Gagal Paham Ridwan Kamil soal Sistem Keuangan RI

KABARBURSA.COM - Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menilai Calon Gubernur Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur atau Pilgub DKI Jakarta 2024, Ridwan Kamil, tidak memahami sistem keuangan Indonesia.

Hal itu dia ungkap menyusul janji kampanye RK--sapaan akrab Ridwan Kamil--ihwal program kredit tanpa agunan dan tanpa bunga bernama Kredit Mesra. Adapun mantan Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 itu mengklaim Kredit Mesra sebagai solusi masyarakat Jakarta untuk terlepas dari jeratan pinjaman online (pinjol).

Piter menilai RK tidak memahami posisi perbankan dan jasa keuangan fintech dalam hal ini berkaitan dengan pinjol. Selain itu, dia juga menilai RK tidak memahami titik persoalan nasabah yang terjerat pinjol “Ini menunjukan bahwa Pak RK tidak memahami sebenarnya sistem keuangan kita,” kata Piter saat dihubungi KabarBursa.com, Selasa, 24 September 2024.

Piter menuturkan, kredit tanpa agunan justru menjadi narasi perusahaan fintech yang bermasalah. Jika bicara soal ekosistem wirausaha, kata Piter, banyak pelaku usaha yang bangkit dari pengajuan pinjaman tanpa bunga.

“Jadi permasalahannya itu bukan berbunga atau tidak berbunga, justru kalau kita melihat kredit-kredit lancar itu kan bukan tidak berbunga. Mereka yang terentaskan, mereka yang bisa bangkit, bisa mengalami kemajuan di dalam usahanya, itu mereka yang bukan mendapatkan kredit tanpa bunga,” tegasnya.

Piter mengingatkan sebaiknya para calon gubernur memahami utuh persoalan yang ada dalam tatanan hidup masyarakat yang hendak dipimpinnya kelak. Dengan begitu, solusi yang ditawarkan dapat tepat sesuai akar permasalahan yang ada. “Sehingga solusi-solusi yang disampaikan oleh kepala daerah dalam hal ini misalnya (calon) Gubernur DKI sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Pertanyaan Besar Kredit Mesra

Piter mempertanyakan sumber pendanaan Kredit Mesra yang dijanjikan RK. Menurutnya, program tersebut perlu kembali dikaji ihwal sumber pendanaannya.

“Jadi kalau Ridwan Kamil menjanjikan, itu pertanyaannya yang memberikan kredit siapa? Itu pertanyaan utama. Bisa saja (diwujudkan program Kredit Mesra) cuma harus lebih jelas karena sering kali itu hanya janji kampanye,” kata Piter.

Piter menilai banyak pejabat publik yang sebetulnya tidak begitu memahami permasalahan secara lebih luas. Menurutnya, gelanggang politik tak ayal hanya memberikan janji yang hanya ada di permukaan. “Solusi-solusi yang disampaikan hanya ada di tatanan kulitnya,” ujar dia.

Di sisi lain, Piter juga menyebut program tersebut bisa dijalankan dengan menggandeng stakeholder lain. Pasalnya, kewenangan seorang gubernur sangat terbatas. Dia menyebut bisa saja seorang gubernur DKI Jakarta memaksakan lembaga keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengimplementasikan program tersebut, seperti menggandeng Bank DKI. Kendati begitu, daya jangkau Bank DKI juga memiliki batasan tertentu.

“Bisa saja dilakukan oleh dia (seorang gubernur), tapi sekali lagi, permasalahannya apakah di situ?” kata Piter.

Bukan Hal Baru

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengungatakan kredit tanpa agunan sebelumnya juga sempat dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Dalam realisasinya, tutur Esther, program kredit tanpa agunan tidak berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Dia mengungkapkan adanya hambatan baik pada debitur maupun pihak penyalur pinjaman program tersebut. 

“Kredit tanpa agunan sebenarnya sudah ada di jamannya Anies. Tapi implementasinya tidak efektif karena faktanya kredit pasti ada agunannya baik itu dari debitur atau penjaminnya,” kata Esther saat dihubungi KabarBursa.com, Selasa, 24 September 2024.

Esther menilai program kredit tanpa agunan akan efektif berjalan jika gubernur terpilih kelak dalam Pilkada DKI Jakarta menggandeng pemerintah pusat sebagai penjamin pinjaman. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat bekerjasama dengan Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) maupun Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).

