baru bagi pemulihan industri. Pemerintah berharap stimulus ini tidak hanya menjadi penyangga konsumsi dalam jangka pendek, tetapi juga mengaktifkan kembali mesin produksi nasional dengan menciptakan demand agregat yang sehat.
Lebih jauh, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebut bahwa program ini dikombinasikan dengan upaya perluasan program padat karya, peningkatan penyaluran kredit UMKM, serta penguatan program Kartu Prakerja versi lanjutan. Semua ini ditujukan agar ekonomi Indonesia tetap tumbuh di atas 5 persen pada semester II 2025, meskipun tekanan global dan domestik belum sepenuhnya reda.
Jika direalisasikan tepat waktu, stimulus ini berpotensi menjadi katalis yang cukup signifikan untuk membalikkan tren pelemahan konsumsi rumah tangga, khususnya di lapisan masyarakat yang selama ini menjadi buffer utama perekonomian nasional: kelas menengah pekerja formal. (*)