KABARBURSA.COM - Bank Indonesia atau BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI Rate di 5,75 persen. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang dilaksanakan Rabu, 19 Februari 2025.
Selain BI Rate, BI juga menetapkan suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50persen. Keputusan ini bertujuan menjaga inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen, menstabilkan nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian global, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI-Rate dengan mempertimbangkan pergerakan nilai tukar Rupiah,” ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam RDG BI di Gedung BI Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025.
Terkait dengan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran, menurut Perry, akan terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) akan ditingkatkan guna mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah.
Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran juga akan diperkuat untuk mendukung sektor perdagangan dan UMKM, dengan peningkatan keandalan infrastruktur serta perluasan akseptasi transaksi digital.
Dalam kesempatan itu pula, Bank Indonesia memaparkan strategi stabilisasi rupiah dan penguatan pasar keuangan. Ada beberapa langkah-langkah kebijakan untuk menjaga stabilitas keuangan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi, di antaranya:
- Memperkuat operasi moneter pro-market guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan, mempercepat pendalaman pasar uang dan valas, serta menarik modal asing. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).
- Menjaga struktur suku bunga instrumen moneter agar tetap kompetitif untuk menarik aliran modal ke aset keuangan domestik.
- Mengoptimalkan peran Primary Dealer dalam meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan repurchase agreement (repo) antar pelaku pasar.
- Melanjutkan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas, baik dalam transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
Optimalisasi DHE dan Insentif Likuiditas
Dalam mendukung kebijakan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di dalam negeri, BI memperluas instrumen penempatan dan pemanfaatan DHE sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2025. Beberapa langkah yang ditempuh antara lain:
- Penempatan DHE dalam instrumen Term Deposit (TD) valas, SVBI, dan SUVBI dengan tenor hingga 12 bulan.
- Pengalihan TD Valas DHE menjadi FX Swap sebagai instrumen lindung nilai.
- Pemanfaatan TD Valas DHE, SVBI, dan SUVBI sebagai agunan kredit Rupiah dari perbankan.
Selain itu, insentif KLM dinaikkan dari maksimal 4 persen menjadi 5 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Salah satu penerapan kebijakan ini adalah peningkatan insentif KLM di sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat, yang dinaikkan dari Rp23 triliun menjadi sekitar Rp80 triliun. Kebijakan ini mulai berlaku 1 April 2025 guna mendukung program perumahan nasional.
Perluasan Digitalisasi dan Kerja Sama Internasional
Untuk mempercepat transformasi digital, Perry mengatakan Bank Indonesia akan memperluas akseptasi QRIS dalam layanan publik. Salah satu kebijakan terbaru adalah penyesuaian skema harga QRIS untuk merchant Badan Layanan Umum (BLU) dan Public Service Obligation (PSO) dari 0,4 persen menjadi 0 persen.
Kebijakan ini berlaku mulai 14 Maret 2025 bersamaan dengan peluncuran fitur QRIS Tap, yang memungkinkan transaksi tanpa perlu pemindaian kode QR.
Lebih lanjut, kata Perry, BI terus memperkuat kerja sama internasional, termasuk dalam konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS serta meningkatkan ketahanan ekonomi regional.
Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah.
“Koordinasi dilakukan dalam 7 (tujuh) area kebijakan, yakni (i) kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dalam memitigasi gejolak global, (ii) koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, (iii) upaya mendorong pembiayaan ekonomi melalui KLM, (iv) dukungan dalam mengakselerasi transformasi digital Pemerintah, (v) upaya memperkuat hilirisasi dan ketahanan pangan, (vi) dukungan dalam mendorong pengembangan ekonomi hijau, syariah, dan inklusi, serta (vii) dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia,” papar Perry.
Selain itu, Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.(*)