KABARBURSA.COM – Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai peringatan yang diberikan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi persepsi investor global terhadap pasar keuangan domestik.
Menurut Josua, MSCI sebelumnya telah memberikan catatan terkait transparansi pasar, struktur kepemilikan saham, hingga keterbatasan free float di pasar modal Indonesia.
“Ini yang seharusnya kita informasikan bahwa sebelumnya kita juga perlu ingat bahwa ada catatan dari MSCI, yang dimana memang peringatan MSCI ini terkait tadi dengan transparansi, faktor dari kepemilikan asing, jumlah saham, dan juga potensi tadi perubahan status pasar yang bisa menekan persepsi dari investor global,” ujar Josua.
Sebelumnya, MSCI menyatakan rencananya memperpanjang proses review reformasi pasar modal Indonesia hingga Juni 2026. Berdasarkan MSCI Consultation Results, Indonesia juga disebut menghadapi risiko penurunan status dari emerging market menjadi frontier market apabila perbaikan transparansi pasar dinilai belum memadai.
Saat ini, Indonesia masih berada dalam kategori Emerging Market dalam MSCI Global Market Accessibility Review. MSCI juga menyoroti sejumlah persoalan pada pasar modal Indonesia, mulai dari market accessibility, keterbukaan struktur kepemilikan saham, hingga keterbatasan free float.
Melansir Reuters, MSCI memberikan perhatian khusus terhadap aspek transparansi pasar Indonesia. MSCI juga menyoroti tingginya konsentrasi kepemilikan saham di pasar domestik yang dinilai dapat meningkatkan risiko manipulasi pasar.
Dalam proses review tersebut, MSCI juga membekukan penyesuaian foreign inclusion factor dan perubahan indeks saham Indonesia selama proses evaluasi berlangsung, sebagaimana dilaporkan Reuters.
Josua mengatakan otoritas pasar modal Indonesia sebenarnya telah merespons sejumlah catatan tersebut melalui berbagai langkah reformasi.
“Dan meskipun memang OJK dan juga Bursa Efek Indonesia ini juga sudah merespon dengan penurunan ambang keterbukaan kepemilikan, dan juga penyediaan data investor yang lebih rinci, dan juga rencana dari sisi free float, ini juga kami melihatnya ini hal yang positif,” katanya.
Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia sebelumnya memperketat aturan keterbukaan kepemilikan saham dari sebelumnya di atas 5 persen menjadi di atas 1 persen. Financial Times juga melaporkan BEI tengah menyiapkan kenaikan batas minimum free float menjadi 15 persen secara bertahap dalam tiga tahun.
Selain itu, BEI juga mulai mengidentifikasi emiten dengan konsentrasi kepemilikan saham tinggi melalui kerangka High Shareholding Concentration (HSC), menurut laporan Bareksa.
Di sisi regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan reformasi pasar modal Indonesia telah mendapat pengakuan dalam asesmen MSCI. OJK juga menyebut reformasi dilakukan untuk meningkatkan transparansi, integritas pasar, dan perlindungan investor.
Meski demikian, Josua menilai proses reformasi pasar modal perlu dilakukan secara cepat dan kredibel agar tidak memicu tekanan lebih besar terhadap arus dana asing.
“Namun tentunya perbaikan transparansi ini pun juga harus dilakukan dengan cepat dan kredibel, agar tadi Indonesia tidak menghadapi penurunan data potensi, ataupun juga untuk kita bisa menghindari sebut, dan juga agar tadi risiko penurunan klasifikasi pasar kita ini juga bisa terhindarkan,” ujarnya.
MSCI juga menyatakan bahwa apabila perbaikan transparansi tidak tercapai, bobot Indonesia dalam MSCI Emerging Markets berpotensi dikurangi.
Kondisi tersebut dinilai penting karena posisi Indonesia di indeks MSCI menjadi salah satu acuan investor global dalam menempatkan dana di pasar saham negara berkembang.(*)