“Jika kredit tanpa agunan mau berjalan maka harus ada penjamin dari pemerintah. Untuk itu pemerintah harus bekerjasama dengan Jamkrindo dan Askrindo,” jelasnya.

Sementara saat ini, kata Esther, program kredit tanpa agunan hanya dengan jaminan Surat Keputusan (SK) kepegawaian. Adapun beberapa lembaga jasa keuangan yang menerima kredit dengan jaminan SK kepegawaian di antaranya, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

“Selama ini yang sudah berjalan kredit tanpa agunan hanya kredit dengan jaminan SK pegawai,” Katanga.

Pengguna Fintech Meningkat

Berdasarkan data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir Juli 2024, nilai outstanding pinjaman dari layanan financial technology peer-to-peer lending (fintech P2P lending) atau pinjaman online terus meningkat. Adapun nilai outstanding pinjaman yang disalurkan oleh pinjol mencapai Rp69,39 triliun pada akhir Juli 2024.

Pertumbuhan nilai pinjaman ini meningkat sebesar 23,97 persen secara tahunan (year on year/yoy), meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan pertumbuhan pada Juni 2024 yang mencapai 26,73 persen yoy.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengungkapkan pada industri fintech peer-to-peer lending, outstanding pembiayaan di bulan Juli mencapai nominal Rp63,39 triliun.

Selain pinjol, OJK juga melaporkan pertumbuhan pesat dalam pembiayaan melalui layanan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later (BNPL) hingga Juli 2024. Agusman mencatat nilai pembiayaan melalui BNPL oleh perusahaan pembiayaan telah mencapai Rp7,81 triliun, meningkat sebesar 73,55 persen secara tahunan pada Juli 2024, yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 47,81 persen.

Agusman juga menyebutkan pertumbuhan dalam pembiayaan-pembiayaan ini diikuti dengan perbaikan kualitas pembiayaan, terlihat dari penurunan tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) dan rasio pembiayaan macet (NPF).

OJK mencatat tingkat TWP90 pinjol turun menjadi 2,53 persen dari 2,79 persen pada bulan Juni, sementara tingkat NPF gross BNPL turun menjadi 2,82 persen dari 3,07 persen pada Juni. “Ini menunjukkan bahwa kondisi kualitas pendanaannya semakin membaik,” kata Agusman.

Dalam hal demografi, generasi milenial dan generasi Z (usia 19-34 tahun) menyumbang 37,17 persen dari total TWP90. Untuk mengurangi risiko pembiayaan macet, Agusman mengatakan OJK baru-baru ini meminta penyelenggara P2P lending untuk menambahkan pernyataan peringatan di laman utama website atau aplikasi mereka.

Adapun peringatan tersebut berbunyi: “Peringatan hati-hati, transaksi ini berisiko tinggi. Anda bisa mengalami kerugian atau kehilangan uang jika tidak mampu membayar. Pertimbangkan secara bijak sebelum bertransaksi.” Agusman berharap pendekatan ini akan membantu generasi Z, milenial, dan semua pengguna P2P Lending untuk lebih sadar akan risiko yang mungkin mereka hadapi.

Janji Kampanye Kredit Mesra

RK sebelumnya berencana membentuk program Kredit Mesra seandainya terpilih dalam gelanggang Pilgub DKI Jakarta  2024. Kredit Mesra sendiri sebelumnya telah diterapkan saat mantan Wali Kota Bandung tersebut menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

Di Tanah Pasundan itu, Kredit Mesra merupakan program kredit yang dijalankan tanpa bunga dan agunan yang menggandeng kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama stakeholder industri jasa keuangan.

Sepanjang penerapannya, operasional Kredit Mesra disalurkan di tempat ibadah dengan tujuan meningkatkan keimanan dan mempermudah akses bagi nasabah. Di sisi lain, Kredit Mesra juga dibentuk sebagai solusi bagi masyarakat menghindari jeratan pinjaman online (pinjol).

“Supaya mereka tidak terpinjol, (pinjaman) dikelola oleh pemerintah. Kalau diserahkan kepada hukum pasar, mereka jadi korban pinjol,” kata RK di Jakarta Timur, Minggu, 22 September 2024 lalu.(*)