KABARBURSA.COM - Jelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Di akhir pekan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto turut menyinggung pentingnya pembangunan infrastruktur.
Namun, Prabowo, yang juga menjabat Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur akan sia-sia jika negara tidak mampu melindungi rakyatnya.
Dalam pembekalan kepada ratusan calon perwira remaja TNI-Polri di Jakarta, Sabtu 13 Juli 2024 kemarin, Prabowo berujar, “Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara, kereta api, jalan raya, dan waduk kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindung."
Ia menegaskan, perlindungan kepada masyarakat adalah salah satu amanat utama berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Setelah melindungi, lanjutnya, pemerintah harus memikirkan kesejahteraan ekonomi, kemakmuran, dan pendidikan masyarakat.
Oleh karena itu, Prabowo menekankan bahwa TNI dan Polri harus menjadi garda terdepan dalam melindungi bangsa Indonesia. “Masuknya kalian ke dalam TNI dan Polri adalah bagian dari tujuan nasional. Kita butuh tentara yang kuat, kita butuh kepolisian yang hebat. Ini adalah kunci kelangsungan kita sebagai bangsa,” tegasnya.
Presiden Jokowi sendiri telah meneken Perpres No. 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Pemerintah memberikan dukungan penuh kepada para investor di IKN, termasuk jaminan hak guna usaha (HGU) untuk jangka waktu panjang.
Dalam Perpres tersebut, Otorita IKN akan memberikan jaminan hak atas tanah (HGU) satu siklus dengan satu kali perpanjangan, sesuai aturan yang berlaku, paling lama 95 tahun. Khusus hak guna bangunan (HGB) akan diberikan maksimal 80 tahun melalui satu siklus pertama, dengan periode perpanjangan satu siklus maksimal 80 tahun, disesuaikan dengan hasil evaluasi dan kriteria yang ditetapkan.
Sempat disinggung Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Menteri PPN Suharso Monoarfa menjelaskan kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025. Ada sejumlah program prioritas yang akan dijalankan dalam DAK tahun depan.
DAK ini adalah jenis transfer khusus yang memiliki efek stimulan terhadap pembangunan ekonomi, ungkap Suharso dalam acara Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2025, Jumat 14 Juni 2024 lalu.
Suharso menyebut pemerintah daerah perlu memperhatikan empat aspek dalam pengajuan DAK ke pemerintah pusat di 2025. Pertama adalah penerapan matching program. Dalam hal ini, pemerintah akan menggabungkan sumber pembangunan dari DAK, APBD, APBN, dan sektor swasta.
Kami lakukan blended finance untuk memaksimalkan output dan outcome yang bisa dinikmati masyarakat serta menjaga kondisi fiskal, jelasnya.
Kedua, pengajuan DAK harus memenuhi konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS). Konsep ini diterapkan agar DAK bisa dimaksimalkan sesuai kebutuhan daerah yang beragam.
DAK juga harus menerapkan konsep ketuntasan, artinya pemerintah daerah lebih fokus dan terarah dalam penentuan usulan program. Menu yang disusun lebih tajam, usulan kebijakan tak perlu terlalu banyak, tegas Suharso.
Keempat, adalah pendekatan asimetris, di mana program-program dalam DAK harus sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah. Daerah harus mampu mengidentifikasi kebutuhan uniknya dan tidak hanya meniru program daerah tetangga.
Deputi Bidang Pembangunan Regional Bappenas Tri Dewi Virgiyanti menambahkan ada sejumlah program prioritas dalam kebijakan DAK 2025. Untuk DAK Tematik, pemerintah akan fokus pada pengentasan permukiman kumuh terpadu, mencakup perbaikan fasilitas air minum, sanitasi, serta perumahan dan permukiman.
Sementara untuk DAK Fisik akan diarahkan pada pendidikan, termasuk perpustakaan; kesehatan; air minum; sanitasi; jalan; irigasi; serta perlindungan perempuan dan anak. DAK nonfisik mencakup pendidikan dan kesehatan, termasuk bantuan operasional satuan pendidikan, dana bantuan operasional museum, hingga tunjangan guru dan ASN daerah.
Adapun untuk hibah akan diarahkan kepada pembangunan transportasi massal seperti Mass Rapid Transit dan Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape. Pembiayaan atau hibah luar negeri berkaitan dengan MRT dan bio carbon fund, tambahnya.
