KABARBURSA.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meninjau kesiapan BUMN dalam pembangunan sarana dan fasilitas (sarfas) energi di Ibu Kota Nusantara (IKN) termasuk jaringan gas (jargas) oleh PT Pertamina (Persero).
Pembangunan jaringan gas bumi di IKN tersebut dilaksanakan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), selaku Subholding Gas Pertamina.
Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menyampaikan pemerintah bersama BUMN merencanakan pembangunan kawasan industri hijau di IKN.
Pertamina sebagai penyedia jaringan gas menunjukkan komitmennya dalam penyediaan energi bersih di Ibu Kota Nusantara.
"Kita planing dalam 10-15 tahun sudah ada paling tidak titik industri, tapi green industrial estate," ujar Erick.
Pada saat peninjauan tersebut, Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro menjelaskan untuk penyediaan energi di IKN, Pertamina akan mengutamakan jaringan gas.
"Kita gantikan dengan jaringan gas yang dipasok dengan gas alam. Pelaksanaan pembangunannya terintegrasi dengan pembangunan utilitas lainnya seperti saluran air, saluran gas dan kelistrikan," ujarnya.
Jargas itu nantinya dapat dimanfaatkan pada berbagai hunian vertikal, rumah tapak yang merupakan rumah dinas untuk menteri dan para pegawai di IKN.
Pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan terbagi pada beberapa tahap. Pada tahap perdana, PGN siap melayani kebutuhan pelanggan yang diperkirakan akan beroperasi pada Agustus mendatang.
Selain pengembangan jargas di IKN, Pertamina juga sedang mempersiapkan Pertamina Sustainable Energy Center (Pusat Energi Berkelanjutan), yang mencakup Pertamina Sustainability Academy, Pertamina Training Insititute, dan Pertamina Research and Innovation Center for Sustainable and Low Carbon Technologies.
Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian sustainable development goals (SDGs).
Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan environmental, social & governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.
Realisasi Anggaran
Pemerintah melaporkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp5,5 triliun sepanjang Januari hingga Mei 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya mengungkapkan bahwa realisasi ini baru mencapai 13,7 persen dari pagu anggaran tahun ini, menjelang penggunaan IKN pada 17 Agustus mendatang.
“Tahun ini Rp5,5 triliun sudah dibelanjakan hingga Mei dari pagu tahun ini yang cukup signifikan yaitu Rp40 triliun,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis, 27 Juni 2024.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa secara total, pemerintah telah mengeluarkan belanja senilai Rp32,5 triliun untuk pembangunan IKN pada 2022 dan 2023. Pada 2024 ini, pemerintah menganggarkan Rp40 triliun untuk pembangunan ibu kota baru tersebut, sehingga totalnya mencapai Rp72,5 triliun.
“Belanja untuk tiga tahun ini diharapkan dapat memastikan IKN siap digunakan pada 17 Agustus 2024,” tambahnya.
Rincian anggaran IKN dalam APBN terbagi menjadi dua klaster, yaitu infrastruktur dengan pagu Rp36,7 triliun dan noninfrastruktur dengan pagu Rp3,3 triliun.
Realisasi klaster infrastruktur mencapai Rp3,4 triliun hingga Mei 2024, mencakup pembangunan kawasan Istana Negara, kantor kementerian, gedung OIKN, serta tower rumah susun ASN, perumahan pertahanan dan keamanan (hankam), rumah tapak untuk menteri, dan Rumah Sakit IKN. Selain itu, anggaran ini juga digunakan untuk pembangunan jalan tol, jembatan, bandara VVIP, dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi.
Untuk klaster noninfrastruktur, anggaran telah digunakan untuk perencanaan, koordinasi, persiapan pemindahan IKN, laporan dan rekomendasi kebijakan K/L, pemetaan, pengamanan oleh Polri, serta operasional OIKN.
Sri Mulyani juga mencatat bahwa dalam konferensi pers hari ini, anggaran untuk IKN dalam APBN tahun ini naik dari Rp39,8 triliun menjadi Rp40 triliun. Meski demikian, alasan kenaikan anggaran sebesar Rp0,2 triliun tersebut tidak dijelaskan dalam konferensi pers tersebut.
Sedikit Investor
Sejumlah proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) terancam mangkrak. Diketahui, APBN Indonesia saat ini hanya tersisa Rp17 triliun, dan diketahui hingga saat ini hanya sedikit investor yang melirik mega proyek tersebut.
Proyek ambisius pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini diliputi ketidakpastian. Mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, serta minimnya investasi asing, menimbulkan kekhawatiran bahwa proyek ini mungkin akan berakhir mangkrak.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada investor asing yang berinvestasi di IKN. Hal ini disebabkan oleh belum selesainya pembangunan tahap pertama yang berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).