KABARBURSA.COM - Sejumlah tantangan dihadapi Indonesia dalam menjalani proses aksesi untuk menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membeberkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam aksesi ini adalah membawa seluruh kementerian menjadi satu frekuensi.
"Tentu (tantangannya) untuk membawa seluruh kementerian berada dalam frekuensi yang sama," ungkap dia dalam konferensi pers workshop proses aksesi Indonesia dalam OECD, di Jakarta, Rabu 29 Mei 2024.
Airlangga menuturkan, proses aksesi ini berjalan tidak muda karena harus ada penyesuaian. Namun begitu, dia menyatakan seluruh kementerian telah melakukan sinkronisasi.
"Contoh OSS (Online Single Submission), itu memakan waktu dan harus ada juga sinkronisasi dengan tata ruang," imbuhnya.
"Sehingga ini menjadi tantangan-tantangan praktis ke depan yang harus dilihat. Oleh karena itu tidak hanya dari segi komitmen dari pemerintah pusat, tetapi implementasinya berjalan," tambah dia.
Di sisi lain, Airlangga mengatakan proses aksesi OECD ini bisa membuat Indonesia lepas dari negara middle income dan menjadi negara maju.
Dia juga menyampaikan proses aksesi ini bisa membantu proses target Indonesia emas tahun 2045 guna meningkatkan ekonomi yang inklusif berkelanjutan.
“Itu adalah target internal agar seluruh stakeholder bisa bekerja bersama-sama dan terlibat dalam proses aksesi baik itu dalam standar praktis. Ini akan melibatkan pihak Kadin, Apindo, swasta, dan seluruh stakeholder,” kata Airlangga.
Ketua umum Partai Golkar itu melanjutkan, Presiden Joko Widodo telah membuat tim percepatan untuk masuk sebagai anggota OECD melalui Keputusan Presiden (Keppres) nomor 17 tahun 2024 tentang tim nasional persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam tim nasional OECD.
Airlangga menyebut, tim tersebut bakal melibatkan dari 26 sektor yang menjadi persyaratan.
“Kami mengintegrasikan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang nasional. Implementasi OECD akan melanjutkan reform struktural yang dilakukan Indonesia. Di dalam implementing regulation tentu kami melihat best praktis yang dilakukan berbagi negara termasuk di dalam OECD,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann merasa senang mendorong proses aksesi bisa berjalan cepat karena Indonesia memang sudah layak menjadi anggota. Sejak 2007, Indonesia sudah menjadi mitra kunci OECD dan banyak kemajuan reformasi yang dicapai oleh Indonesia termasuk kepemimpinan Indonesia dalam G20 dan ASEAN.
Cormann menyambut baik dukungan parlemen pada Pemerintah dalam proses mengkaji peraturan sesuai standar OECD dan berkomitmen untuk terus melanjutkan pembicaraan dengan parlemen.
Cormann sendiri kini tengah berada Indonesia dan sempat melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Bogor, pada Selasa, 28 Mei 2024. Adapun tujuan pertemuan tersebut adalah untuk memberikan informasi terkini mengenai proses aksesi dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah Indonesia.
Selain itu pada akhir tahun 2024, Sekjen Cormann juga diagendakan akan kembali mengunjungi Indonesia untuk meluncurkan Survei Ekonomi Indonesia. Survei tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan OECD bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan iklim investasi dan menjadi negara yang setara dengan negara anggota OECD saat ini dalam pengembangan regulasi, sehingga investor diharapkan akan terus melakukan investasi di Indonesia.
Terkait dengan proses aksesi saat ini, Indonesia juga mendapatkan dukungan teknis dan non-teknis dari sejumlah negara sahabat anggota OECD. Komitmen dukungan berupa capacity building, pendanaan, hingga komunikasi diberikan oleh Australia, Belanda, dan berbagai negara lainnya. Selain itu, Jepang secara spesifik juga memberikan bantuan teknis melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).
Usai sampai pada tahapan adopsi peta jalan OECD lalu, langkah selanjutnya yang akan diambil Pemerintah yakni proses self-assesment, serta akan dilakukan penyusunan memorandum awal yang rencananya diselesaikan dalam waktu 250 hari ke depan.
Banyak Manfaat Konkret
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa keanggotaan Indonesia dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) membawa banyak manfaat konkret bagi upaya menjadi negara maju. Jokowi menyampaikan apresiasi tinggi atas diterimanya Indonesia sebagai anggota OECD.
“OECD ini sangat penting, karena organisasi ini adalah untuk negara maju,” ujar Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kabupaten Konawe, Sultra. Ia berharap, dengan bergabungnya Indonesia dalam OECD, akses terhadap investasi dan lembaga-lembaga internasional akan semakin terbuka. Dikutip di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024.
“Kita harapkan dengan kita masuk ke sana, akan mudah mengakses ke investasi, mudah mengakses ke lembaga internasional yang bermanfaat bagi masyarakat kita,” tambahnya.
Jokowi juga menekankan bahwa keanggotaan dalam OECD akan memberikan manfaat konkret, khususnya dalam menghindari middle income trap atau perangkap pendapatan menengah. “Kita bisa melompat menjadi negara maju karena di sana banyak aturan main yang harus kita ikuti, dan ini akan mendisiplinkan kita untuk mencapai tujuan menjadi negara maju,” tegasnya.