KABARBURSA.COM – Serangan besar Amerika Serikat ke Caracas pada 3 Januari 2026 dan klaim penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro menandai eskalasi serius dalam politik global.
Langkah Washington yang disertai pernyataan Presiden Donald Trump untuk menjalankan Venezuela sementara waktu dan mengaitkannya dengan pemanfaatan cadangan minyak negara itu memicu kecaman luas dari komunitas internasional.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai peristiwa ini sebagai titik balik berbahaya dalam hubungan antarnegara. “Negara kuat memaksakan kehendak, lalu menuntut dunia menerima hasilnya,” kata Syafruddin, Senin, 5 Januari 2026.
Ia menyebut kondisi ini sebagai masuknya dunia ke dalam zaman premanisme global, yakni ketika kekuatan militer menggantikan legitimasi hukum internasional.
Dalam pola tersebut, tindakan agresif dikemas dengan bahasa yang terdengar normal dan administratif. “Serangan disebut operasi, penggulingan disebut transisi, dan kontrol sumber daya disebut pemulihan,” ujar Syafruddin Karimi.
Dampak ekonomi dari situasi ini paling cepat terasa di sektor minyak, yang menjadi sumber devisa utama Venezuela. Meski infrastruktur produksi dan pengilangan PDVSA dilaporkan tidak mengalami kerusakan besar, gangguan serius terjadi pada jalur distribusi dan pengapalan.
Blokade tanker dan penyitaan kargo sejak Desember 2025 memangkas ekspor minyak Venezuela hingga sekitar separuh dari level 950.000 barel per hari pada November.
Perusahaan pelayaran internasional menghindari perairan Venezuela, stok minyak menumpuk di pelabuhan, dan aktivitas ekspor merosot tajam.
Menurut Syafruddin, kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi tidak selalu harus dilakukan melalui penghancuran fisik. “Gangguan logistik dan kepastian pengapalan sudah cukup untuk melumpuhkan devisa,” kata Syafruddin.
Tekanan eksternal tersebut jatuh di atas kondisi moneter domestik yang sudah rapuh. Data menunjukkan uang beredar luas atau M2 tumbuh sekitar 382 persen secara tahunan pada November 2025.
Sementara basis uang atau M0 melonjak sekitar 521 persen. Suku bunga kredit bank komersial berada di sekitar 58 persen, inflasi konsumen tercatat 23,6 persen, dan cadangan devisa bank sentral hanya sekitar USD 13,6 miliar.
Dengan struktur ekonomi seperti ini, guncangan eksternal sangat mudah diterjemahkan menjadi tekanan harga dan nilai tukar. “Guncangan devisa mudah memicu kenaikan harga dan mempercepat pelarian ke mata uang asing,” ujar dia.
Ia menilai fungsi uang domestik sebagai penyimpan nilai semakin tergerus dalam situasi krisis berkepanjangan. Dari sisi diplomasi, Rusia dan China secara terbuka menolak tindakan Amerika Serikat dan menyebutnya sebagai preseden berbahaya.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan membahas serangan tersebut setelah Kolombia mengajukan permintaan resmi dengan dukungan kedua negara itu. Sekretaris Jenderal PBB menilai aksi tersebut mengancam prinsip dasar Piagam PBB, khususnya soal kedaulatan dan non-intervensi.
Menurut Syafruddin, reaksi Rusia dan China menegaskan bahwa isu Venezuela bukan sekadar perubahan rezim. “Ini ujian apakah norma non-intervensi masih punya daya paksa,” katanya.
Kritik juga muncul dari dalam Amerika Serikat. Sejumlah anggota Kongres menilai Presiden Trump melanggar Konstitusi karena melancarkan serangan tanpa otorisasi legislatif.
Syafruddin menilai kritik ini penting karena menunjukkan dampak premanisme global tidak hanya dirasakan negara sasaran. “Premanisme global juga menggerus tata kelola demokrasi di negara pelaku,” ujarnya.
Dalam jangka panjang, premanisme global menciptakan biaya ekonomi tambahan melalui ketidakpastian dan disrupsi tata kelola. Serangan siber yang mengganggu sistem administrasi PDVSA memaksa perusahaan beralih ke proses manual, meningkatkan biaya transaksi, dan mengacaukan perencanaan ekspor.
Syafruddin menegaskan dunia tidak boleh menormalkan pola intervensi sepihak seperti ini. “Intervensi sepihak tidak boleh dinormalisasi,” kata dia.
Bagi Indonesia, menurutnya, pesan strategis dari krisis Venezuela sangat jelas. “Perkuat ketahanan energi dan pangan, diversifikasi devisa, dan bangun kredibilitas institusi ekonomi,” ucap dia. Dengan fondasi yang kuat, tekanan geopolitik global tidak mudah berubah menjadi krisis domestik.(*)