KABARBURSA.COM - Kredit pemilikan rumah atau KPR masih menjadi salah satu cara terpopuler di masyarakat yang ingin memiliki hunian atau properti. Caranya, nasabah mencicil kepada bank dengan ketetapan uang muka, jangka waktu, dan bunga tertentu.
Buktinya, menurut data Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) Bank Indonesia (BI), pada Februari 2024, KPR perbankan telah mencapai Rp687,5 triliun. Ini lebih tinggi atau bertumbuh sebesar 12,6 persen dibandingkan Februari 2023 sebesar Rp640 triliun.
Adapun portofolio KPR memiliki kontribusi sebesar 10,2 persen terhadap total kredit perbankan nasional yang mencapai Rp7.047 triliun.
Meski begitu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui data yang dimiliki mencatat bahwa rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) KPR memburuk. Hingga Desember 2023, NPL properti berada di level 2,4 persen. Pada 2022, 2021, dan 2020 masing-masing memiliki NPL properti pada 2,1, 2,2, dan 2,3 persen.
Melengkapi soal NPL properti, data yang dirilis oleh BI menampilkan pada Januari 2024 yang mencapai 2,6 persen. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, NPL properti tercatat di level 2,4 persen.
Namun data-data tersebut tetap tidak menyurutkan masyarakat mengangsur kepemilikan rumah. Contohnya seperti Agung Alfredo, 33, menceritakan perjalanannya dalam memiliki seunit rumah melalui metode KPR.
Agung menuturkan tengah menempuh cicilan rumah melalui KPR untuk mendapatkan rumah di perumahan Griya Cibinong Permai, Citeureup, Kabupaten Bogor. Ia memulainya sekitar Maret 2021.
"Dulu kalau enggak salah dari sekitar bulan Maret tahun 2021. Sekarang sudah lewat tiga tahun, masuk cicilan tahun keempat," ujarnya kepada Kabar Bursa, Minggu, 14 April 2024.
Proses pengajuan KPR, kata Agung, tidak sulit. Ia mengajukan KPR kepada Bank BTN dengan skema produk syariah. Prosesnya, dari mulai pengumpulan hingga pengajuan persyaratan mendapat bantuan dari pihak pengembang (developer).
"Kita dibantu sama developer ya untuk pengajuan KPR-nya. Awalnya di perumahan itu belum ada KPR syariah, jadi masih yang konvensional. Setelah menunggu setahun kemudian, kembali ditawarin BTN Syariah, akhirnya gue ambil," ungkapnya.
Agung, yang telah memiliki istri dan seorang anak itu mengaku mengambil skema cicilan KPR dengan uang muka atau down payment (DP). Besarannya mencapai 50 persen dari nilai jual satu unit rumah tersebut.
"Cicilannya flat selama tiga tahun sebesar Rp2,2 juta. Pada tahun keempat berkisar Rp2,4 juta hingga akhir cicilan berakhir dengan tenor sepanjang 15 tahun," akunya.
Ia mengaku bersyukur atas skema cicilan flat hingga akhir masa tenor. Ia merasa lebih tenang dengan jumlah uang yang disisihkan dari gaji lebih pasti.
"Cicilan mungkin gue sih ngerasa lebih tenang aja ya kalau flat itu. kalau floating kan kita entah kan. Floating mikir tahun depan naik lagi nih tahun depan naik lagi. Kalau ini (flat) kan enggak kan kita udah fix segitu jadi udah udah ketakar lah gaji sekian," katanya, bercerita.
Sementara itu sebagai karyawan bergaji upah minimum regional atau UMR, Agung memikirkan jumlah cicilan yang dijalaninya tersebut, sempat memberatkan ketika tidak dibarengi dengan peningkatan UMR dan adanya lonjakan harga bahan pangan.
"Untuk angkanya (cicilan) itu sendiri berat enggak sih dengan mungkin pendapatan atau uang yang dimiliki. Gaji gue kan UMR nih ya, ibaratnya udah setengahnya itu, hampir 50 persen ya dialokasikan untuk perumahan," terangnya.
"Yang memberatkan, belum lagi kondisi-kondisi misalkan kenaikan harga-harga bahan pokok ya atau harga-harga itu, kadang suka mengganggu. Makanya kita ngakalinnya ya nyari-nyari diskonan promo-promo gitu kan kayak," imbuh dia.
Yang pasti, tantangan-tantang tersebut, jelas Agung, tidak sampai mengganggu cicilan apalagi sampai membuatnya menunggak.
Namun demikian, ia menyiasati lonjakan harga bahan pangan terhadap pendapatan yang tidak bertambah signifikan dengan mencari uang tambahan. Salah satunya dari freelance.
"Kan paling kita ngakalinnya buat (cicilan) itu cari tambahan dari sisi gue. Apakah itu ikut freelance ya atau yang lainnya," tutup Agung, menjelaskan.