KABARBURSA.COM - Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mewanti-wanti terjadinya inefisiensi atau salah kelola keuangan yang dialokasikan kepada Badan Gizi Nasional.
“Saya membayangkan ketika satu lembaga memegang nominal uang yang besar sekali, maka akan (merasa) super body, dan itu cenderung merusak konteks inefisiensi dengan risikonya sangat tinggi,” kata Wahyudi dalam press briefing secara daring, Senin, 19 Agustus 2024 malam.
Diketahui, dalam Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp71 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk biaya makanan, distribusi, dan operasional lembaga yang menangani program prioritas tersebut.
Wahyudi menjelaskan khawatirannya itu karena terkesan program Makan Bergizi Gratis dipaksakan berjalan, padahal skemanya belum matang.
Dia juga meragukan apakah anggaran sebesar Rp71 triliun tersebut cukup, karena kemungkinan akan habis hanya untuk gaji pegawai, koordinasi, dan biaya teknis lainnya, tanpa memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
Dia mencontohkan dana otonomi khusus (otsus), yang ternyata hanya segelintir masyarakat yang merasakan manfaat dana dari program tersebut.
“Ini terjadi di banyak kebijakan pemerintah, seperti kebijakan bantuan-bantuan yang lain. Dana otsus misalnya, sehingga masyarakat yang menerima langsung program itu juga jumlahnya sangat-sangat kecil. Termasuk juga program stunting. Pada pelaksanaannya, anggaran program penurunan stunting habis untuk koordinasi dan semacamnya,” tegasnya.
Wahyudi menyebutkan, saat ini Celios masih melakukan studi untuk memperkirakan dampak dari program Makan Bergizi Gratis dan membuat simulasi terkait implementasinya di masa depan.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi membentuk Badan Gizi Nasional, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Pembentukan badan baru ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 83/2024 yang diundangkan pada 15 Agustus 2024. Pendanaan untuk badan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 52 beleid itu.
Badan ini dipimpin oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) yang mengajar di Fakultas Pertanian, program studi entomologi.
Dadan Hindayana dilantik oleh Presiden Jokowi pada hari Senin, 19 Agustus 2024.
Program Makan Bergizi Gratis Rawan Salah Sasaran
Di kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar menilai penerapan program ‘Makan Bergizi Gratis’ tidak harus meniru kebijakan serupa yang diterapkan di sejumlah negara maju.
Dia mengingatkan, dengan meniru kebijakan negara lain secara “mentah-mentah” tanpa mempertimbangkan kondisi lokal merupakan langkah yang kurang baik.
Menurut dia, program Makan Bergizi Gratis harus direncanakan dengan matang dan targetnya harus tepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan.
Di negara-negara maju seperti di Eropa, kata Wahyudi, pendapatan pemerintah atau kapitalis fiskal sangat kuat. Dengan begitu, program ini bisa diberikan secara merata kepada semua anak, tanpa pandang bulu.
Namun, Wahyudi memperingatkan, negara berkembang seperti Indonesia, dengan keterbatasan ruang fiskal, program semacam ini seharusnya hanya difokuskan pada anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Artinya jangan program Makan Bergizi Gratis ini jangan missed targeting. Dalam konteks Indonesia, kita saat ini tidak pernah mendiskusikan apakah penerima makan bergizi gratis itu semua anak, atau hanya anak dari yang tidak mampu?” ujar Wahyudi dalam press briefing Celios, Senin 19 Agustus 2024.
Ia mengatakan bahwa jika penerima bantuan adalah anak dari keluarga yang tidak mampu, dampaknya akan lebih signifikan dalam mengurangi kemiskinan.
Dalam prosesnya, ketika kemiskinan berkurang, produktivitas akan meningkat, penyerapan tenaga kerja menjadi lebih baik, dan ekonomi nasional pun bisa tumbuh.
“Kalau penerimanya adalah anak dari keluarga yang tidak mampu, mungkin dampaknya terhadap individu tersebut akan jauh lebih signifikan untuk mengurangi kemiskinan,” tuturnya.
Namun, dia berpendapat, dengan kondisi fiskal Indonesia saat ini, tidak realistis untuk memberikan makan bergizi gratis kepada semua anak.
“Jadi, memang kuncinya adalah sejauh mana program ini bisa tepat sasaran, dan dengan logika yang sama, sepertinya dengan fiskal hari ini, tidak memungkinkan untuk program makan bergizi gratis untuk semua anak,” terangnya.
Dia mengatakan, selain tidak memungkinkan untuk semua anak, hal ini juga dianggap tidak adil dan berpotensi memberikan bantuan kepada anak-anak yang sebenarnya secara finansial orang tuanya tidak begitu rentan.
“Memang tidak memungkinkan untuk semua anak, ini tidak fair, dan bisa jatuh kepada anak-anak yang sebetulnya secara finansial orang tuanya tidak begitu rentan,” pungkas Wahyudi.
Sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mencanangkan program prioritas Makan Bergizi Gratis dengan target total penerima sebanyak 82 juta orang. Secara rinci, angka tersebut terdiri dari 44 juta anak usia sekolah, 4 juta santri, 30 juta balita, dan 4 juta ibu hamil.
Editor buku Strategi Transformasi Bangsa yang ditulis Prabowo, Dirgayuza Setiawan mengungkap, 82 juta penerima program Makan Bergizi Gratis itu akan dilayani melalui unit pelayanan yang tersedia di masing-masing wilayah Indonesia.
