KABARBURSA.COM – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa DPR memberikan kebebasan penuh bagi masyarakat yang merasa dirugikan terkait kualitas BBM untuk mengungkapkan temuan mereka dengan bukti yang jelas dan sah. Ia mengingatkan bahwa dalam setiap periode, data dan catatan terkait kualitas BBM seharusnya dapat diakses oleh publik sebagai bentuk akuntabilitas.
"Kami persilakan masyarakat untuk mengajukan bukti otentik jika ada masalah dengan kualitas BBM. Setiap temuan harus disampaikan dengan bukti yang jelas agar bisa diterima dan diproses," ujar Sugeng, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 28 Februari 2025.
Sugeng menjelaskan bahwa kualitas BBM yang beredar di pasar secara rutin diawasi oleh lembaga independen, Lemigas (Lembaga Minyak dan Gas), yang berada di bawah Kementerian ESDM.
Lemigas bertugas untuk memverifikasi apakah BBM yang dipasarkan sesuai dengan spesifikasi yang tercantum, seperti RON 90 untuk Pertalite dan RON 92 untuk Pertamax. Menurutnya, lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga standar kualitas produk yang beredar.
"Karena Pertalite adalah komoditas dengan harga subsidi, penting untuk memastikan bahwa kualitasnya tetap terjaga. Kami tidak ingin ada kecurangan yang merugikan konsumen dan negara," tegasnya.
Sugeng juga mengingatkan bahwa Pertalite bukanlah produk subsidi langsung, melainkan kompensasi dari pemerintah yang dibayar untuk menutupi selisih harga jual yang ditanggung oleh Pertamina. Harga jual Pertalite sendiri dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia yang selalu fluktuatif.
"Subsidi itu tercatat dalam APBN, tetapi Pertalite itu sebenarnya adalah kompensasi. Pemerintah menanggung selisih harga untuk menjaga agar harga BBM tetap terjangkau," jelas Sugeng.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan lifting nasional untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM dan minyak mentah. Sugeng menyebutkan bahwa tingginya konsumsi BBM di Indonesia berbanding terbalik dengan menurunnya produksi minyak dalam negeri, sehingga impor menjadi solusi yang semakin besar.
"Kita harus meningkatkan lifting minyak dalam negeri. Kalau tidak, impor akan terus meningkat dan akan semakin membebani anggaran negara," tutup Sugeng.
Mekanisme Penentuan Harga
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai bahwa regulasi distribusi BBM di Indonesia saat ini masih didominasi oleh keputusan pemerintah. Terutama melalui mekanisme penentuan harga untuk BBM subsidi dan non-subsidi.
“Semua sudah ditentukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian ESDM. Untuk BBM subsidi, pemerintah menetapkan harga dalam rentang tertentu, sedangkan BBM non-subsidi lebih banyak dipengaruhi mekanisme pasar. Kadang harga Pertamina bisa sama dengan SPBU asing, tapi sering juga berbeda, tergantung faktor yang mempengaruhi,” ujar Fahmy kepada Kabarbursa.com, Minggu, 9 Februari 2025.
Terkait kebijakan pemerintah yang memberikan izin impor BBM kepada perusahaan swasta sejak Januari 2025, Fahmy menilai langkah ini justru bisa membawa dampak positif bagi industri energi di Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi mendorong efisiensi Pertamina dalam menghadapi persaingan.
“Saya kira ini keputusan yang bagus. Selama ini kan pasokan BBM didominasi oleh Pertamina. Dengan adanya impor BBM oleh swasta, maka persaingan akan lebih sehat. Pertamina juga akan lebih terdorong untuk meningkatkan efisiensi agar tetap kompetitif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fahmy menegaskan bahwa jika Pertamina tidak mampu beradaptasi dengan persaingan yang lebih terbuka, maka mereka bisa kehilangan pangsa pasar.
“Kalau Pertamina tidak efisien, tentu bisa kalah dalam persaingan. Maka, kebijakan ini bisa menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Pertamina untuk meningkatkan daya saingnya,” pungkasnya.
Meski demikian, Fahmy mengingatkan bahwa pemerintah tetap perlu melakukan pengawasan agar kebijakan ini tidak menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas pasokan BBM di dalam negeri.
Targetkan Swasembada Energi
Prabowo sebelumnya menyoroti pemanfaatan sejumlah tanaman yang dapat menjadi salah satu sumber alternatif BBM sebagai salah satu upaya kemandirian swasembada energi. “Kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi,” kata Prabowo dalam pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia, di Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat, Minggu, 20 Oktober 2024.
Prabowo menambahkan, tanaman seperti kelapa sawit, singkong, tebu, sagu, hingga jagung adalah beberapa contohnya. Pemerintahannya nanti akan fokus memanfaatkan seluruh potensi yang ada demi meraih swasembada energi. “Seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya energi bawah tanah geothermal yang cukup,” ujarnya.
Melalui pengembangan produk biodiesel dan bioavtur dari sawit, serta bioethanol dari tebu dan singkong, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Prabowo optimistis program biodiesel B50 dan campuran ethanol E10 dapat terwujud pada 2029.(*)