KABARBURSA.COM - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap adanya transaksi jual beli kuota impor yang dilakukan oleh importir bawang putih.
Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menjelaskan bahwa dari target impor bawang putih yang ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 665.025 ton, jumlah realisasinya hanya mencapai 148.712 ton.
Padahal, jumlah Perizinan Impor (PI) yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan sudah setengah dari target impor atau sebesar 349.290 ton.
Namun, berdasarkan laporan yang didapati Bapanas, ada pelaku importir yang menjual jumlah kuota impor yang diizinkan pemerintah ke perusahaan lain.
“Kami dapat laporan banyak pelaku importir yang sudah mendapatkan kuota dijual ke perusahaan lain. Ini yang membuat keterlambatan dan perlu diantisipasi,” ujar Sarwo Edhy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang disiarkan secara virtual, Selasa, 4 Juni 2024.
Dia pun berharap agar pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain (stakeholder) bisa segera memanggil para importir bawang putih untuk dimintai keterangan akan hal itu. Lambatnya realisasi impor juga dikhawatirkan bisa membuat harga bawang putih melonjak.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat di awal Juni ini bawang putih sudah mengalami kenaikan harga menjadi Rp44.404 per kilogram atau naik 1,35 persen dibandingkan periode bulan sebelumnya.
Jumlah kota atau kabupaten yang mengalami kenaikan harga bawang putih mencapai 178 atau 49,44 persen dari jumlah wilayah atau kota di Indonesia. Kenaikan harga ini tentu mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sangat bergantung pada komoditas ini sebagai bahan pokok.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan penyebab harga bawang putih naik bukan karena harga sumber impor yang mahal.
Menurut dia, tata kelola bawang putih di dalam negeri yang kurang baik menyebabkan masalah pada ketersediaan stok hingga harga yang melambung tinggi.
“Bawang putih problem utamanya sudah ditemukan bukan karena harga di Tiongkok yang mahal tapi karena sendiri di dalam negeri, manajemen kita kurang bagus,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 secara virtual, Senin, 13 Mei 2024.
Menindaklanjuti temuan ini, pemerintah berencana untuk memperketat pengawasan terhadap importir bawang putih. Hal ini mencakup audit mendalam terhadap proses perizinan dan distribusi kuota impor.
Selain itu, ada usulan untuk meningkatkan kapasitas produksi bawang putih dalam negeri sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
Pemangku kepentingan di sektor pangan juga diharapkan dapat bekerja sama lebih erat untuk memastikan pasokan bawang putih tetap stabil dan harga di pasar terkendali. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu menstabilkan harga bawang putih dan mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat.
Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, Bapanas, dan stakeholder terkait, diharapkan permasalahan tata kelola impor bawang putih dapat segera teratasi. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses impor sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan stabilitas harga bahan pokok. Pemerintah juga diharapkan dapat terus memantau dan mengevaluasi kebijakan impor untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan konsumen.
Kualitas Bawang Putih Impor Jelek dan Mahal
Sebelumnya, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan bahwa tingginya harga bawang putih di pasar disebabkan oleh banyaknya importir yang mendapatkan bawang putih dengan kualitas kurang baik. Hal ini memaksa mereka mengeluarkan biaya tambahan untuk penyimpanan.
Fakta tersebut diungkapkan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Bergejolaknya Harga Komoditas Bawang Putih’ yang diadakan di Jakarta pada Selasa, 21 Mei 2024.
FGD tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk importir, Ombudsman, Badan Pangan Nasional (Bapanas), hingga perwakilan dari Kementerian Pertanian.
Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha menjelaskan, dalam FGD, importir mengungkapkan bahwa bawang putih impor yang tersedia saat ini bukan kualitas terbaik. Akibatnya, mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyimpan bawang putih tersebut, yang kemudian berdampak pada kenaikan harga di pasar.
Lebih lanjut, Eugenia menjelaskan, bahwa kualitas bawang putih impor dari China menurun karena bawang tersebut basah akibat terkena hujan selama pengiriman.
“Kondisi tersebut menyebabkan bawang putih menyusut dari segi ukuran saat tiba di Indonesia. Para importir terpaksa melakukan perawatan khusus karena bawang putih yang rusak tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama,” jelasnya.
Selain masalah kualitas, KPPU juga mencurigai adanya praktek monopoli harga dalam importasi bawang putih. Oleh karena itu, KPPU mengusulkan agar kebijakan kuota impor bawang putih digantikan dengan penetapan tarif.
“Kami dari KPPU akan menganalisis apakah perubahan kebijakan ini dapat mengurangi potensi terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,” ujar Eugenia.
Diskusi dalam FGD tersebut menyoroti berbagai aspek yang mempengaruhi harga bawang putih di Indonesia, termasuk kondisi logistik dan peraturan impor.
Para peserta juga membahas solusi potensial untuk mengatasi permasalahan ini dan memastikan ketersediaan bawang putih dengan harga yang lebih stabil di pasar.
Eugenia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan adil, serta memastikan kesejahteraan konsumen.
KPPU berkomitmen untuk terus memantau dan mengawasi praktek-praktek yang dapat merugikan pasar dan konsumen di Indonesia. (*)