Dalam hal ini, kata Dirga, Prabowo sendiri memiliki dua perhatian khusus untuk memastikan terealisasinya program tersebut. Pertama, distribusi makanan yang disalurkan setiap harinya, dan kedua, mencegah terjadinya food poisoning atau keracunan makanan.
“Tidak boleh ada, jadi nanti standarnya harus tinggi dan diharapkan semuanya terpenuhi kebutuhan protein terutama dari dalam negeri,” kata Dirga dalam acara Economist Gathering: The Urgency of Investing in Children during Prabowo Presidency, di Grand Sahid Hotel Jakarta, Senin, 29 Juli 2024.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, program Makan Bergizi Gratis sendiri membutuhkan setidaknya kaebohidrat sekitar 1,9 juta ton bersar, protein setara 5,6 juta ton daging serta telur ayam, 3,3 juta ton buah, dan 1,8 juta ton sayuran per tahun.
Kebutuhan Program Makan Bergizi
Sementara saat ini, kemampuan produksi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis diantaranya, posisi swasembada daging ayam dengan jumlah produksi 3,7 juta ton dan konsumsi nasional 2,3 juta ton per tahun. Sedangkan telur ayam, tercatat produksi sebanyak 5,9 juta ton dengan tingkat konsumsi nasional sebanyak 2,1 juta ton per tahun. Begitu juga ikan yang mengalami swasembada dengan total produksi 22,2 juta ton dan tingkat konsumsi nasional 6,5 juta ton per tahun.
“Jadi kita sekarang punya kelebihan produksi untuk daging ayam, telur dan juga ikan. Itu akan kita arahkan ke program makanan produksi gratis,” ungkapnya.
Berdasarkan uji cobanya di Sukabumi, Dirga menuturkan, unit layanan Makan Bergizi Gratis mempekerjakan sekitar 54 orang dengan mayoritas perempuan. Adapun untuk anak sekolah sendiri, uji coba dilakukan kepada sekitar 300 orang pelajar di setiap sekolah.
Adapun rinciannya, unit layanan Makan Bergizi Gratis memproduksi 3.00 porsi per hari untuk 20 sekolah di Sukabumi dengan 9.000 penerima manfaat. Dirga menuturkan, bahan makanan yang diproduksi juga melibatkan petani, peternak, nelayan, dan UMKM setempat. Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan multiplier effect dari program yang dicanangkan Prabowo-Gibran.
Uji coba di Sukabumi, multiplier effect dari program Makan Bergizi Gratis, perputaran ekonomi daerah mencapai Rp5 miliar dalam setahun. Program tersebut juga melahirkan para pengusaha lokal, terutama petani, peternak, dan nelayan.
“Anggaran nanti akan diberikan langsung dari pemerintah pusat ke unit pelayanan. Bahan makanan diusahakan dari petani, petenak, nelayan, UMKM di dekat sekolah. Bahkan di beberapa sekolah yang di percontohan kita, itu kita pasang foto-foto dari bapak, ibu, petani, petenak yang memberikan bahan pangannya. Jadi anak-anaknya kenal,” jelasnya.
Begitu juga dengan susu dalam paket Makan Bergizi Gratis, Prabowo-Gibran juga memprioritaskan produksi dalam negeri. Meski begitu, Dirga mengungkap ada perbedaan besaran liter susu yang diterima peserta didik sesuai dengan tingkatannya.
“Untuk yang SD, biasanya susunya lebih kecil. Misalkan yang ini SMP, ini SD. Karena kalau dikasihan 200 mili, nggak habis,” ungkapnya.
Dirga juga mengungkap pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis juga akan diawali langsung oleh Prabowo. “Pengawasan program langsung oleh Presiden RI,” jelasnya.
Di sisi lain, Dirga juga mengungkap, menu Makan Bergizi Gratis akan tergantung pada ketersediaan bahan pangan di masing-masing wilayah dengan muatan gizi dan nutrisi yang setara. Adapun hal itu akan dijalankan dengan teknologi AI. Dia juga mengaku, program Makan Bergizi Gratis mencontoh apa yang dilakukan Jepang dan India.
“Apakah akan satu model untuk semua? Jawabannya nggak. Jadi mungkin didaerah-dearah padat penduduk ada sentral kitchen yang mereplikasi pengalaman kita di Sukabumi. Tapi untuk di daerah-daerah lain mungkin kita akan menggunakan teknologi lain untuk bisa memastikan anak-anak itu mendapatkan makanan di sekolah setiap hari dengan kandungan gizi dan nutrisi yang mencukupi,” tutupnya.
Adapun program Makan Bergizi Gratis akan dilakukan secara bertahap dengan rincian, 20 persen dari calon penerima sesuai dengan APBN sekitar Rp71 triliun. Kemudian meningkat hingga 100 persen sebelum masa jabatan Prabowo selesai.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia (KFI), Nina Sardjunani mengingatkan, penyediaan Makan Bergizi Gratis tidak sekadar berorientasi pada zat gizi makro yang memuat protein dan karbohidrat serta lemak.
Nina menegaskan, tumbuh kembang anak juga memerlukan asupan mikro nutrisi yang kerapkali tidak disadari. Adapun asupan itu terdiri dari vitamin dan mineral yang sering dikatakan sebagai hidden hunger.
Berdasarkan data World Food Programme yang dirilis 2021, Nina mengungkap bahwa harga pangan yang sehat itu 66 persen lebih malah jika dibandingkan dengan harga pangan yang hanya memuat nutrisi dasar.
“Betapa kelompok miskin itu menderita karena mereka tidak mampu membeli bahan pangan yang sehat, dan bahan pangan yang sehat itu mahal,” jelasnya.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.