KABARBURSA.COM - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperhatikan dengan cermat perkembangan situasi geopolitik global yang tengah memanas. Tidak terkecuali dengan ketegangan di Timur Tengah yang semakin meruncing, khususnya dengan konflik terbaru antara Iran dan Israel. Eskalasi konflik di kawasan tersebut memiliki potensi dampak yang signifikan bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya.
Dampak yang diperkirakan dapat timbul akibat konflik ini meliputi kenaikan harga energi, biaya logistik yang meningkat, serta penguatan nilai tukar Dollar Amerika Serikat (USD). Hal ini menjadi bagian penting dari ekonomi global dan rantai pasokan.
Untuk itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah cerdas untuk mengurangi dampaknya terhadap sektor manufaktur dalam negeri. Kemenperin juga akan segera berkoordinasi dengan para pelaku industri untuk mengatasi tantangan yang muncul. “Kemenperin telah melakukan pemetaan permasalahan dan berupaya menemukan solusi-solusi untuk melindungi sektor industri dari dampak konflik yang sedang berlangsung,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Kamis 18 April 2024.
Salah satu solusi yang diusulkan Kemenperin adalah dengan menyediakan insentif impor bagi bahan baku industri yang berasal dari Timur Tengah. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan pasokan bahan baku bagi industri dalam negeri, terutama di sektor industri kimia hulu yang banyak mengimpor bahan baku dari wilayah tersebut. "Relaksasi impor untuk beberapa bahan baku tertentu juga dianggap perlu untuk memudahkan akses bahan baku, mengingat negara-negara lain juga sedang mencari alternatif suplai," jelas Agus.
Agus menuturkan, Langkah selanjutnya adalah mempercepat pendalaman, penguatan, dan penyebaran struktur industri untuk meningkatkan program substitusi impor. Ini akan didukung dengan ketentuan yang lebih ketat terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk mencegah arus perdagangan yang berlebihan dari negara lain ke Indonesia. "Dengan kata lain, Kementerian/Lembaga harus lebih disiplin dalam menggunakan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa," ujarnya.
Kemenperin juga menyoroti pentingnya kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk menjaga daya saing industri, terutama mengingat risiko kenaikan harga energi yang dapat mempengaruhi produktivitas dan daya saing subsektor industri. "Kemenperin mendorong penggunaan mata uang lokal (Local Currency Transaction) untuk transaksi bilateral antara pelaku usaha di Indonesia dan mitra negara. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang asing, terutama USD, sambil meningkatkan stabilitas nilai tukar Rupiah," kata Agus.
Tidak hanya itu, Agus mengungkapkan, perbaikan kinerja sektor logistik juga menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan industri. Meskipun Indonesia masih berada di peringkat ke-63 dunia dan ke-6 di ASEAN untuk Logistics Performance Index (LPI), langkah-langkah perbaikan masih diperlukan mengingat biaya dan waktu penanganan logistik di Indonesia masih lebih mahal dan lama dibandingkan dengan negara-negara tetangga. "Adapun rendahnya rasio pinjaman produktif di Indonesia menunjukkan perlunya kemudahan akses kredit bagi sektor industri. Melihat kondisi di Tiongkok, di mana kredit lebih banyak dialokasikan untuk sektor produksi, Kemenperin berharap Indonesia juga dapat meningkatkan akses kredit bagi sektor industri," jelas dia.
Agus memastikan bahwa meskipun situasi saat ini menantang, Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat, dan pemerintah telah menyiapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk menjaga keberlangsungan sektor industri.