KABARBURSA.COM - Anggota Komisi XI DPR RI, Eric Hermawan, mendorong Bank Indonesia memperkuat strategi stabilisasi nilai tukar rupiah melalui kombinasi kebijakan moneter, perluasan kerja sama swap line dengan bank sentral negara lain, hingga penguatan cadangan devisa di dalam negeri.
Pandangan tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia dengan agenda pembahasan Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025 yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa 19 Mei 2026.
Dalam aspek kebijakan suku bunga, Eric menilai Bank Indonesia sudah saatnya mempertimbangkan kenaikan BI Rate pada kisaran 5 hingga 5,5 persen. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperkuat sentimen pasar sekaligus menjaga konsistensi arah kebijakan moneter yang selama ini telah ditempuh melalui kenaikan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Ia menyoroti bahwa dalam 12 bulan terakhir, BI telah menaikkan imbal hasil SRBI hingga sekitar 6,4 persen. Karena itu, kenaikan suku bunga acuan dinilai perlu dilakukan agar pasar melihat adanya kesinambungan kebijakan yang jelas dari otoritas moneter.
“Menurut saya, Bank Indonesia sudah waktunya menaikkan suku bunga di kisaran 5 sampai 5,5 persen. BI juga sudah menaikkan SRBI selama 12 bulan terakhir sekitar 6,4 persen. Jadi masyarakat dan pasar tidak ragu terhadap arah kebijakan kita,” ujarnya.
Selain kebijakan suku bunga, legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur XI tersebut juga meminta BI memperluas diplomasi ekonomi dengan berbagai bank sentral dunia guna memperoleh fasilitas swap line, baik bersifat permanen maupun sementara. Menurutnya, kerja sama tersebut dapat menjadi bantalan likuiditas dolar AS tanpa harus terus-menerus menguras cadangan devisa melalui intervensi pasar valuta asing.
Sebagai informasi, swap line merupakan perjanjian antarbank sentral untuk saling menyediakan mata uang dengan kurs yang telah disepakati sebelumnya. Skema ini lazim digunakan sebagai instrumen mitigasi risiko guna memastikan ketersediaan likuiditas valuta asing ketika terjadi tekanan pasar maupun gejolak ekonomi global.
“Saya berharap Bank Indonesia, khususnya Gubernur BI, melakukan pendekatan ke bank sentral lain. Tidak harus permanen, sementara juga bisa. Kalau punya swap line, BI tidak perlu terus membakar dolar di pasar,” katanya.
Politikus Fraksi Partai Golkar itu menilai hubungan ekonomi Indonesia dengan Amerika Serikat selama ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk memperoleh fasilitas swap line dengan Federal Reserve atau The Fed. Padahal, dominasi dolar AS masih sangat besar terhadap aktivitas perdagangan, ekspor, dan impor Indonesia.
Ia menegaskan bahwa langkah diplomasi ekonomi dan lobi internasional perlu dilakukan secara lebih serius agar Indonesia memiliki akses likuiditas global yang lebih kuat di tengah dinamika ekonomi dunia yang semakin kompleks.
“Sudah bertahun-tahun kita memiliki hubungan dengan The Fed, tetapi belum pernah benar-benar memikirkan bagaimana memperoleh fasilitas swap line tersebut,” tambahnya.
Lebih lanjut, Eric juga mendorong BI melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mengkaji kebijakan kewajiban perusahaan ekspor-impor berskala besar agar melantai di bursa atau go public. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membantu memastikan aliran devisa tetap berputar di dalam negeri.
“Perusahaan ekspor-impor dengan transaksi di atas Rp500 miliar per tahun perlu dikaji untuk listing. Dengan begitu, dananya kembali ke Indonesia, bukan justru parkir di Hong Kong atau Singapura,” ujarnya.
Ia menilai saat ini masih banyak dana hasil ekspor nasional yang disimpan di luar negeri sehingga memengaruhi keseimbangan pasokan dolar di pasar domestik. Oleh sebab itu, Eric meminta adanya pengaturan lebih lanjut melalui koordinasi antara KSSK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan agar devisa hasil ekspor dapat lebih optimal menopang stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan rupiah.(*)