Bonus Demografi: Indonesia Lulus dari Middle Income Trap?

KABARBURSA.COM - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menggarisbawahi pentingnya mengoptimalkan bonus demografi Indonesia dalam upaya meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat demi menunjang cita-cita Indonesia Emas 2024.

"Kalau tren 2025-2029 tidak menunjukkan tren yang diharapkan membawa ekspektiasi kita supaya graduate dari middle income trap nah maka akan tertunda capaian itu, kenapa saya mulai dari penduduk, karena penduduk itu paling mudah," katanya di Gedung DPR dikutip Rabu 5 Juni 2025.

Pasalnya, menurut dia, periode 2025-2029 merupakan sebagai jendela emas bagi Indonesia untuk meraih peningkatan ekonomi yang signifikan. " periode ini (2025-2029) adalah golden window oportunity, peluang emas," tambah dia.

Monoarfa pun menyoroti tren menurunnya tingkat kelahiran yang akan membawa Indonesia menuju populasi yang stabil sekitar 380-400 juta orang pada puncaknya.

"Total Vertility Rate (TVR) kita itu sudah turun mendekati 2, artinya 2 orang lahirnya 2. Lama-lama akan begitu,  bahkan, Indonesia akan sustain 380 - 400 juta (orang) maksimum," terang dia.

Dia mengatakan jumlah penduduk yang stabil tersebut ke depan pemerintah akan lenih mudah untuk merencanakan tingkat kesejahteraan seperti apa, lapangan kerja yang akan dibentuk sperti apa,

"Ini memberi kita peluang untuk merencanakan tingkat kesejahteraan dan lapangan kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Pemerintah, lanjut Monoarfa, tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada peningkatan Gross national income (GNI) per kapita. "Kami ingin GNI per kapita mencapai USD 5500-5700, sehingga upaya pembangunan ekonomi dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka," paparnya.

Dia juga menegaskan pentingnya mengurangi jam kerja yang berlebihan dan meningkatkan upah per jam untuk mendorong kelas pekerja ke atas. Dia pun berkomitmen untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi.

"Kalau orang berkerja lapangna kerja ini bisa kita tekan tingkat pengangguran terbuka, tapi berapa mereka dibayar? berapa per jam mereka di bayar, jangan sampai merke kerja 75 jam seminggu, padahal maksimum yg ideal 40 jam, lalu per jam dibayar berapa supaya nanti masuk yg di kelas atas? itu yg kita kejar," jelas dia.

Monoarfa menambahkan bahwa Bappenas sedang menyusun RPJP hingga tahun 2045 sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045, dengan harapan dapat menghindari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) melalui optimalisasi bonus demografi saat ini.

"Kita memang pemritanhan sekarang diminta utk menyusun itu RKP RAPBN," tutupnya.

Kendati demikian, Direktur Eksekutif Institut for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menyoroti baseline yang dianggap tidak realistis, yakni target kemiskinan menuju nol persen pada 2045, sementara pada Maret 2023 saja tingkat kemiskinan masih berada di angka 9,36 persen. Target pada 2025 adalah 6,0-7,0 persen.

Melihat trajectory GNI per kapita, Indonesia sebenarnya sudah keluar dari kategori Low Income Countrypada 1993, namun kembali ke Low Income pada 1998-2002 akibat krisis moneter, dan kembali ke kategori Lower Middle Income pada 2019-2020 karena pandemi COVID-19.

“Jadi, Indonesia terjebak dalam Midle Income Trap selama 30 tahun sejak 1993-2022,” kata dia dikutip Selasa, 4 Juni 2024.

Tantangan Gen Z

Dari sisi ketenagakerjaan, penyerapan tenaga kerja sebanyak 4,55 juta orang dari Agustus 2022 hingga Agustus 2023. Pekerja penuh mencapai 96,39 juta orang, naik 3,76 juta orang, sementara pekerja paruh waktu menurun menjadi 34,12 juta orang. Pengangguran setengah waktu juga turun menjadi 9,34 juta orang.

Dari total angkatan kerja 147,71 juta orang, sebanyak 139,85 juta orang bekerja, meningkat 4,55 juta orang, sementara pengangguran menurun menjadi 7,86 juta orang. Bukan Angkatan Kerja (BAK) juga menurun menjadi 64,88 juta orang.

Lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak selama periode tersebut adalah sektor akomodasi dan makanan minuman, konstruksi, dan pertanian, masing-masing menyerap sekitar 1,18 juta orang, 0,77 juta orang, dan 0,75 juta orang.

Namun, Tauhid mengtakan tantangan pengangguran yang sebenarnya terdapat di kalangan Gen Z. Kelompok usia 15-19 tahun mencatat tingkat pengangguran terbuka tertinggi dengan 29,08 persen, diikuti kelompok usia 20-24 tahun dengan 17,02 persen.

Penyebabnya antara lain kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan pasar kerja, pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil dari pertumbuhan angkatan kerja, iklim investasi yang belum kondusif, kurang efektifnya informasi pasar kerja, serta terjadinya PHK.

“Tantangan Pengangguran Gen Z diidentifikasi karena Kompetensi pencari kerja tidak sesuai pasar kerja. Pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil dari pertumbuhan angkatan kerja, iklim investasi yang belum kondusif, Kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja, serta terjadinya PHK,” jelas dia.

Tauhid pun menilai ada indikator yang luput untuk mewujudkan visi Indonesia emas 2045 itu. Dia merinci terdapat enam dari sembilan sasaran utama indikator yang tidak ada dalam RPJPN.

Pertama, Gross National Income (GNI) per kapita yang pada 2025 sebagai baseline USD5.500. “Sementara pada target 2045 harus mencapai USD30.300,” terang dia.

Kontribusi PDB

Selain itu, kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim harus meningkat dari 7,6 persen pada 2025 menjadi 15 persen pada 2045. Peringkat Global Power Index (GPI) juga harus naik dari posisi 34 pada 2025 ke 15 besar dunia pada 2045.

Indeks rasio gini diharapkan turun dari 0,379-0,382 pada 2025 menjadi 0,377-0,320 pada 2045. Kontribusi kawasan Indonesia Timur juga harus meningkat dari 21,5 persen menjadi 28,5 persen, dan Human Capital Index (HCI) dari 0,54 pada 2025 harus mencapai 0,73 pada 2045.

Diketahui, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, visi Indonesia Emas 2045 menetapkan Indonesia sebagai negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Terdapat lima sasaran utama, yakni pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju nol persen, peningkatan kepemimpinan dan pengaruh internasional, daya saing sumber daya manusia (SDM) yang lebih tinggi, dan penurunan emisi gas rumah kaca menuju nol bersih

Namun, Tauhid merasa bingung. berangkat dari 5 visi ekonomi tersebut, Dia pun masih mempertanyakan apakah Indonesia benar-benar memiliki kompetensi untuk meningkatkan kepemimpinan internasional dan daya saing SDM. (yub/prm)