KABARBURSA.COM - Pemerintah berupaya melakukan penghematan anggaran hingga Rp306 triliun untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 agar tidak melewati batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menilai langkah ini belum cukup untuk mengimbangi potensi defisit yang melebar, terutama akibat kebijakan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam mempercepat program makan bergizi gratis (MBG).
“Penghematan ini tentu tidak cukup untuk menutupi defisit APBN, karena jika sesuai dengan rencana APBN 2025 saja, maka defisit berada di level Rp616 triliun atau 2,52 persen dari PDB. Dan penghematan memang tujuannya bukan untuk mengurangi defisit APBN, namun lebih ke membatasi agar defisitnya tidak semakin melebar dan melewati batas UU (3 persen dari PDB),” ujar Andri kepada Kabarbursa.com di Jakarta, Selasa 4 Februari 2025.
Pemerintah menganggarkan tambahan Rp100 triliun untuk mempercepat implementasi MBG bagi 82,9 juta penerima pada akhir 2025. Namun, Andri meragukan angka tersebut cukup untuk merealisasikan target tersebut.
“Saya berani mengatakan angka Rp100 triliun tersebut mengada-ngada. Untuk memenuhi target 17 juta penerima secara bertahap dari Januari hingga September saja, anggaran yang diperlukan mencapai Rp71 triliun, dan itupun diperkirakan hanya akan cukup sampai bulan Juni. Untuk memenuhi target 82,9 juta penerima, dengan implementasi seperti sekarang ini, anggaran yang dibutuhkan tidak akan kurang dari Rp400 triliun,” jelasnya.
Dengan demikian, meskipun pemerintah berhasil menghemat Rp306 triliun, bukan berarti anggaran tersebut bisa sepenuhnya dialokasikan ke program prioritas. Andri menegaskan bahwa sebagian besar dana itu akan digunakan untuk menutup potensi kekurangan penerimaan pajak yang diprediksi tidak mencapai target di 2025, sebagaimana terjadi di 2024.
“Jadi dari penghematan Rp306 triliun ini, sekitar setengahnya sejatinya berfungsi untuk menambah potensi kekurangan pendapatan perpajakan dan hanya setengahnya, atau sekitar Rp150 triliun, yang sejatinya merupakan dana ‘segar’ hasil realokasi yang bisa digunakan untuk menambah anggaran program prioritas quick win Prabowo, seperti MBG,” kata Andri.
Tiga Tantangan Utama
Kepala Badan Gizi Nasional (BAGIZI) Dadan Hindayana, mengungkapkan tiga tantangan utama yang tengah dihadapi dalam pelaksanaan program MBG (Makan Gizi Gratis) pada Januari 2025. Salah satu tantangan tersebut adalah ketidakmerataan kualitas makanan yang disalurkan.
Dalam evaluasi pelaksanaan program MBG yang sudah berjalan hingga minggu ketiga bulan ini, Dadan menyatakan beberapa temuan yang perlu segera diperbaiki. Antara lain masalah ketepatan waktu pengiriman dan isu administratif yang masih terjadi.
Menurut Dadan, perbedaan kualitas makanan yang terlihat mencolok pada hari pertama dan kedua pengiriman menjadi salah satu perhatian utama.
“Yang perlu kami benahi terutama adalah kualitas makanan yang belum merata. Pada hari pertama dan kedua, sering kali terlihat perbedaan yang cukup mencolok. Selain itu, ketepatan waktu pengiriman dan permasalahan administrasi masih menjadi tantangan besar,” ujar Dadan saat ditemui di Jakarta pada Rabu, 22 Januari 2025.
Meski demikian, Dadan optimistis bahwa program ini akan terus membaik seiring waktu. Ia menekankan bahwa pengalaman dari pelaksanaan tahap awal menjadi landasan penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan.
“Berdasarkan pengalaman dari uji coba, kami yakin program ini akan semakin solid. Kualitas makanan akan semakin baik, pengiriman akan lebih tepat waktu, dan proses masak akan lebih cepat. Kami juga berupaya agar menu yang disajikan lebih sesuai dengan selera anak-anak,” jelasnya.
Evaluasi Dan Penyempurnaan
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti perlunya evaluasi dan perbaikan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sejak Januari 2025. Ia meminta semua pihak memberi ruang bagi pemerintah untuk menyempurnakan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.
“Program ini masih baru, saya yakin pemerintah perlu melakukan evaluasi dan penyempurnaan. Kita beri kesempatan kepada pemerintah untuk itu,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2025.
Ia menegaskan DPR akan terus mengawasi jalannya evaluasi agar kebijakan ini benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Program MBG merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis guna menekan angka stunting yang saat ini masih berada di angka 30 persen.
Namun, implementasinya tak lepas dari kendala. Beberapa mitra program mulai mundur setelah tiga pekan berjalan akibat keterlambatan pembayaran. Situasi ini terjadi karena belum adanya Petunjuk Teknis (Juknis) resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN), yang menghambat pencairan dana ke rekening mitra.
Menanggapi hal tersebut, Puan menegaskan DPR akan memastikan pemerintah benar-benar melakukan evaluasi agar program ini dapat kembali berjalan normal. “Kita tetap kawal di DPR untuk memastikan pemerintah melakukan evaluasi sehingga nantinya program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak,” katanya.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.