KABARBURSA.COM - Anggaran pemerintah untuk membayar bunga utang semakin membesar. Pada 2025, berdasarkan dokumen Nota Keuangan dan RAPBN, anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai Rp552,9 triliun.
Jumlah ini meningkat sekitar 10,8 persen dibandingkan dengan outlook pembayaran bunga utang tahun ini yang sebesar Rp499 triliun.
Jika dibandingkan dengan tahun 2020, di mana anggaran untuk bunga utang adalah Rp314,1 triliun, ada kenaikan lebih dari Rp200 triliun.
“Pembayaran bunga utang mencakup pembayaran kupon atas SBN (Surat Berharga Negara), bunga atas pinjaman dan biaya lain yang timbul dalam rangka menjalankan program pengelolaan utang,” dikutip dari Nota Keuangan RAPBN 2025, Senin, 19 Agustus 2024,
Pemerintah mengungkapkan bahwa peningkatan alokasi untuk bunga utang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.
Secara mendasar, kenaikan bunga utang disebabkan oleh volatilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan perubahan tingkat suku bunga.
Selain itu, faktor eksternal seperti sentimen pasar terhadap instrumen surat berharga negara, volume kebutuhan pembiayaan anggaran, dan kondisi perekonomian saat ini juga berkontribusi terhadap beban bunga.
“Peningkatan beban bunga yang ditanggung oleh pemerintah pada tahun 2024 dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan yang sangat volatile,” kata pemerintah.
Sebagai perbandingan, besaran belanja bunga utang kini lebih besar daripada anggaran untuk pos-pos strategis lainnya. Misalnya, anggaran subsidi energi dan non-energi hanya sebesar Rp309,1 triliun. Selain itu, anggaran belanja bunga utang juga jauh melampaui anggaran kesehatan sebesar Rp197,8 triliun dan anggaran pembangunan infrastruktur yang mencapai Rp400,3 triliun.
Tertinggi Kedua di Benua Asia
Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF, Riza Annisa Pujarama mengungkap, perkembangan utang Indonesia semakin mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Kementerina Keuangan (Kemenkeu), per Juli 2024 utang Indonesia mencapai Rp8,502 triliun.
Sementara bunga utang, tutur Riza, kebutuhan pembiayaan utang Indonesia sebesar Rp775,9 triliun yang jatuh tempo ditambah bunga utang sebesar Rp552,85 triliun yang harus dibayarkan di tahun 2025.
“Yang menjadi permasalahan dari pembiayaan adalah, semakin tingginya pembiayaan utang kita risikonya adalah bunga utang semakin tinggi. Kenapa kita harus perhatikan? Yield-nya, imbal hasil dari penarikan utang kita itu sangat tinggi,” kata Riza dalam acara diskusi publik bertajuk ‘RAPBN di Masa Transisi: Apa Saja yang Harus Diantisipasi?’ yang diikusi secara daring, Minggu, 18 Agustus 2024.
Dibandingkan negera-negara di Asia, kata Riza, yield 10 tahun Indonesia berada di level 6,705. Adapun angka itu menempati posisi tertinggi kedua setelah India sebesar 6,871.
“Dibandingkan dengan South East Asean, kita itu paling tinggi biaya utangnya,” jelasnya.
Sementara utang jatuh tempo Indonesia di pasar Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun 2025 sebesar Rp705,5 triliun. Sedangkan untuk utang pinjaman internasional sebesar Rp94,83 triliun di tahun 2025.
RAPBN 2025 Kurang Optimis
Di sisi lain, Riza menilai, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 tidak seoptimis tahun-tahun sebelumnya. Hal itu mengacu pada postur asumsi dasar makro ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2024.
“Kalau dari sisi asumsi dasar makro, untuk RAPBN tahun 2025 ini tidak seoptimis dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi lebih rasional sehinggi diharapkan nanti target-target pembangunan dan sasarannya mudah-mudahan bisa tercapai,” jelasnya.
Berdasarkan target pertumbuhan ekonomi 2025, pemerintahan selanjutnya menargetkan pertumbuhan yang sama dengan tahun sebelumnya, yakni 5,2 persen dengan tingkat inflasi yang menurun dari 2,8 persen menjadi 2,5 persen di tahun 2025.
Akan tetapi, Riza mengingatkan bahwa inflasi yang rendah lantaran tiga bulan terakhir ekonomi Indonesia juga mengalami deflasi. Dia menilai, deflasi yang terjadi secara beruntun menandakan rendahnya daya beli masyarakat.
“Ini pada gilirannya, daya beli ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran, dari sisi konsumsi rumah tangga,” jelasnya.
Di sisi lain, Riza juga memaparkan target suku bunga SBN 10 tahun naik menjadi 7,1 persen di tahun 2025 dari angka sebelumnya sebesar 6,1 persen di tahun 2024. Dia menilai, naiknya suku bunga SBN terjadi lantaran kondisi ekonomi global yang masih berdinamika tinggi hingga tahun depan.
“Sehingga risiko masih besar terhadap capital outflow, sementara itu di sisi lain Indonesia itu profil jatuh tempo utangnya di tahun depan itu sangat tinggi, sekitar Rp700 triliun. Itu belum sama pembayaran suku bunga utangnya,” jelasnya.
Sementara nilai tukar rupiah, kata dia, terdepresiasi lebih dari Rp16.000 per dolar Amerika Serikat (AS) sepanjang tahun 2024. Sehingga, tutur Riza, asumsi dasar nilai tukar rupiah naik dengan rata-rata Rp10.000.
Menurutnya, hal tersebut menjadi sinyalemen bagi perekonomian Indonesia terkait daya saing nilai tukar yang menurun. Riza mengingatkan, nilai tukar rupiah perlu diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap kinerja perdangan ekspor-impor.
Di sisi lain, target harga minyak mentah juga masih ditargetkan dengan angka yang sama, yakni 82. Riza menyebut, pergerakan harga komoditas juga sudah stabil kendati tidak begitu tinggi.
Akan tetapi, produksi minyak dan gas (migas) menglami penurunan. Riza menyebut, hal itu terjadi lantaran sumur-sumur migas di Indonesia sudah terlampau tua. Sementara sumber migas belum banyak ditemukan. (*)