KABARBURSA.COM - Bank Indonesia (BI) menyampaikan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2025 sebesar USD152,0 miliar, sedikit menyusut dari posisi pada akhir Juni 2025 sebesar USD152,6 miliar.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, perkembangan tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah.
"Sebagai respons Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi," ujar dia dalam keterangannya, Kamis, 7 Agustus 2025.
Ramdan menjelaskan posisi cadangan devisa pada akhir Juli 2025 setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
BI sendiri menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Ke depan, kata Ramdan, posisi cadangan devisa masih memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal sejalan dengan prospek ekspor yang tetap terjaga, neraca transaksi modal, dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus.
"Serta persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang menarik. Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya.
Utang Luar Negeri RI Tembus USD435,6 Miliar per Mei 2025
Sebelumnya diberitakan, Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2025 tumbuh melambat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.
Ramdan menyampaikan posisi ULN Indonesia pada Mei 2025 sebesar USD435,6 miliar, atau tumbuh 6,8 persen year on year(yoy).
"Lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2025 sebesar 8,2 persen (yoy)," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 14 Juli 2024.
Ramdan menyebut peningkatan tipis ULN tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN di sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN swasta.
Di sisi lain, BI juga mencatat ULN pemerintah pada Mei 2025 sebesar USD209,6 miliar, atau tumbuh sebesar 9,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan pada April 2025 dengan pertumbuhan 10,4 persen (yoy).
Ramdan menyampaikan, perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh pembayaran jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) internasional, di tengah aliran masuk modal asing pada SBN domestik.
"Seiring tetap terjaganya kepercayaan investor global terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global," jelasnya.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Ramdan mengatakan pemanfaatan ULN terus diarahkan pada program prioritas dalam mendukung stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.
Berdasarkan sektor ekonomi, lanjut dia, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7 persen); Jasa Pendidikan (16,5 persen); Konstruksi (12,0 persen); serta Transportasi dan Pergudangan (8,7 persen).
"Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," ungkapnya.(*)