KABARBURSA.COM - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (BBNI) mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Salah satu langkah strategis yang dilakukan BNI adalah berpartisipasi aktif dalam program RISE To IPO: Empowering Medium Enterprises to IPO yang digagas oleh Kementerian UMKM.
Program ini dirancang untuk mendorong UMKM, khususnya pelaku usaha menengah, untuk bisa mengakses pembiayaan jangka panjang melalui pasar modal.
Dalam menjalankan program tersebut, BNI turut mendampingi para pelaku usaha dalam berbagai tahapan persiapan menuju proses go public, termasuk melalui dukungan anak usahanya, BNI Sekuritas.
"BBNI tidak hanya hadir untuk memberikan solusi pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra strategis yang siap mendampingi pelaku usaha menengah dalam menyiapkan diri untuk melantai di bursa. Kami juga menggandeng BNI Sekuritas untuk memperkuat literasi keuangan dan edukasi terkait pasar modal," ujar Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangan tertulisnya dikutip, Sabtu, 19 Juli 2025.
Sementara itu Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan sektor usaha menengah memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat rantai pasok nasional serta mendorong pemberdayaan usaha mikro dan kecil di berbagai daerah.
Dia menilai peningkatan kapasitas usaha menengah sangat krusial agar mereka dapat naik kelas secara kelembagaan dan memiliki akses terhadap pendanaan yang berkelanjutan. Program RISE To IPO disebutnya sebagai salah satu instrumen strategis untuk mendukung tujuan tersebut.
Program RISE To IPO disusun dengan pendekatan bertahap dan komprehensif. Para peserta program akan mengikuti serangkaian seminar edukatif, coaching clinic intensif, hingga program IDX Incubator. Pendampingan ini dirancang agar implementasinya bersifat praktis dan sesuai kebutuhan pelaku usaha.
BNI memandang pendampingan ini merupakan peluang besar untuk mempercepat kesiapan UMKM masuk ke pasar modal. Dengan dukungan BNI Sekuritas, pelaku usaha akan dibekali pengetahuan mengenai manajemen keuangan, tata kelola perusahaan, dan struktur permodalan yang menjadi syarat utama untuk IPO.
"UMKM Indonesia punya potensi besar untuk naik kelas. Dengan pendampingan yang tepat, mereka tidak hanya bisa bersaing di pasar domestik, tetapi juga mencatatkan kinerja membanggakan di pasar modal. Ini adalah bentuk nyata komitmen BNI dalam mendukung ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan," tutup Okki.
Pemerintah Tambah Plafon KUR Rp117 Triliun, Fokus UMKM Produktif
Sebelumnya diberitakan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencatat kinerja gemilang di semester I 2025 dengan realisasi penyaluran tembus Rp131,84 triliun, atau setara 45,86 persen dari target tahunan.
Di tengah tekanan ekonomi global, antusiasme pelaku UMKM terhadap pembiayaan bersubsidi ini terus meningkat.
"Capaian KUR semester I 2025 cukup positif, yang lebih penting 60 persen penyaluran KUR berhasil masuk ke sektor produksi sesuai target kita. Ini menunjukkan KUR benar-benar mendorong produktivitas UMKM," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Lanjutnya, untuk mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo, pemerintah menyiapkan dua terobosan KUR, salah satunya mempermudah pembiayaan sektor pertanian tebu guna mengejar target swasembada gula konsumsi pada 2028.
"Bayangkan, 86 persen tanaman tebu milik rakyat sudah menua dan perlu segera diremajakan. Tanpa intervensi cepat, mimpi swasembada gula akan sulit dicapai. Kemudahan KUR untuk sektor pertanian khususnya komoditas tebu rakyat hadir sebagai solusi konkret," tegas Airlangga.
Adapun Pemerintah memberikan relaksasi KUR bagi petani tebu, termasuk yang pernah menerima kredit komersial. Mitra usaha (off-taker) dapat memvalidasi kelompok tani binaannya untuk mempercepat pencairan KUR Khusus.
Binaan off-taker yang bertindak sebagai penjamin juga dibebaskan dari agunan tambahan, cukup dengan usaha yang dibiayai sebagai jaminan.
Kemudian terobosan KUR berikutnya menyasar sektor perumahan untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah. UMKM di sisi pasokan seperti developer, kontraktor, dan pedagang material dapat mengakses kredit hingga Rp5 miliar dengan subsidi bunga 5 persen dari pemerintah.
Pada sisi demand (permintaan) UMKM yang ingin membeli, membangun, atau merenovasi rumah dalam rangka usaha juga mendapat akses pembiayaan murah dengan disediakan plafon pinjaman sampai dengan Rp500 juta dengan bunga berjenjang 6 persen hingga 9 persen per tahun dan tenor sampai dengan 5 tahun.
"Sektor perumahan memiliki multiplier effect ekonomi yang dahsyat. Setiap rupiah yang masuk akan menghasilkan Rp1,74 output ekonomi. Belum lagi potensi menyerap 13,8 juta tenaga kerja per tahun. Ini bukan sekadar membangun rumah, tapi membangun masa depan ekonomi," jelasnya.
Untuk itu, pemerintah menambah plafon KUR untuk tahun 2025 sebesar Rp117 triliun di luar plafon yang telah ada. Penambahan plafon tersebut diikuti dengan penambahan anggaran subsidi bunga/subsidi marjin KUR sebesar Rp1,2 triliun. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.
 
      