KABARBURSA.COM - Ekonom senior Didik J. Rachbini mengatakan bahwa serangan Iran kepada Israel berisiko memberi dampak terhadap perekonomian global hingga nasional. Dampak ini perlu diantisipasi Indonesia dengan kebijakan yang tepat.
Menurutnya, pemerintah Indonesia harus merumuskan antisipasi mitigasi kebijakan. Apalagi kepada pemerintahan presiden terpilih, langkah cepat dan kebijakan tepat sangat menentukan kondisi perekonomian nasional ke depan.
"Kondisi tidak pasti ini bisa, dan akan membuat berantakan dalam menjalankan kebijakan ekonominya. Apalagi presiden baru terpilih memiliki sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi," kata Didik dalam keterangan resminya, Kamis, 18 April 2024.
Ia menambahkan, pemerintah perlu memfokuskan pada daya tahan dan daya beli masyarakat sehingga tidak menambah beban baru bagi masyarakat. Hal ini perlu dihadapi agar tidak terjadi peningkatan angka pengangguran yang besar.
"Karena itu, kebijakan menjaga inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok merupakan kebijakan utama untuk melindungi golongan bawah yang rentan," ungkapnya.
Oleh sebab itu, Rektor Universitas Paramadina itu menyampaikan setidaknya ada tiga kebijakan yang harus diutamakan untuk menjaga dan melindungi masyarakat golongan bawah dan rentan dari dampak eskalasi konflik Timur Tengah antara Iran dan Israel.
Pertama ialah, untuk menjaga daya beli tidak turun, maka pemerintah harus sekuat tenaga dan segala kemampuan mengendalikan harga-harga atau menjaga inflasi. Ini merupakan duet pemerintah dan Bank Indonesia (BI).
"Dalam kebijakan ini BI berperan penting mengendalikan dari sisi moneternya. Sejauh ini BI cukup baik dalam melaksanakan pengendalian inflasi dan lebih keras lagi menjalankannya pada saat dunia dalam ketegangan yang memuncak," terangnya.
Yang berikutnya adalah pada sisi sektor riil. Didik menuturkan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah sudah wajib memantau harga-harga kebutuhan pokok rakyat hingga skala ukuran waktu terkecil yaitu jam.
"Di daerah ada TPID, lembaga yang Prabowo tidak dalam menjawab pertanyaan Jokowi dalam debat," imbuh dia.
Kebijakan yang kedua adalah fiskal. Ekonom senior itu menyebut bahwa satu-satunya instrumen kebijakan yang langsung bisa dipakai oleh pemerintah. Kebijakan ini dijaga agar pengeluaran produktif, mampu membantu masyarakat bawah dan rentan.
"Kebijakan fiskal yang baik adalah prudent, berhati-hati dan mampu mengendalikan defisit, jangan jor-joran, proyek besar kendalikan, dan populisme jangan serampangan," terang Didik.
"Kebijakan untuk mempertahankan produktivitas dan dunia usaha di dalam negeri. Harus diingat bahwa sektor dalam negeri adalah bagian terbesar, yakni 75 persen. Meskipun eksternal guncang tetapi menjaga ekonomi dan usaha dalam negeri terutama menengah kecil sangat penting di masa genting," ujarnya, menambahkan.
Pada gilirannya, ia menekankan, pemerintah perlu melihat soal kebijakan perdagangan luar negeri yang diarahkan ke kawasan yang sedikit terpengaruh perang. Jalur ke Eropa dan Timur Tengah pasti terganggu. Tetapi mitra dagang di kutub ekonomi lainnya akan hidup terus, seperti mitra Jepang, China, ASEAN, India dll.
"Sekarang saja dampak psikologisnya sudah terasa. Pemerintah perlu ahli komunikasi publik yang mengerti masyarakat, terutama calon pemerintah baru mulai sekarang untuk melakukan kebijakan komunikasi publik berkaitan dengan antisipasi kebijakan dari dampak perang Iran-Israel," pungkas Didik.