KABARBURSA,COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mengambil langkah antisipatif terhadap dampak dari kasus antidumping udang beku Indonesia di Amerika Serikat (AS). Upaya ini dilakukan dengan memperluas pasar ekspor udang ke beberapa negara potensial, termasuk China, Jepang, Australia, dan Korea Selatan (Korsel).
Berdasarkan data dari ITC Export Potential, jenis udang mentah beku Indonesia (HS 030617) masih memiliki peluang di pasar China dan Jepang, sementara udang matang beku (HS 160521) berpotensi untuk pasar Jepang, Australia, dan Korsel. Potensi pasar keempat negara ini mencapai nilai USD800 juta atau sekitar 121 ribu ton udang beku.
Budi Sulistiyo, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, menjelaskan bahwa penerapan tarif antidumping dan countervailing duties (CVD) telah membuat udang beku Indonesia kehilangan daya saing di pasar AS. Oleh karena itu, diversifikasi pasar ekspor menjadi strategi krusial, dengan peningkatan efisiensi budi daya, pengolahan, dan logistik untuk memastikan harga yang kompetitif.
KKP terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kemenkomarves, dan stakeholders udang dari hulu ke hilir untuk memastikan kelancaran ekspor ke AS. Upaya ini termasuk pengiriman surat kepada Kedubes RI di Washington DC guna mendapatkan dukungan komunikasi dengan otoritas AS dalam proses hearing untuk membela hasil preliminary determination margin dumping udang beku Indonesia.
"Dalam lima tahun ke depan (2029-2030), Indonesia bertekad kuat di sektor budi daya perikanan dengan menguasai rantai pasok global komoditas seperti udang, lobster, kepiting, rumput laut, dan tilapia," ujar Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono.
Erwin Dwiyana, Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP KKP, menambahkan bahwa pasar China menawarkan gap peluang ekspor udang Indonesia hingga 2028 dengan nilai USD544 juta, di mana harga udang RI masih dapat bersaing dengan Ekuador. Di Jepang, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai penyuplai udang terbesar dengan pangsa pasar 16,5 persen, bersaing dengan Vietnam dan Thailand, dengan perkiraan gap peluang ekspor USD214 juta hingga 2028.
Korsel dan Australia juga menjadi pasar potensial dengan gap peluang ekspor masing-masing USD26 juta dan USD30 juta di 2028. Saat ini, Indonesia baru menyumbang 1,32 persen di pasar udang Australia.
Dengan demikian, langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam pasar global udang dan meningkatkan ketahanan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.
Ekspor Udang Indonesia Capai USD1,73 Miliar
Udang telah menegaskan dominasinya sebagai komoditas ekspor utama Indonesia dalam sektor perikanan sepanjang tahun 2023. Menurut Doni Ismanto, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik, udang berhasil menyumbang sebesar 30,7 persen dari total nilai ekspor, mencapai USD 1,73 miliar.
Selain udang, komoditas lain yang juga mencatat kontribusi signifikan termasuk tuna-cakalang-tongkol dengan nilai USD 927,13 juta (16,5 persen), cumi-sotong-gurita dengan USD 762,59 juta (13,5 persen), rajungan-kepiting dengan USD 447,65 juta (7,9 persen), rumput laut dengan USD 433,72 juta (7,7 persen), mutiara dengan USD 112,90 juta (2,0 persen), dan tilapia dengan USD 81,77 juta (1,5 persen).
Doni juga menyoroti beberapa negara tujuan utama ekspor produk perikanan Indonesia, dengan Amerika Serikat (AS) memimpin sebagai pasar terbesar, mencatatkan nilai USD 1,91 miliar (33,9 persen dari total ekspor). Diikuti oleh China dengan nilai USD 1,14 miliar (20,2 persen), Jepang USD 690,70 juta (12,3 persen), ASEAN USD 667,83 juta (11,9 persen), dan Uni Eropa USD 335,27 juta (6,0 persen).
Sebelum produk diekspor, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) memastikan bahwa semua produk memenuhi standar internasional untuk mutu dan keamanan. Hal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia untuk memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor serta memastikan keberlanjutan produksi perikanan.
Data dari KKP menunjukkan bahwa ekspor produk perikanan tahun 2023 mencakup berbagai komoditas seperti udang, tuna-cakalang-tongkol, cumi-sotong-gurita, rajungan-kepiting, rumput laut, mutiara, dan tilapia. Dengan pengendalian kualitas yang ketat, Indonesia tidak hanya mempertahankan posisi sebagai pemimpin dalam ekspor perikanan global tetapi juga menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan dan kualitas produk.
Peluang Ekspor Benur
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menjajaki peluang untuk menarik investasi dari China dalam bidang budidaya benur di dalam negeri. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa saat ini sedang berlangsung komunikasi dengan salah satu perusahaan BUMN China yang memiliki pengalaman besar dalam budidaya benur di Vietnam.
Trenggono menegaskan bahwa upaya ini masih dalam tahap penjajakan investasi. Dia mencatat bahwa perusahaan China tersebut telah berhasil mencatatkan omset yang besar, mencapai Rp 2.400 triliun per tahun dari hasil kerja sama budidaya benur dengan Vietnam. Karena itu, KKP berupaya menarik investasi serupa ke Indonesia.
Budidaya benur dengan melibatkan investor asing diharapkan dapat membantu mengurangi penyelundupan benur di Indonesia, yang sulit diawasi mengingat luasnya garis pantai Indonesia dan keterbatasan anggaran KKP. Trenggono juga melaporkan bahwa sudah ada lima perusahaan Vietnam yang terlibat dalam budidaya benur di daerah Jembrana, antara Banyuwangi dan Bali.
Menteri Trenggono menargetkan kerja sama ini mampu menghasilkan sekitar 30 juta benur setiap tahunnya. Dalam hal pengelolaan keuangan negara, dia menyebutkan bahwa setiap bibit benur bisa dikenakan PNBP sebesar Rp 3.000, yang berpotensi memberikan pendapatan sekitar Rp 900 miliar per tahun bagi negara.
Meskipun demikian, Trenggono juga mengakui bahwa meskipun ada upaya budidaya dalam negeri, hal tersebut tidak sepenuhnya dapat menghentikan praktik penyelundupan yang ada. Aturan terkait budidaya benur diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan, yang memungkinkan budidaya benur dilakukan baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.(*)