KABARBURSA.COM-Tahun ini Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat miskin di Indonesia. Sayangnya, bansos yang seharusnya untuk rakyat miskin dan rentan miskin justru tak tersentuh. Oknum-oknum nakal di kalangan bawah justru menambah polemik penyaluran bansos.
Halimah (50), ibu tunggal yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima yang tinggal di Kuningan Timur, RT 02/ RW 03 Jakarta Selatan mengeluh tak bisa menikmati bansos sama sekali bahkan saat dirinya terjepit karena kesulitan cari uang di masa pandemi Covid 19." Boro-boro dapat, entah bagaimana kriteria yang bisa dapat bansos, kayaknya cuma orang dekat pak RT yang dapat," akunya kepada Kabar Bursa, Selasa 13 Februari 2024.
Halimah juga merasa kerap dikibuli oleh oknum RT yang sering meminta data warga."Dulu pernah saya disuruh kumpulin foto kopi Kartu Keluarga (KK), KTP dan beberapa kebutuhan adminitrasi lain, saya pikir untuk dapat bansos, ternyata sampai sekarang tidak dapat, zonk!" ucap dia kesal.
Marjana (55) juga merasa dikibuli oknum pengurus RT di lingkungan rumahnya, pedagang kaki lima yang tinggal di Jati Padang, RT 04/ RW 01 Jakarta Selatan." Mereka suka minta foto kopi KTP, Update KK dan macam-macam, tapi orang kecil kaya kita dilewatin, mungkin cuma buat keluarganya atau pengurus RT barangkali," ujar dia.
Bukan cuma Bansos, berbagai bantuan lain seperti Prakerja juga kerap hanya menjadi rebutan bagi pengurus RT dan keluarganya bahkan menutup informasi jika ada bantuan dari pemerintah datang."Setiap ada bantuan tidak ada informasi ke warga, mereka kerap membagikan diam-diam," kata dia.
Sementara itu, Imin (55), seorang pedagang bakso, pernah menerima Bansos berupa beras 10 kg selama masa pandemi COVID-19, namun setelah itu tidak pernah lagi mendapat Bansos. "Cuma sekali waktu pandemi, habis itu ternyata masih ada bansos lain, kita tidak pernah denger, saya baca di berita katanya pemerintah masih kasih bansos, nyatanya kami tidak pernah dapat lagi," ungkapnya
Perlu diketahui, lokasi anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp 79,19 triliun dalam Buku Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) Tahun Anggaran 2024. Kebijakan ini senada dengan tekad Presiden Joko Widodo untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024, dengan target penurunan 1,12 persen dari total penduduk mulai Maret 2023. (Mar/Dev)