KABARBURSA.COM - Pengembangan ekonomi syariah menjadi tantangan di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pertumbuhan industri ini dinilai berjalan lambat, padahal memiliki potensi besar. Dan, Indonesia dianggap tidak berhasil memanfaatkan peluang yang ada.
Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Associate Hakam Naja menyoroti sejumlah masalah dalam ekonomi syariah. Dia menyebut, sektor ekonomi syariah belum dioptimalkan.
Dia ungkapkan, salah satunya adalah keuntungan dari makanan dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia justru banyak dinikmati oleh negara seperti Thailand, Vietnam, dan India.
"Posisi Indonesia bagaimana? Ini baru membicarakan lokal, belum skala internasional," kata Hakam Naja, Jumat, 30 Agustus pekan kemarin.
Selain itu, lanjut Hakam, Indonesia masih belum dapat menjadi negara pengeksport makanan terbesar ke negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Justru, posisi pertama yang mengekspor ke negara-negara Islam adalah Brazil, lalu Amerika Serikat (AS), India, Rusia, dan Indonesia di posisi kelima.
“Maka dapat diambil kesimpulan di negara kita sendiri belum bisa dioptimalkan, apa lagi ke negara luar. Diharapkan pemerintahan baru nanti dengan berbagai komponen halal dapat dinikmati oleh 282 juta penduduk Indonesia," ucap Hakam Naja.
Begitu juga dengan industri syariah. Hakam menilai Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dia menyontohkan Malaysia yang telah membangun manajemen perekonomian syariah sejak 10 tahun yang lalu, dan kini dapat maju karena peran negaranya sendiri.
Perbankan syariah di Malaysia sanggup mencatat pangsa pasar 40 persen dengan total penduduk muslim hanya 20 juta jiwa. Sedangkan Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk muslim hanya sebesar 7 persen dari total perbankan. Produk keuangannya juga masih didominasi produk konvensional.
"Di Malaysia itu perekonomian syariahnya benar-benar hidup," ujarnya.
Potensi Ekonomi Islam
Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Paramadina Handi Risza mengutip Global Islamic Ekonomi, mengatakan prospek sektor ekonomi Islam sangat menjanjikan.
Di tahun 2002, nilainya sudah mencapai USD2,29 atau tumbuh 9,5 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Angka itu terus meningkat setiap tahunnya.
"Karena sudah menjadi tren global, bahkan saya tidak bisa membayangkan jika yang menjadi pusatnya adalah Singapura atau bahkan China. Indonesia sebagai negara mayoritas Islam sudah seharusnya dijadikan role model bagi perkembangan ekonomi global saat ini,” kata Handi Risza.
Apalagi, ujarnya, aset industri keuangan syariah Indonesia menempati posisi ke tujuh secara global. Begitu juga dengan bank syariah di Indonesia yang menempati posisi ke-10 di jajaran bank syariah dengan kapitalisasi pasar besar.
Selain itu, total aset asuransi syariah Indonesia menempati posisi ke enam, surat utang syariah alias sukuk di posisi ke tiga, dan dana syariah berada di peringkat ke sembilan global. Adapun total aset keuangan syariah Indonesia pada tahun 2023 sangat besar, mencapai Rp2.582,25 triliun.
"Sinergi dan interkoneksi ekosistem ekonomi syariah akan terkoneksi dengan bisa tumbuh, bahkan untuk haji dapat menjadi primadona," kata Handi.
Tak hanya itu, Handi Risza juga menyarankan agar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang memberikan ruang dan kesempatan bagi ekonomi dan keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan negara.
"Ekonomi dan keuangan syariah harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN 2025-2029) dan jangka panjang (RPJPN 2025-2045)," kata Handi.
Sedangkan, Peneliti INDEF Izzudin Al Farras Adha menyebut industri pasar modal syariah, perbankan syariah, dan nonbank syariah di Tanah Air berkembang drastis. Namun, meski aset terus meningkat, tetapi peringkatnya menurun.
"Artinya negara-negara lain jauh lebih cepat capaiannya, dan perlu ditingkatkan terus agar dapat bisa mengimbangi tidak seperti lima tahun belakangan," kata Farras.
Sementara, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Nur Hidayah mengatakan Prabowo perlu merancang strategi pengembangan ekonomi syariah agar mampu membawa Indonesia sebagai pemain kunci dalam industri halal global.
Dia menyarankan, pemerintah mendatang harus memperhatikan peluang dan tantangan yang ada untuk mengembangkan ekonomi syariah secara lebih optimal, sehingga strategi yang diterapkan dapat berjalan dengan lebih efektif.
"Peningkatan daya saing di pasar global sangat penting, seperti yang diindikasikan dalam laporan SGIER (State of the Global Islamic Economy Report), untuk memastikan produk dan layanan halal Indonesia mampu bersaing dan mendominasi di panggung internasional," jelasnya.