DPR: Manajemen BSI Lebih Politis Ketimbang Bisnis

KABARBURSA.COM - Polemik Muhammadiyah dan Bank Syariah Indonesia (BSI) terkait penarikan dana besar-besaran memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Kontroversi diperparah setelah beredar kabar bahwa kepentingan Muhammadiyah tidak diakomodir oleh bank syariah nomor satu di Indonesia tersebut.

Sumber Kabar Bursa menyebutkan Muhammadiyah sempat diminta BSI mengajukan nama untuk posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komisaris. Muhammadiyah mengusulkan Jaih Mubarak sebagai DPS dan Abdul Mu’ti sebagai Komisaris, namun usulan tersebut tidak diterima.

Dalam RUPS pada 17 Mei 2024, BSI memilih Felicitas Talulembang sebagai Komisaris, menggantikan usulan Muhammadiyah. Meskipun usulan mereka tidak diterima, beberapa tokoh Muhammadiyah telah menempati posisi strategis di bank syariah lain, seperti Abdul Mu’ti di Bukopin Syariah dan Anwar Abbas di Bank Mega Syariah.

Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, turut menyuarakan pandangannya mengenai hal tersebut. Dia mengatakan kisruh kursi jabatan untuk Muhammadiyah tak mencuat di internal komisinya. Dia enggan menanggapi kabar tersebut belum terkonfirmasi oleh Muhammadiyah.

Terlepas dari hal itu, Amin meyakini perdebatan mengenai penarikan dana oleh organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia itu tak semata karena misi memperbaiki bank syariah. Amin menilai keputusan Muhammadiyah ini adalah langkah serius karena melibatkan jumlah dana yang tidak kecil. Penarikan dana sebesar Rp13 hingga 15 triliun oleh Muhammadiyah diyakini akan memperburuk likuiditas BSI.

“Kelihatannya sederhana tapi juga serius bagaimana Muhammadiyah menarik dana berapa? Rp13 atau 15 triliun? itu bukan dana yang kecil dan itu bisa, ya walaupun mungkin tidak besar ya, tapi bisa mengganggu likuditas BSI,” ujar Amin kepada Kabar Bursa, Sabtu, 15 Juni 2024.

Menurut Amin, penarikan dana sebesar itu dari total Dana Pihak Ketiga (DPK) BSI yang mencapai sekitar Rp290 triliun jelas akan mengganggu operasi suatu bank. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak penarikan tersebut terhadap usaha BSI.

“Berapa DPK yang selama ini terkumpul? 290-an, berapa yang tersalurkan ke pihak ketiga sekian, ketika ditarik ya 15-an triliun ya itu tentu sangat mengganggu usahanya BSI,” katanya.

Antara Politis dan Bisnis

Meski Muhammadiyah sudah memberikan penjelasan untuk meredam kekhawatiran masyarakat, Amin hakulyakin bahwa masalah utama bukanlah hal yang disampaikan ke publik. Ia merasa bahwa ada masalah mendasar yang belum diungkapkan sepenuhnya kepada masyarakat.

“Kok saya melihatnya ini walaupun sudah ada penjelasan dari Muhammadiyah sendiri, itu penjelasan sifatnya untuk mendinginkan masyarakat, tapi saya yakin masalahnya bukan itu, masalah intinya bukan itu,” katanya.

Amin mencurigai bahwa jajaran manajemen BSI lebih mempertimbangkan aspek politik ketimbang aspek bisnis. Ia menyoroti pentingnya perlakuan khusus bagi nasabah besar seperti Muhammadiyah.

“Nampaknya mungkin jajaran manajemen BSI lebih mempertimbangkan banyak aspek politik daripada aspek bisnisnya. Orang memiliki dana Rp13 atau 15 triliun itu kan mesti diberlakukan berbeda dengan orang yang cuma punya simpanan Rp100 juta atau Rp1 miliar,” tegas Amin.

Corporate Secretary BSI, Wisnu Sunandar, tak menanggapi permintaan konfirmasi Kabar Bursa perihal kabar dua petinggi Muhammadiyah yang tertolak sebagai DPS dan komisaris di lembaganya. Sebelumnya ia meminta polemik yang terjadi di masyarakat ihwal dana Muhammadiyah dihentikan dulu.

“Cooling down ya. Mohon maaf,” pinta Wisnu.

Wakil Ketua Komisaris Independen BSI, Adiwarman Karim, mengklaim hubungan antara pihaknya dengan Muhammadiyah masih terjalin dengan baik dan tidak ada penarikan dana yang heboh seperti yang diberitakan.

"Alhamdulillah hubungan BSI dan Muhammadiyah sangat baik sampai saat ini. Alhamdulillah enggak ada penarikan besar-besaran yang dihebohkan itu," ujar Adiwarman.

Adiwarman menekankan komunikasi antara kedua belah pihak berjalan lancar untuk mencegah isu ini berkembang lebih luas. Ia juga menegaskan kerjasama antara BSI dan Muhammadiyah sangat luas dan terus berlangsung dengan baik.

"Alhamdulillah udah komunikasi sangat baik agar enggak heboh melebar kemana-mana. Alhamdulillah kerjasama BSI Muhammadiyah sangat luas dan sangat baik," katanya.

Adapun Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, tak merespons permintaan konfirmasi Kabar Bursa mengenai isu jabatan komisaris di BSI sebagai pemicu penarikan dana besar-besaran oleh organisasinya. (alp/*)