KABARBURSA.COM – Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Self-Regulatory Organization (SRO) lain akan segera mengirimkan surat resmi kepada MSCI untuk meminta klarifikasi atas perubahan metodologi penyesuaian free float yang dinilai hanya diterapkan pada pasar Indonesia.
Langkah ini diambil menyusul munculnya kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut dapat berdampak pada eksklusi sejumlah saham Indonesia dari indeks global MSCI.
Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy, menjelaskan bahwa BEI menilai kebijakan baru MSCI terkait klasifikasi free float perlu diluruskan karena tidak diterapkan secara merata di negara lain.
“Kami mempertanyakan kenapa aturan ini hanya berlaku untuk Indonesia. Kami akan jelaskan data dan kondisi free float yang sebenarnya,” ujar Irvan di Gedung BEI, Jakarta pada Senin, 3 November 2025 sore.
Menurut Irvan, pihaknya saat ini sedang menyiapkan surat resmi yang akan dikirim pekan ini kepada MSCI. Surat tersebut akan menjelaskan cara perhitungan free float yang digunakan BEI serta membandingkannya dengan data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan pengumuman publik dari emiten.
BEI juga akan menyoroti perbedaan dalam kategori investor yang digunakan MSCI, terutama pada klasifikasi corporate and others yang dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan realitas kepemilikan saham publik di Indonesia.
“Dalam data kami, investor yang dikategorikan sebagai corporate justru memiliki jumlah saham free float lebih banyak dibanding non-free float. Sementara kategori others hampir seluruhnya merupakan investor publik,” tambah Irvan.
Irvan mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan tercatat yang terdampak oleh revisi metodologi MSCI juga telah mengirimkan surat keberatan secara terpisah.
BEI pun berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan posisi pasar modal Indonesia dapat dijelaskan secara komprehensif kepada MSCI.
“Rencananya surat dikirim minggu ini. Setelah itu baru dari sana jadwalkan pertemuan langsung dengan pihak MSCI,” ujarnya.
Kebijakan MSCI mengenai penyesuaian free float menuai sorotan karena dianggap dapat memengaruhi bobot saham Indonesia dalam indeks global.
BEI berharap dialog dengan MSCI dapat menghasilkan kesepahaman mengenai struktur kepemilikan saham di Indonesia yang sesungguhnya, serta memastikan perlakuan yang adil terhadap pasar modal nasional dalam indeks global.
BEI bakal Pastikan MSCI Adil
Sebelumnya, Direktur Utama BEI, Iman Rachman, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya merupakan keputusan internal MSCI. Namun, BEI menekankan pentingnya transparansi dan perlakuan yang adil bagi seluruh bursa global.
“Peraturan MSCI adalah kebijakan internal mereka. Bagi kami, yang penting adalah memastikan perlakuan yang sama untuk semua bursa, bukan hanya Indonesia. Kami juga akan membangun dialog dengan MSCI untuk memahami lebih dalam alasan dan konsen mereka terhadap proposal ini,” ujar Iman dalam sesi tanya jawab Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) secara daring, Rabu, 29 Oktober 2025.
Iman menambahkan, BEI akan terus berkoordinasi dengan MSCI untuk memastikan bahwa langkah ini tidak menimbulkan perlakuan diskriminatif dan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh pasar global.
“Kami ingin tahu apakah aturan ini berlaku ke semua bursa atau hanya spesifik di Indonesia. Dengan dialog, kita berharap dapat memahami tujuan MSCI dan memastikan data yang mereka butuhkan sesuai dengan standar keterbukaan kami,” tambahnya.
MSCI dikabarkan sedang meminta masukan kepada pelaku pasar terkait rencana penggunaan laporan kepemilikan bulanan dari KSEI untuk menghitung free float.
Laporan tersebut berisi komposisi kepemilikan saham berdasarkan klasifikasi investor, termasuk kategori korporasi dan investor lainnya yang dalam rancangan metodologi MSCI berpotensi dikecualikan sebagai non-free float.
Kepala Divisi Pengembangan 2 BEI, Ignatius Denny Wicaksono menilai bahwa wacana ini mendorong BEI dan KSEI untuk memperkuat kesiapan sistem data agar akurat dan mutakhir.
“Kami sedang berdiskusi lebih lanjut dengan internal bursa, KSEI, dan juga MSCI untuk memastikan laporan kepemilikan dapat disediakan dengan baik dan rapi. Tujuannya agar angka free float yang digunakan mencerminkan likuiditas riil di pasar,” jelas Denny saat ditanya KabarBursa.com dalam Edukasi Wartawan BEI, Selasa, 28 Oktober 2025.
Denny menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga menjadi kunci dalam menjaga kualitas data kepemilikan saham Indonesia di mata penyedia indeks global.
“Kami ingin memastikan infrastruktur data kami siap, karena pada akhirnya, ini bukan hanya soal hitungan teknis, tapi soal kredibilitas pasar modal Indonesia di tingkat internasional,” ujarnya.
Berdasarkan rancangan yang beredar, MSCI mengusulkan agar estimasi free float ditentukan berdasarkan nilai terendah antara data keterbukaan emiten dan data kepemilikan KSEI.
Selain itu, saham dengan kepemilikan korporasi lokal maupun asing dapat dikategorikan sebagai non-free float.
Meski begitu, MSCI menegaskan bahwa wacana tersebut masih dalam tahap konsultasi dan belum dipastikan diterapkan. Langkah ini menjadi bagian dari pembaruan metodologi mereka menjelang peninjauan global indeks MSCI pada Desember 2025. (*)