Gagasan Baru Prabowo
Pelantikan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 menandai lahirnya gagasan baru tentang politik luar negeri Indonesia. Dengan visi meneruskan estafet kepemimpinan presiden Joko Widodo, Prabowo melihat kebijakan luar negeri sebagai instrumen untuk mewujudkan kepentingan nasional dan melompat menjadi negara maju.
Hal ini terlihat dari Jokowi yang menyertakan Prabowo dalam kunjungan kenegaraan ke Singapura, bersama PM Lee Hsien Loong dan penerusnya, Lawrence Wong.
Sebagai purnawirawan militer, Prabowo akan lebih mengedepankan stabilitas di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Ini mengingatkan pada Presiden Soeharto, mendiang mertuanya, yang ikut mendirikan ASEAN hampir enam dekade lalu.
Soeharto menempatkan politik luar negeri pada lingkar konsentris, memetakan prioritas kebijakan luar negeri pada subjek negara tertentu.
Stabilitas sangat penting bagi agenda besar Indonesia untuk meneruskan pembangunan, terutama pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, Kalimantan, yang membutuhkan dukungan dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Singapura terus berada di posisi lima besar investor di Indonesia, terutama dalam pengembangan infrastruktur digital dan sistem perkotaan cerdas. Malaysia dan Brunei juga dibahas dalam wacana pembangunan kereta api cepat lintas tiga negara untuk memastikan mobilitas ekonomi.
Kecondongan Indonesia untuk bertetangga baik, seperti prinsip thousand friends zero enemy dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, akan kembali diterapkan.
Dengan adanya good neighbor policy sebagai strategi politik luar negeri, Indonesia berupaya mengimplementasikan semangat Dasasila Bandung yang disepakati pada Konferensi Asia-Afrika. Peneguhan kembali ASEAN Way menjadi norma yang terus dijunjung tinggi oleh Indonesia.
Indonesia dikenal sebagai negara yang bergantung pada perdagangan dengan Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, negara-negara Eropa, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara-negara ASEAN.
Ketergantungan ini menciptakan polarisasi yang berpotensi membuat Indonesia terus bergantung pada AS, Tiongkok, dan Rusia. Kedekatan Prabowo dengan pengusaha alat pertahanan luar negeri terlihat dari pembatalan pembelian Su-35, penghentian pengembangan kapal selam kelas Changbogo, dan pesawat terbang KFX/IFX, yang kemudian beralih pada pembelian pesawat tempur Rafale dari Prancis, F-15 dari AS, dan kapal selam Scorpene dari Prancis.
Prabowo terlihat idealis namun realistis, mempertimbangkan aspek strategis dan teknis dalam kebijakan pertahanan. Manuver-manuver yang dilakukan mungkin membingungkan negara mitra, tetapi tetap bertujuan menguntungkan Indonesia.
Prabowo mengombinasikan pendekatan idealis SBY dengan good neighborhood policy dan Jokowi yang transaksional serta pragmatis dalam kebijakan luar negeri.
Indonesia tidak akan membuat dirinya bergantung pada negara atau organisasi internasional tertentu. Kementerian Luar Negeri terus mengevaluasi apakah kerja sama dengan suatu negara dapat dilanjutkan atau dikurangi.
Produk-produk Pindad diekspor ke Malaysia, Australia, Kamboja, Nigeria, Singapura, Timor Leste, dan Filipina, sementara PT PAL mengekspor ke Uni Emirat Arab, Aljazair, Malaysia, Arab Saudi, Meksiko, dan Nigeria.
Kebijakan luar negeri Indonesia selalu tidak berpihak ke negara manapun. Komitmen Prabowo untuk tidak berpihak pada pihak tertentu menguntungkan Indonesia dalam mendapatkan investasi besar dari berbagai negara, termasuk Beijing. Prabowo menjaga hubungan dengan Washington, yang mana ia pernah menempuh pendidikan militer di Fort Benning, AS.
Posisi Prabowo dalam menjalankan kebijakan luar negeri akan menghadapi tantangan, namun visi Indonesia 2045 sebagai negara maju memberikan harapan besar bagi peran signifikan Indonesia di dunia internasional.
Peran ini penting untuk menopang kebutuhan domestik dan menunjukkan citra Indonesia sebagai negara berpengaruh dalam percaturan politik global. (*)