KABARBURSA.COM – Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo, menyebut struktur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BP Danantara sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pengelolaan aset BUMN. Menurutnya, pendekatan profesional dan independen yang diterapkan badan ini dapat menjadi dasar baru untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara.
Struktur Danantara yang terpisah dari operasional BUMN, kata Arianto, memungkinkan BP Danantara untuk fokus pada pengelolaan aset strategis secara optimal. “Danantara dapat bertindak sebagai katalis dalam meningkatkan nilai aset negara melalui investasi yang lebih terarah dan menghasilkan imbal hasil maksimal,” ujar Arianto dalam sebuah diskusi ekonomi, Rabu, 11 Desember 2024.
Ia juga menyoroti pola pengelolaan aset BUMN selama ini dinilai kurang efektif. Dengan pemisahan fungsi, Danantara diharapkan mampu mengambil langkah yang lebih strategis dan fleksibel, tanpa terhambat oleh operasional harian. Namun, Arianto menekankan keberhasilan badan ini sangat bergantung pada tata kelola yang baik.
“Governance adalah kunci. Untuk menarik kepercayaan investor, Danantara harus memastikan semua proses berjalan transparan, mulai dari perencanaan hingga implementasi strategi investasi,” katanya.
Danantara yang akan mengelola aset dari tujuh BUMN, diproyeksikan mampu memperkuat sektor strategis sekaligus mendorong sinergi antara pemerintah dan swasta. Jika dikelola secara profesional, Arianto optimis pendekatan ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memaksimalkan potensi ekonomi Indonesia. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya mengantisipasi tantangan seperti resistensi birokrasi dan risiko pasar.
“Tantangan seperti resistensi birokrasi dan risiko pasar harus diantisipasi sejak awal. Kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan inisiatif ini memberikan hasil optimal,” kata Arianto.
Pancing Aliran Modal Asing
Senior Investment Information PT Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta Utama, sebelumnya mengatakan pembentukan BP Danantara bertujuan memperkuat nilai aset perusahaan-perusahaan tersebut. Dengan total asset under management (AUM) yang diperkirakan mencapai Rp9.049 triliun, Danantara akan menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan-perusahaan BUMN.
“Danantara memang ditujukan untuk memperkuat, selain daripada memperkuat nilai aset-aset perusahaan BUMN yang tergabung dalam Danantara karena memang jumlahnya bisa sangat besar,” kata Nafan kepada KabarBursa.com, 28 November 2024.
Nafan yakin Danantara akan menjelma menjadi superholding BUMN dengan tata kelola yang terukur dan implementasi good corporate governance (GCG) yang lebih efektif. Danantara juga berpotensi besar mendorong aliran modal asing masuk ke Indonesia.
Kementerian Investasi/BKPM melaporkan realisasi investasi selama periode Januari hingga September 2024 mencapai Rp1.261,43 triliun. Dari total tersebut, Penanaman Modal Asing atau PMA menyumbang Rp654,40 triliun, naik 16,95 persen secara tahunan dengan kontribusi sebesar 51,88 persen terhadap total investasi.
[caption id="attachment_102814" align="alignnone" width="2192"]
Realisasi investasi asing dan dalam negeri. Sumber: Kementerian Investasi/BKPM.[/caption]
Nafan meyakini dengan adanya Danantara, PMA akan makin terkerek. Langkah ini, menurutnya, merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru. “Karena untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas lima persen memang perlu effort,” katanya.
Kehadiran Danantara juga diyakini akan menjadi sentimen positif yang besar ketika berhasil diimplementasikan. Jika waktunya tiba, Nafan hakulyakin emiten perbankan pelat merah akan mengalami peningkatan likuiditas secara berkelanjutan, begitu juga emiten BUMN lainnya. “Bukan hanya sentimen yang jangka pendek saja, tapi secara kontinu,” katanya.
Meski optimistis, Nafan juga mengingatkan adanya risiko dalam pengelolaan BUMN di bawah Danantara. Untuk memitigasi risiko yang mungkin ditanggung oleh para investor, ia menilai pentingnya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dari masing-masing emiten yang tergabung. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk implementasi good corporate governance yang baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para investor, terutama dari kalangan global.
Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Miftahul Khaer, mengatakan Danantara sebagai superholding BUMN akan berdampak signifikan terhadap emiten perbankan pelat merah. “Langkah ini memungkinkan sinergi antar bank BUMN dalam pengembangan ekosistem keuangannya, peningkatan efisiensi, dan perluasan akses ke layanan keuangan, baik di pasar domestik maupun internasional,” kata Miftahul kepada KabarBursa.com, Kamis, 28 November 2024.
Jika Danantara dijalankan dengan tepat, Miftahul yakin potensi menjadikannya game changer untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan bagi perbankan BUMN akan tercapai, baik di skala pasar domestik maupun global. Meski begitu, ia mengingatkan pelaku pasar untuk terus mengikuti perkembangan lembaga tersebut, terutama yang berkaitan dengan regulasi.
“Pelaku pasar harus tetap waspada terhadap potensi risiko implementasi dan perubahan regulasi yang mungkin akan sedikit mempengaruhi kinerjanya,” katanya.
Dualisme Danantara vs Kementerian BUMN
Pengamat BUMN Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengatakan tantangan penting yang ada di depan Danantara adalah potensi dualisme pengelolaan dengan Kementerian BUMN. Persoalan ini akan menghambat kinerja BUMN.
“Kalau masalah ini tidak diselesaikan segera, maka berpeluang membuat BUMN akan bergerak lambat. Terutama terkait dengan pengelolaan aset maupun investasi,” ungkap Herry kepada KabarBursa.com, Kamis, 28 November 2024.
Salah satu contohnya adalah ketika BUMN di bawah naungan Danantara harus mengambil keputusan strategis yang memerlukan persetujuan pemegang saham. Dalam kondisi ini, proses pengambilan keputusan bisa menjadi panjang, melibatkan persetujuan Dewan Komisaris, restu dari Danantara, hingga keputusan akhir dari Menteri BUMN.
Herry juga menyebut adanya potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan Danantara. Untuk mencegah hal ini, ia menyarankan agar kepengurusan Danantara diisi oleh para profesional yang independen dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kepemilikan perusahaan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga objektivitas dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga tersebut.
“Hindari pemilik perusahaan menjadi pengurus Danantara, apalagi dia bisa mengambil keputusan strategis seperti investasi. Masih banyak profesional hebat-hebat di Indonesia, baik di swasta maupun BUMN. Kalau dia pemilik perusahaan, kemudian jadi pengurus Danantara, susah mengawasinya,” kata Herry.(*)