KABARBURSA.COM - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menegaskan bahwa penjajakan Indonesia untuk mengakuisisi perusahaan beras di Kamboja bersifat transaksi bisnis tanpa mengganggu stok pangan nasional.
"Nomor satu itu pasti prioritas produksi dalam negeri, sudah pasti," kata Arief Prasetyo di Jakarta, Jumat 14 Juni 2024.
Arief menjelaskan, transaksi bisnis lintas negara antara perusahaan adalah hal yang umum dilakukan oleh berbagai negara, termasuk China dan Malaysia yang memiliki peternakan di Australia dan Tiongkok.
"Itu kan dilakukan oleh China, Malaysia, punya ranch di Australia, di Tiongkok, itu cross border untuk beberapa negara yang tidak memungkinkan dilakukan di negaranya," ujarnya.
Namun, Arief memastikan bahwa penjajakan akuisisi perusahaan beras di Kamboja ini adalah bagian dari hubungan bisnis antar perusahaan, dengan tetap mengutamakan produksi dalam negeri.
Pemenuhan stok beras dalam negeri tetap menjadi prioritas utama berdasarkan berbagai kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan nasional.
"Sekarang kan nomor satu produksi dalam negeri, buktinya ada 20 ribu pompa, waduk, Jalan Usaha Tani, pupuk dari 4,7 ke 9,5 juta ton, waduk dibangun 61 unit, saluran primer, sekunder, tersier pun dibangun, cetak sawah, benih. Itu kan artinya kita dorong produksi dalam negeri," tegas Arief.
Selain itu, akuisisi perusahaan beras di Kamboja juga akan bermanfaat bagi Indonesia sebagai bahan penelitian dan riset. Kerja sama tersebut tidak akan mengurangi stok pangan nasional, karena Bulog menjaga persediaan minimal 1 juta ton untuk kebutuhan masyarakat di Indonesia.
"Barang itu ada, tetapi tidak mesti untuk Indonesia. Indonesia kalau memerlukan kan akan lebih mudah, tapi kalau tidak memerlukan, biarkan internasional trading," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa Perum Bulog akan melakukan akuisisi sumber beras dari Kamboja.
"Bulog juga akan akuisisi beberapa sumber beras di Kamboja. Presiden (Joko Widodo) tadi sudah memerintahkan saya untuk kita tindak lanjuti," kata Luhut di sela menghadiri HUT Ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Jakarta, Senin (10/6).
Luhut menambahkan bahwa akuisisi tersebut dilakukan atas perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tengah Musim Panen
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, mempertanyakan rencana mengimpor beras yang diajukan oleh Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) di tengah musim panen yang sudah berlangsung sejak Maret 2024.
Sudin menanyakan kesesuaian antara data panen lokal dan kebutuhan impor yang ditetapkan.
“Kira-kira dengan data yang dipaparkan (panen atau penyerapan lokal padi) dan realisasi impor baru 2 juta ton dari yang ditetapkan 3,6 juta ton, stop impor enggak?” tanyanya kepada Bapanas dan Bulog dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024.
Menjawab pertanyaan itu, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet, Bulog diminta untuk tetap menjaga kontrak dengan importir luar negeri.
Langkah ini diambil sebagai antisipasi apabila produksi lokal tidak mencukupi kebutuhan nasional.
“Kami standby dan diarahkan untuk tetap mengikat kontrak dengan pihak luar,” jelas Bayu.
Sementara itu, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengatakan berdasarkan data yang dimiliki, menghentikan impor akan sulit dilakukan mengingat produksi beras lokal masih rendah.
Proyeksi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa total produksi beras dari Januari hingga Juli 2024 hanya mencapai 18,64 juta ton, turun 2,64 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tren produksi di semester kedua juga diprediksi akan lebih rendah.
“Kalau dilihat berdasarkan grafik agak berat (stop impor) ketua, karena semester dua itu trennya biasanya lebih rendah daripada semester pertama,” terangnya.
Sebelumnya, Bayu mengatakan bahwa impor tetap dilakukan meski ada panen raya dari Maret hingga Mei 2024.
Impor beras dikelola dengan hati-hati dan ditujukan untuk mengisi daerah-daerah yang bukan sentra produksi, dengan harapan dapat menekan harga beras yang tinggi.
“Saat ini terus jalan dan yang paling utama dari kegiatan impor itu sebenarnya bukan hanya sekadar masuknya, tapi komunikasi dengan mereka, memesan barangnya bisa saja kita membuat kontrak sekarang tapi untuk masuk Juli dan Agustus bisa terjadi,” ujarnya setelah menyalurkan Bantuan Pangan Beras di Jakarta, Jumat, 3 Mei 2024.
SPHP Harus Dijaga
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan peraturan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium dan premium. Pengamat meminta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijaga.
Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menekankan yang perlu dipastikan kala HET beras ditetapkan permanen, penyaluran SPHP mesti dijaga pada level optimum oleh Bulog.
Hal tersebut dilakukan, kata Khudori, berguna bagi warga yang daya belinya terbatas bisa mengakses beras SPHP.
“Karena itu penting bagi Bulog untuk memastikan ketersediaan beras SPHP. Juga penyebarannya mesti meluas agar menjangkau seluas mungkin warga,” jelas dia kepada Kabar Bursa.
Lebih jauh Khudori mengatakan, sebetulnya tidak ada kebijakan baru lewat penetapan peraturan Bapanas ini.
Khudori bilang, penetapan peraturan ini adalah mengubah kebijakan HET beras (premium dan medium) relaksasi dan HPP gabah relaksasi yg bersifat sementara jadi keputusan permanen.
“Penetapan HET beras adalah bagian dari kebijakan untuk memastikan ketersediaan beras di pasar terjaga. Juga pelaku usaha tetap mendapatkan margin keuntungan yang memadai,” ujar dia.
Khudori berpandangan, jika HET beras dikembalikan ke posisi sebelum relaksasi, potensial beras aneka merek di pasar modern/ritel modern kembali hilang.
Dia menambahkan, penetapan HPP gabah permanen juga sebagai bagian dari kebijakan untuk memastikan petani sebagai produsen terlindungi.
“Kalau harga gabah jatuh di bawah HPP, pemerintah lewat Bulog akan membeli gabah itu. Tentu dengan persyaratan kualitas yang ada,” pungkasnya.