KABARBURSA.COM - Wakil Menteri Kementerian Keuangan II, Thomas Djiwandono, memenuhi panggilan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024. Agenda hari ini merupakan panggilan Prabowo kepada calon wakil menteri dan kepala badan dalam susunan pemerintah periode 2024-2029.
Selepas pertemuan tersebut, Thomas mengaku akan menjaga keuangan negara melalui Kementerian Keuangan. Dia berkomitmen untuk mendorong pembangunan, menciptakan iklim investasi yang baik, dan mendukung berbagai sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kita akan menjaga keuangan negara di kemenkeu mendorong pembangunan kita menciptakan investasi dan mendukung sektor-sektor untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat kedepannya," kata Thomas kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024.
Bersama Menteri Keungan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan I Suhaisil Nazara, Thomas mengaku akan mengoptimalkan penerimaan negara. Dia pun menhgatakan akan segera menyusun program untuk mengoptimalkan hal tersebut. "Pak Prabowo tadi menyebutkan Kamboja 18 persen, kita diminta untuk melakukan segala upaya strategi dan tata cara dan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut," ungkapnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan Prabowo meminta dirinya untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet yang akan dibentuk. Dia juga mengakui dirinya telah terlibat dalam diskusi panjang bersama Prabowo dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka mengenai transisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Diskusi tersebut mencakup berbagai program unggulan yang direncanakan oleh pasangan terpilih, termasuk evaluasi terhadap efektivitas program-program tersebut serta dampaknya terhadap masyarakat.
“Dalam pertemuan itu, kami membicarakan berbagai hal terkait APBN 2025, terutama bagaimana program-program yang telah disusun dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ini merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh Pak Prabowo,” kata Sri Mulyani usai pertemuan dengan Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024.
Sri Mulyani mengatakan Prabowo menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan negara. Arahan ini mencakup pengelolaan sektor perpajakan, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta bagaimana mengelola pengeluaran negara dengan lebih efisien. Menurutnya, efektivitas dan kualitas belanja negara, baik untuk kementerian dan lembaga maupun transfer ke daerah, harus terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat.
“Pak Prabowo sangat memperhatikan bagaimana APBN dapat bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam diskusi kami yang cukup panjang, beliau menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pengelolaan penerimaan negara dan belanja negara agar lebih efektif dan berdampak nyata,” ungkap Sri Mulyani.
Selain itu, Sri Mulyani juga menyinggung mengenai kemungkinan penggemukan kabinet dalam pemerintahan baru, yang menurutnya tidak akan memberikan beban berat bagi APBN. Ia memastikan pengelolaan APBN sudah mengantisipasi program-program dari presiden terpilih, termasuk dalam hal perubahan komposisi dan tugas kementerian.
“Dalam penyusunan APBN, kami sudah mengantisipasi berbagai program yang diajukan oleh presiden terpilih, termasuk formasi kabinet yang mungkin berubah. Kami akan mendukung secara maksimal agar kementerian-kementerian yang mengalami perubahan struktur atau nomenklatur dapat berfungsi dengan cepat dan efektif,” jelasnya.
Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan terus berkoordinasi dengan para menteri, terutama yang berasal dari kementerian baru, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Ia berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh dari sisi anggaran, organisasi, hingga pengisian posisi-posisi penting di kementerian.
“Kami akan bekerja sama dengan para menteri untuk membantu semaksimal mungkin, baik dari sisi anggaran maupun pengorganisasian. Tujuannya agar program-program dapat segera dilaksanakan tanpa hambatan yang berarti,” katanya.
Adapun 47 tokoh yang dipanggil Prabowo pada Senin, 14 Oktober 2024 ke Kertanegara berasal dari berbagai unsur masyarakat dengan rincian sebagai berikut:
Unsur Partai Politik
- Prasetio Hadi – Ketua DPP Partai Gerindra
- Sugiono – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra
- Fadli Zon – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra
- Maruarar Sirait – Politisi Partai Gerindra
- Supratman Andi Agtas – Politisi Partai Gerindra sekaligus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- Zulkifli Hasan – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Menteri Perdagangan
- Yandri Susanto – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN)
- Muhaimin Iskandar – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- Abdul Kadir Karding – Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- Bahlil Lahadalia – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Nusron Wahid – Politisi Partai Golkar
- Wihaji – Wakil Ketua Umum Partai Golkar
- Maman Abdurahman – Politisi Partai Golkar
- Agus Gumiwang – Ketua Dewan Pembina Partai Golkar sekaligus Menteri Perindustrian
- Agus Harimurti Yudhoyono – Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
- Teuku Riefky Harsya – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat
- Raja Juli Antoni – Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Unsur Menteri Periode 2019-2024
- Sri Mulyani – Menteri Keuangan
- Airlangga Hartarto – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Pratikno – Menteri Sekretaris Negara
- Erick Thohir – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Andi Amran Sulaiman – Menteri Pertanian
- Dito Ariotedjo – Menteri Pemuda dan Olahraga
- Budi Gunadi Sadikin – Menteri Kesehatan
- Sakti Wahyu Trenggono – Menteri Kelautan dan Perikanan
- Rosan Roeslani – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM)
- Tito Karnavian – Menteri Dalam Negeri
- Donny Ermawan Taufanto – Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
- Budi Santoso – Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
- Raden Dodi Priyono – Kepala Bagian Administrasi Penganggaran, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Hanif Faisol Nurofiq – Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Unsur Pengusaha
- Widiyanti Putri Wardhana – Pengusaha
- Iftitah Sulaiman – Pengusaha
- Veronica Tan – Pengusaha
Unsur Ormas Keagamaan
- Saifullah Yusuf – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
- Arifatul Choiri Fauzi – Muslimat Nahdlatul Ulama (NU)
- Abdul Mu’ti – Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah
- Nasaruddin Umar – Imam Besar Masjid Istiqlal
Unsur Akademisi dan Pakar
- Yusril Ihza Mahendra – Pakar Hukum Tata Negara
- Satryo Soemantri Brodjonegoro – Akademisi
- Rachmat Pambudy – Akademisi
- Yassierli – Akademisi
Unsur Lainnya
- Natalius Pigai – Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM)
- Komjen Agus Andrianto – Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri)
- Ribka Haluk – Pj Gubernur Papua Tengah
- Sultan Bachtiar Najamudin – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI)
- Dudy Purwagandhi – Dewan Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk (*)