KABARBURSA.COM - Utusan Khusus Presiden RI Bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, melontarkan kritik tajam terhadap fenomena anomali valuasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ia menengarai adanya sejumlah emiten dengan rasio harga terhadap laba atau price to earnings ratio (PER) yang melambung tak wajar—menyentuh ratusan bahkan ribuan kali.
Situasi ini, menurutnya, bukan sekadar deviasi statistik. Ini alarm. Hashim memandang lonjakan rasio yang irasional sebagai sinyal bahaya bagi para pelaku pasar. Bursa, tegasnya, hanya dapat beroperasi secara sehat bila ditopang fondasi kepercayaan dan kredibilitas. Tanpa itu, mekanisme harga berubah menjadi ilusi.
“Ketika ada perusahaan dengan rasio PE 167, lalu 900, kemudian 1.200, bahkan menembus 4.000 kali, terang saja ada yang ganjil,” ujar Hashim di Gedung BEI, Jakarta, Kamis 12 Februari 2026.
Ia turut menyinggung turbulensi yang melanda pasar saham domestik pada penghujung Januari hingga awal Februari 2026, selepas MSCI menangguhkan perubahan indeks saham Indonesia. Keputusan lembaga penyedia indeks global tersebut segera menjelma perbincangan intens di kalangan investor. Isunya satu: transparansi.
Dalam pusaran peristiwa itu, sejumlah pihak disebut diminta menanggalkan jabatan. “Kita semua paham apa yang terjadi. Ada sebabnya. Ketika transparansi absen, pasar pun kehilangan kejernihannya,” ucapnya.
Hashim mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi atensi serius terhadap gejolak tersebut. Dampaknya terasa, terutama bagi investor ritel. Presiden, kata Hashim, menunjukkan kemarahan atas kejadian pekan lalu. Kerugian yang menimpa investor kecil menjadi perhatian utama.
Pemerintah, lanjutnya, kini berikhtiar menjaga marwah dan kredibilitas pasar modal. Pengawasan akan diperketat. Pemantauan diperintensifkan. Tujuannya jelas: memastikan perlindungan investor dan menjaga integritas bursa tetap utuh.
MSCI Layangkan Empat Surat
Dalam kesempatan yang sama, Hashim membeberkan bahwa Morgan Stanley Capital International (MSCI Inc) sempat melayangkan sejumlah pertanyaan kepada pemerintah Indonesia terkait kondisi pasar domestik. Komunikasi itu, katanya, dilakukan melalui korespondensi resmi.
“Informasinya, ada empat surat yang dikirimkan kepada pemerintah untuk meminta klarifikasi atas berbagai isu,” ujar Hashim di Gedung BEI.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks urgensi menjaga trust dan kredibilitas pasar. Pasar dengan integritas tinggi, katanya, mensyaratkan transparansi yang tak parsial serta pengawasan yang memadai.
Ia kembali merujuk pada episode gejolak akhir Januari hingga awal Februari 2026—fase yang memantik perhatian luas dan mempertajam sorotan terhadap tata kelola pasar. Peristiwa itu menjadi diskursus hangat di kalangan pelaku pasar dan komunitas usaha. Bagi Hashim, kepercayaan adalah prasyarat elementer agar pasar berfungsi optimal.
Pemerintah, imbuhnya, berkomitmen merawat kredibilitas tersebut sembari memastikan investor memperoleh proteksi yang layak melalui mekanisme supervisi yang ketat. Meski sempat bergejolak, sejumlah investor global yang ditemuinya masih memancarkan optimisme terhadap prospek Indonesia.(*)