KABARBURSA.COM - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan agar tepung terigu dan garam konsumsi masuk dalam daftar bahan pokok penting yang harus dijamin ketersediaannya.
"Usulan ini datang dari berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan ketersediaan tepung terigu dan garam konsumsi. Kami akan memastikan ketersediaannya, dan jika diperlukan, akan dicadangkan sebagai cadangan pangan pemerintah," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy di Jakarta, Senin 29 Juli 2024.
Sarwo Edhy menambahkan bahwa usulan ini didasarkan pada tingginya konsumsi masyarakat terhadap kedua komoditas tersebut.
"Ini bukan keharusan, tapi jika memang diperlukan, kami siap mencadangkannya," katanya.
Saat ini, terdapat 11 komoditas yang masuk dalam cadangan pemerintah, yaitu beras, bawang, cabai, kedelai, jagung, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mendorong semua pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi ekosistem pangan nasional yang mandiri dan berdaulat dengan integritas penuh.
Menurut Arief, ketahanan pangan nasional yang mandiri dan berdaulat dibangun di atas ekosistem pangan yang berkelanjutan. Ini bertujuan melindungi petani, peternak, dan nelayan, serta meningkatkan daya saing dan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
"Melalui ekosistem yang ramah lingkungan, jejak karbon dari hilirisasi pangan dapat dikurangi secara bertahap," kata Arief.
Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha pangan untuk bersinergi dalam integrasi horizontal ekosistem pangan nasional demi kepentingan bersama, guna mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan.
Ritel Modern Berpotensi
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan bahwa harga sejumlah bahan pokok di ritel modern berpotensi naik akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Bahan pokok yang dimaksud termasuk beras, gula, dan produk berbahan baku kedelai.
Ketua Umum Aprindo, Roy Mandey, menjelaskan bahwa penguatan dolar AS adalah masalah global yang juga berdampak pada sektor ritel.
“Pelemahan rupiah dan peningkatan dolar ini adalah masalah global. Kita tahu bahwa The Fed menaikkan suku bunga menjadi 5,25 persen hingga 5,5 persen, sehingga kita harus menaikkannya menjadi 6,25 persen. Dampak ini akan mempengaruhi sektor ritel,” kata Roy Mandey dalam konferensi pers kemarin, Sabtu, 29 Juni 2024.
Roy menjelaskan bahwa kenaikan harga bahan pokok bukan disebabkan oleh ritel, melainkan karena produsen dan pemasok yang menaikkan harga akibat bahan baku yang diimpor terkena dampak penguatan dolar AS.
“Bahan baku dan bahan penolong yang diproduksi oleh supplier atau produsen menjadi lebih mahal karena mereka harus membayar dengan dolar, sementara pendapatan mereka dalam rupiah. Hal ini membuat harga jual di ritel naik,” jelasnya.
“Ritel tidak menaikkan harga, namun karena produsen dan supplier menaikkan harga bahan baku dan penolong, maka harga di hilir otomatis naik,” katanya menambahkan.
Bahan pokok yang diperkirakan akan mengalami kenaikan harga meliputi gula konsumsi, beras, dan produk berbahan baku kedelai.
Roy menjelaskan bahwa beberapa bahan baku ini diprediksi naik harganya karena sebagian besar masih diimpor.
“Kedelai, misalnya, harus diimpor dari Amerika Latin. Begitu juga dengan beras dan gula yang masih diimpor. Jika subsidi dari pemerintah tidak naik, maka harga jual akan naik,” tutupnya.
HET Menjadi Tantangan dan Sulit
Untuk diketahui, nilai tukar dolar AS terhadap rupiah belakangan ini menguat, dengan kisaran Rp16.300-16.400 dalam beberapa pekan terakhir.
Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa menurunkan harga eceran tertinggi (HET) beras menjadi tantangan dan sulit dilakukan. Meskipun saat ini merupakan musim panen raya yang melimpah, namun harga beras tetap sulit untuk ditekan.
“Harga eceran (beras) sulit turun meskipun panen raya melimpah,” ujar Jokowi di Pasar Senggol, Kota Dumai, Riau, Sabtu, 1 Juni 2024.
Menurutnya, biaya produksi yang harus ditanggung oleh para petani juga mengalami kenaikan signifikan, termasuk biaya sewa lahan, pemakaian pupuk, pembelian bibit, dan upah tenaga kerja. Jokowi menekankan bahwa masyarakat perlu memahami kondisi ini.
“Biaya agro input, sewa lahan, pupuk, bibit, dan biaya tenaga kerja semuanya naik. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami bahwa petani juga perlu mendapatkan keuntungan dan kesejahteraan,” ujarnya.
Meskipun demikian, Jokowi juga menegaskan bahwa harga beras di pasaran tidak boleh terlalu tinggi sehingga memberatkan masyarakat. Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen untuk menjaga keseimbangan harga yang adil bagi semua pihak, baik bagi masyarakat maupun para petani.
“Mencari keseimbangan seperti itu bukanlah hal yang mudah, di mana masyarakat merasa puas dan petani juga merasa bahagia dengan kondisi tersebut,” tambahnya. (*)