KABARBURSA.COM - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diimbau dapat menemukan solusi konkret untuk meredam kecemasan pasar saham dalam negeri.
Diketahui, BEI memberlakukan pembekuan sementara perdagangan atau trading halt pada Rabu, 28 Januari 2026. Penghentian ini dilakukan setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun sebesar 8 persen.
Bahkan, BEI kembali menerapkan trading halt pada perdagangan Kamis, 29 Januari 2026 setelah indeks kembali mengalami penurunan serupa.
Pengamat pasar modal, Desmond Wira mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan oleh kepercayaan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada pasar saham Indonesia.
"Mereka menyoroti tentang transparansi pada pasar saham Indonesia, misalnya tentang aturan free float," ujar dia kepada Kabarbursa.com, Rabu, 28 Januari 2026.
Desmond mengatakan harus otoritas bursa bisa memberikan solusi konkret, bukan hanya sekadar lips service. Dengan begitu, ia optimis pasar saham bisa bangkit kembali dengan cepat.
Namun jika tidak, pasar saham berpotensi makin terpuruk, seiring MSCI akan memasukkan bursa saham Indonesia ke dalam kategori Frontier Market (level lebih rendah dari Emerging Market).
"Jika hal ini terjadi arus outflow akan makin kencang keluar dari bursa saham," tuturnya.
Hal senada juga diungkapkan pengamat pasar modal lainnya, Wahyu Tri Laksono. Ia menyampaikan kecemasan pasar saham Indonesia akan mereda jika otoritas bisa mensinkronkan data free float MSCI.
"Langkah cepat otoritas untuk mensinkronkan data free float dengan standar MSCI akan sangat meredakan kecemasan. Otoritas untuk mensinkronkan data free float dengan standar MSCI akan sangat meredakan kecemasan," jelasnya.
Diketahui, kejadian trading halt dua hari ini tidak lama setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan sementara rebalancing indeks saham Indonesia. Alasan MSCI mengambil tindakan tersebut ialah terkait transparansi di pasar saham Indonesia.
Menanggapi hal itu, BEI menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan MSCI. Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad memandang masukan yang disampaikan MSCI adalah bagian penting dalam upaya berkelanjutan untuk memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia.
"Kami memahamibahwa pembobotan MSCI memiliki peran strategis bagi pasar keuangan global serta menjadi salah satu referensi utama bagi investor," ujar dia dalam keterangannya.
Sejalan dengan hal tersebut, Kautsar memastikan jika BEI berkomitmen untuk mengupayakan yang terbaik dalam rangka meningkatkan bobot saham Indonesia dalam indeks MSCI.
Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan transparansi data pasar, termasuk penyediaan informasi yang lebih akurat dan andal, sesuai dengan praktik terbaik secara global dan ekspektasi pemangku kepentingan global.
"Sebagai bagian dari langkah konkret yang telah dilakukan, BEI telah menyampaikan pengumuman data free-float secara komprehensif melalui website resmi BEI sejak 2 Januari 2026, serta akan disampaikan secara rutin setiap bulannya," jelasnya.
Selanjutnya, Kautsar menyebut BEI bersama SRO dan OJK akan terus berkoordinasi dengan MSCI guna memastikan keselarasan pemahaman serta implementasi peningkatan transparansi informasi.
"Melalui koordinasi yang berkesinambungan ini, kami optimistis dapat terus memperkuat daya saing pasar modal Indonesia di tingkat global, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal nasional," terangnya.
BEI Siap Temui MSCI Dalam Waktu Dekat
BEI sendiri telah menegaskan komitmennya untuk terus berdialog dengan MSCI terkait metodologi dan kebutuhan data pasar saham Indonesia.
Direktur Utama BEI, Iman Rachman, mengatakan BEI bahkan membuka peluang pertemuan lanjutan dengan MSCI dalam waktu dekat, baik secara langsung maupun daring, guna memperjelas kebutuhan data dan menghindari kesalahpahaman yang berlarut-larut.
“Itu kan subject ke negosiasi nanti. Ini kan kami baru (minta) ketemu. Makanya kami coba ketemu,” kata Iman di Gedung BEI Jakarta pada Rabu, 28 Januari 2026.
Iman mengklaim terjadi kebingungan MSCI sejak awal membaca data investor di Indonesia terutama dari Keterbukaan Informasi yang datanya berasal dari BEI sendiri, KSEI sendiri. Ia menepis bukan terletak pada penolakan dari otoritas Indonesia, melainkan pada persoalan ketersebaran data yang berasal dari berbagai sumber.
“Jangan sampai salah kaprah. Mereka kesulitan karena datanya scatter, tidak ada di satu tempat. Ada di KSEI, ada di bursa, ada di informasi lainnya,” ujar Iman.
Ia menegaskan, BEI bersama OJK dan KSEI justru aktif membantu MSCI agar mendapatkan data yang lebih rapi dan mudah dibaca. Menurutnya, upaya ini dilakukan agar MSCI tidak mengambil kesimpulan hanya dari satu sumber data yang berpotensi menimbulkan interpretasi keliru.
“Poinnya bukan kami tidak mengikuti mereka. Justru kami membantu mereka. Supaya mereka merasa SRO dan OJK itu support dan memudahkan,” kata Iman.
Iman mengungkapkan, diskusi dengan MSCI bukan hal yang baru dan sudah berlangsung sejak tahun lalu. Ia bahkan menyebut pertemuan langsung dengan MSCI di Amerika Serikat bersama OJK dan perwakilan BEI telah dilakukan pada 8 Desember 2025 jauh sebelum batas waktu pengumuman MSCI pada 15 Januari 2026.
“Konsultasinya sudah lama, bukan baru kemarin. Ketika mereka announce, kita sudah diskusi,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, BEI diminta menyampaikan data apa saja yang bisa diserahkan hingga batas waktu yang ditentukan. Namun, keputusan akhir mengenai kecukupan data sepenuhnya berada di tangan MSCI.
“Apakah cukup atau tidak, itu bukan kewenangan kami. Mereka yang punya kewenangan,” kata Iman.
Ia menegaskan BEI tidak berada dalam posisi bernegosiasi dengan pendekatan memaksa atau saling menuntut. Yang dilakukan BEI adalah menyampaikan apa yang secara aturan memungkinkan di Indonesia. (*)